FOCUS GROUP DISCUSSION KAJIAN PERAN LEMBAGA PERWAKILAN DALAM DEMOKRASI INDONESIA OLEH KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS


FOCUS GROUP DISCUSSION KAJIAN PERAN LEMBAGA PERWAKILAN DALAM DEMOKRASI INDONESIA OLEH KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samarinda, (09/10/2019) Kementerian PPN/Bappenas, direktorat Politik dan Komunikasi diwakili oleh Kasubid Kelembagaan Demokrasi Drs. Indra Jaya, M.Sc menghadiri Focus Group Discussion (FGD) bertempat pada kantor Bappeda Provinsi Kalimantan Timur. FGD di buka langsung oleh Plt. Kepala Bappeda Drs. Haryo Santoso serta didampingi oleh pejabat struktural. Focus Group Discussion dengan tema Peran Lembaga Perwakilan Dalam Demokrasi Indonesia di hadiri oleh beberapa narasumber dari perwakilan akademisi Dr. Iman Surya, S.Sos., M.Si Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Mulawarman, Ketua Bawaslu Kalimantan Timur Muhammad Saiful dan Faroq Zamzami selaku Pemimpin Redaksi Kaltim Post. Pada kesempatan kali ini Drs. Indra Jaya, M.Sc menyampaikan paparan tentang visi pembangunan politik tahun 2005- 2025. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025 dalam bidang politik visi RPJP/RPJM Demokrasi melalui konsolidasi demokrasi dengan arah kebijakan pembangunan, struktur politik peran negara dan masyarakat budaya dan proses politik luar negeri komunikasi dan informasi. Tahun 2025 Era Demokrasi yang terkonsolidasi harus memiliki syarat utama adalah birokrasi profesional dan netral serta masyarakat sipil independen. Berdasarkan data paparan Bappenas pemantapan proses positif konsolidasi demokrasi, indeks demokrasi Indoensia 75, partisipasi politik rakyat 77,5% pemilu sukses tahun 2019. Drs. Indra Jaya, M.Sc menyampaikan “Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tahun 2017-2018 hak dipilih dan memilh lebih membaik serta meningkat terbukti dengan meningkatnya partisipasi politik rakyat Indonesia pada saat pemilihan Presiden tahun 2019”. Namun yang masih harus diperbaiki yaitu rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat menjadi indikator yang harus diperbaiki dalam pembangunan politik di Indonesia untuk mensukseskan RPJPN bidang politik tahun 2025. (Humas Bappeda Prov. Kaltim/ Vina)