KONSULTASI PUBLIK PEMBAHASAN RANCANGAN AWAL RKPD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2020


Samarinda, (5/3/2019). “RKPD tahun 2020 harus dapat merespon dan menjawab permasalahan pembangunan yang belum diselesaikan pada pelaksanaan RKPD tahun 2019 serta dapat memberikan panduan arah kebijakan sasaran pembangunan tahun ke-dua RPJMD Kaltim 2018-2023 sesuai dengan visi RPJMD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2018-2023 yaitu “Berani untuk Kalimantan Timur Berdaulat” ungkap Pj Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Dr. Hj. Meiliana, SE., MM saat membuka acara Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD tahun 2020.

Bertempat di Ballroom Hotel Gran Senyiur Balikpapan acara ini dihadiri oleh Ketua Komisi DPRD Provinsi Kaltim, seluruh Asisten di lingkungan Seketariat Daerah Provinsi, seluruh Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur, seluruh Kepala Bappeda Kabupaten dan Kota se-Kalimantan Timur, para akademisi, Perbankan, Asosiasi Provinsi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Swasta, Organisasai Masyarakat, Tokoh Masyarakat, serta Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur.

Pada Kesempatan ini Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Charmarijaty, ST, M.Si dalam laporannya selaku ketua panitia mengatakan tujuan dari forum ini adalah untuk menjaring saran dan masukan baik berupa unsur-unsur strategis terkini yang berpengaruh pada perencanaan pembangunan Kalimantan Timur untuk tahun 2020, dan sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik ini adalah kesepakatan bersama terhadap tujuan, sasaran dan program kegiatan prioritas sasaran kerja Pemerintah Kalimantan Timur tahun 2020, serta hasil-hasil analisis permasalahan  dan unsur-unsur strategis yang dihadapi ke depan.

Mengusung tema “Pengembangan Kompetensi SDM, Pemanfaatan Teknologi dan Infrastruktur Wilayah yang Mendukung Nilai Tambah Perekonomian” RKPD tahun 2020 menitik beratkan pada prioritas dan kebijakan pembangunaan yang berorientasi pada peningkatan kompetensi SDM dalam memanfaatkan dan mengembangkan teknologi dengan didukung dengan infrastruktur wilayah yang memadai untuk mendorong peningkatan nilai tambah dan keberlangsungan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Bicara mengenai Sumber Daya Manusia, secara Nasional Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Timur menempati posisi ke-3 (tiga) yaitu sebesar 75,12, meskipun demikian Meiliana menjelaskan masih terdapat kesenjangan yang cukup tinggi antara nilai IPM wilayah kota dengan kabupaten. Rata-rata IPM perkotaan di Kalimantan Timur adalah 79,31, sedangkan rata - rata nilai IPM kabupaten  adalah 70,89. Selanjutnya mengenai angkatan kerja Kalimantah Timur di tahun 2017 sebanyak 43% berpendidikan SMP ke bawah. Menurut Meiliana sumber daya manusia merupakan salah satu faktor kunci dalam persaingan global yaitu bagaimana menciptakan SDM yang berkualitas dan memiliki keterampilan serta berdaya saing tinggi, “Globalisasi menuntut adanya efesiensi dan daya saing dalam dunia usaha, untuk itu diperlukan SDM yang terus mampu melakukan inovasi dan beradaptasi dengan perubahan”, ungkapnya.

Permasalahan lainnya yang masih dihadapi Kalimantan Timur ialah masalah pemerataan hasil pembangunan, berdasarkan indeks gini tingkat kesenjangan pendapatan  antar kelompok pendapatan masyarakat di Kalimantan Timur meningkat dari 0,332 pada tahun 2017 menjadi 0,342 pada tahun 2018. Oleh karena itu pengembangan ekonomi berbasis kerakyatan mutlak diperlukan agar kesejahteraan masyarakat lebih merata. Menurut Meiliana Pengembangan ekonomi berbasis kerakyatan dapat dilakukan melalui pengembangan pertanian dalam arti luas, pengembangan dalam usaha kecil dan menengah, peningkatan kemitraan antara usaha besar dan UMKM serta  efisiensi rantai produksi.

Lebih lanjut Meiliana menjelaskan peningkatan kompetensi adalah upaya yang perlu dilakukan bersama baik melalui pendidikan formal atau non formal selain peningkatan kompetensi dalam peningkatan teknologi, infrastruktur kewilayah, terutama dalam menghubungkan pusat produksi menuju outlet perlu untuk mendapatkan perhatian yang serius keberadaan infrastruktur kewilayahan yang berkualitas akan meningkatkan  efisiensi produksi sehingga nilai ekonomi yang dinikmati oleh pelaku  usaha akan semakin meningkat berkaitan dengan kedaulatan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur akan fokus pada pembangunan jalan produksi yang berkualitas.

Keberhasilan pembangunan Kalimantan Timur menuntut adanya keselarasan visi dan program yang bersinegi secara kolektif antara pemerintah swasta dan masyarakat, untuk itu Meiliana menghimbau semua pihak untuk bekerja bersama secara sinergis agar cita-cita dan tujuan pembangunan dapat dicapai. Beberapa hal perlu yang perlu menjadi perhatian dalam porum Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Kaltim tahun 2020 yaitu pertama, penentuan program dan kegiatan harus berorientasi kepada penyelesaian permasalahan mendasar pembangunan. Kedua, menetapkan target pembangunan secara ideal dan realistis berdasarkan analisis permasalahan yang tajam konferhensif dan mempertimbangakan ketersediaan sumber daya. Ketiga, mengedepankan integrasi dan keterpaduan program baik antar wilayah dan antar sektor maupun antar pemerintah, swasta dan masyarakat. Keempat, mempergunakan alokasi anggaran  terhadap program - program yang bersifat prioritas dan strategis.

Selanjutnya forum ini menghasilkan 5 (lima) kesepakatan yang di tandatangani oleh pihak terkait. Kesepakatan tersebut antara lain :

  1. Rancangan Awal RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 akan dilakukan penyempurnaan terhadap fokus utama pembangunan yang disesuaikan dengan permaslaahan utama dan isu strategis daerah.
  2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan pada Rancangan Awal RKPD Tahun 2020 Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana tercantum pada lampiran berita acara akan disempurnakan kembali berdasarkan masukan dan saran dari peserta forum.
  3. Penetapan target kinerja RKPD agar memperhatikan kemampuan sumberdaya yang dimiliki daerah dan diperlukan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran agar target RKPD 2020 dapat dicapai.
  4. Hasil penyempurnaan rancangan awal RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 selanjutnya menjadi pedoman penyusunan RENJA Perangkat Derah.
  5. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah Tahun 2019 akan diselenggarakan paling lamabat pada minggu ke tiga bulan Maret Tahun 2019. (ft)