PUPR Jajaki Kerja Sama di Bidang Infrastruktur dengan Turki


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono melakukan pertemuan bilateral bersama pemerintah Turki yang diwakili oleh Menteri Perdagangan Ruhsan Pekcan pada Selasa (23/6).

Pertemuan virtual itu bertujuan untuk meningkatkan kerja sama Indonesia dan Turki, baik pada level government to government (G2G), business to business (B2B) maupun public private partnership (PPP), khususnya di bidang pembangunan infrastruktur. Basuki mengatakan, pembangunan infrastruktur menjadi prioritas sebagai salah satu sektor utama dalam percepatan pemulihan ekonomi nasional.

Kementerian PUPR meyakini, pembangunan infrastruktur masih banyak menyediakan peluang investasi yang dapat dikerjakan bersama para pengusaha negara-negara lain, khususnya Turki.

"Peluang investasi tidak hanya dalam pembangunan jalan tol, namun juga dalam pembangunan sarana air bersih dan sanitasi, sumber daya air, perumahan, program pelatihan sumber daya manusia di bidang konstruksi serta transfer teknologi dan pengetahuan dalam sektor konstruksi," katanya.

Basuki mengungkapkan, keterbatasan pendanaan pemerintah mendorong Kementerian PUPR melakukan terobosan dengan melibatkan investasi swasta. Peraturan Presiden (Perpres) No 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2014 menyatakan bahwa belanja infrastruktur juga melibatkan kontribusi swasta dengan proporsi sebesar 42 persen.

Keputusan mendorong para investor dari Turki agar terlibat dalam pembangunan infrastruktur Indonesia ini sekaligus mendukung Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Turki (IT-CEPA), yang bertujuan mencapai volume perdagangan sebesar US$10 miliar pada 2023.

Di sisi lain, Indonesia pun terus mengalami kemajuan sebagai negara yang memberikan kemudahan investasi. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak dilakukan reformasi kebijakan yang memastikan kemudahan dan kenyamanan investasi di dalam negeri. Misalnya, dukungan viability gap fund (VGP) berupa jaminan maupun dukungan pendanaan APBN untuk pembangunan sebagian konstruksi jalan tol, hingga peningkatan kelayakan finansial pada suatu ruas jalan tol.

Basuki kemudian memberi contoh beberapa pekerjaan infrastruktur yang dilakukan dengan skema public private partnership. Di antaranya, proyek Sistem Pengelolaan Air Minum Karian-Serpong dengan nilai investasi Rp2,213 triliun, serta Jalan Tol Cikunir-Ulujami senilai Rp21,57 triliun, dan Jembatan Batam-Bintan dengan investasi senilai Rp8,7 triliun.

"Kami sangat terbuka, silahkan nanti dikomunikasikan dengan Duta Besar Indonesia untuk Turki, Bapak Iqbal. Nanti membuat working group dengan contact person Dubes Indonesia untuk Turki," kata Basuki.

Ia berharap, pembangunan infrastruktur di Kementerian PUPR harus berkualitas dan sanggup mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional, khususnya melalui investasi. Selain itu, juga meningkatkan pemerataan hasil-hasil pembangunan, pengembangan kawasan, dan membuka lapangan pekerjaan di sektor konstruksi dan lainnya.

Pada kesempatan yang sama, Basuki juga ditunjuk sebagai pimpinan Delegasi Republik Indonesia (Delri) untuk menjadi pembicara kunci pada acara Forum Bisnis Konstruksi Indonesia-Turki, di Kota Ankara, Turki. (rea)