Arah Kebijakan Ranwal RPJMD Kaltim

Samarinda, 17/1/14. Kepala Bidang Pengkajian dan Pembiayaan Pembangunan Daerah, Bappeda Provinsi Kalimantan Timur, Ir.H. Djoko Susilo Handono memimpin rapat dengan agenda : 1. Arah Kebijakan Rancangan Awal RPJMD Kaltim tahun 2013-2018; 2. RENSTRA Bappeda Provinsi Kaltim tahun 2013-2018; dan 3. RKPD Kaltim tahun 2015 pada hari Jum’at tanggal 17 Januari 2014 pukul 9.30 wita di ruang rapat Propeda lantai II Bappeda Provinsi Kaltim Jl. Kusuma Bangsa No.2 Samarinda.

H. Djoko Susilo Handono menyampaikan pemaparan tentang tiga agenda tersebut dengan memberikan penjelasan secara umum kepada peserta yang dihadiri oleh Kepala Bidang, Kepala Subbag dan Kepala Sub Bidang dan staf di lingkup Bappeda Provinsi Kalimantan Timur serta staf ahli yang membidangi RPJMD Kaltim, RENSTRA Bappeda Kaltim, Sony Nyowono.

Kepala Bidang Pengkajian dan Pembiayaan Pembangunan Daerah Provinsi Kaltim memberikan kesempatan kepada staf alhi RPJMD Kaltim tahun 2013-2018 dan RENSTRA Bappeda Kalim tahun 2013-2018, Sony Nyowono untuk menyampaikan pemaparannya, ada beberapa poin penting diantaranya :
1.    strategi merupakan pokok pikiran yang masuk dalam perencaaan tidak hanya bisa disuarakan atau disajikan pada forum;
2.    pola pikir harus dibuka seluas-luasnya namun disesuaikan dengan mekanismenya;
3.    Bab II. Harus memahamkan indicator apa yg harus dicantumkan dan harus lebih teknis, serta harus mempunyai semua indikator;
4.    Bab.III harus punya dua aspek pertama menyangkut perhitungan dan aspek kedua  tanggung jawab, juga menyangkut RKPDK tahun 2015 tengang perhitungannya;
5.    Bab. IV. Ada permasalahan dan isu sedangkan berdasarkan permen 54 harus lengkap, coba lengkapi data-datanya;
6.    Bab. V. masih ada masalah, sasaran dicek lagi ada berapa;
7.    Bab. VI. RKPD yang mana;
8.    Bab. VII. Program.

Sesuasi dengan pembahasan dar staf ahli, Sony Nyuwono pada Bab.V. antara lain :
1.    Meningkatnya IMP belum diberi nomor ….?;
2.    Mekanisme penyajian data pertama harus sesuai atau ditopang data dengan urutan selanjutnya;
3.    Kesejahteraan dan pemerataan masya menjadi prioritas selanjutnya;
4.    Hubungan elemen visi, misi dan tujuan;
5.    Hubungan antar misi 1 kualitas SDM berhubungan dgn misi 3 infrastruktur dasar merata;
6.    Misi 4 tata kelola mempengaruhi misi seluruhnya;
7.    Misi 5 lingkungan hidup;

Kita telaah kembali yg mana yg penting, menurut bpk sony tata kelola yg utama. Sedangkan menurut bpk joko semua betul tergantung pola piker masing-masing;

Menurut bpk Djoko kelemahan kita pada tata ruang blm ada sampai saat ini msh proses, menurut bpk Yusliando berdasarkan polo struktur tdk masalah. Djoko struktur berdasarkan struktur jalan, sony apakah tata ruang itu sampai akhir periode.

Menurut bpk Muzakkir tata ruang dalam kurun waktu 20 tahun, berdasarkan data, karakteristik dan kemudian di analisis selama 20 tahun ke depan, dan munculkan dokumen perencana berdasarkan 5 tahun dan RPJMD masuk dalam tata ruang tersebut. Posisi tata ruang berdasarakan pola struktur pendekatan kewilayahannya tidak masalah, namun untuk peruntukannya sektoral belum bisa. Arah kebijakan tata ruang saja yang dipakai dalam RPJMD ini. Sedangkan menurut sony draf rancangannya saja dipakai dari pada setelah di perdakan tidak dipakai. Sony, RTRW membagi zona-zona apa yang diperlukan.

Sony, visi kaltim …. Merata artinya menuju kewilayahan

Muzakkir, tidak semua infrastruktur besar harus merata, namun infrastruktur dasar harus merata ke semua wilayah;

Sony, pemerataan pendapat perkapita mencerminkan kesejahteraan dan pemerataan. Sedangkan bpk Djoko mengatakan pemerataan pendapatan perkapita berdasarkan sector kewilayahan.

Djoko …. Meningkatkan kualitas kesejahteraan dan pendapatan masy, canktik sekali… kemudian memasukkan indikator sasaran menurunnya tingkat ketimpangan pembangunan dan indikotor sasaran satuan indeks willion.

Berlin, memberikan saran pada misi 2 tentang sasaran yang berhubungan dengan sasaran LH dengan ekonomi hijau digabung sehingga menjadi satu sasaran.

Sony, 5,6,7,8 merupakan leading dari logingnya 9,10,11

Misi 4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang professional, transparan dan berorientasi pd pelayanan publik

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
1.    Indicator ini merupakan hasil kesepakatan pada saat pertemuan di Bandung, sony menyarankan hanya beberapa sasaran;
2.    Sony, Menyusun lebih sulit, namun kalau menilai lebih rileks, jangan sampai menyalahkan yang sudah ada, mari kita bekerja terus;
3.    Sony, Arah kebijakan yang baik adalah ketika kita bisa mencapai apa yang sudah kita lakukan;
4.    Kebijakan umum levelnya pada outcame;
5.    Yusliando, menyatukan persepsi Antara strategi dan kebijakan umum;
6.    Sony, strategi tidak banyak paling tidak 5 atau 10, sasaran bisa lebih banyak dari pada strategi;
7.    program merupakan kalimat yang sudah dibakukan;
8.    aspek kebijakan diberikan tanda kapan dilaksanakan;
9.    prioritas ada dua jenis, dari sector horizontal dan sector vertical;
10.    sony, prioritas pembangunan kaltim sebanyak 10 dari paparan gub kaltim dijakan strategi;
11.    memetakan hubungan antar tujuan;
12.    semua kegiatan akan menuju pada IPM;
13.    agro merupakan transpormasi ekonomi;
14.    agro industry yg memicu perbaikan lingkungan;
15.    Nona, yg dimaksud dengan green ekonomi adalah pengelolaan sda yg berkelanjutan;

Rapat ditutup pukul 11.50 wita dan dibuka kembali pada pukul 14.30 wita oleh Kabid P3D

Diawali dengan pembukaan oleh pimpinan rapat, Kabid P3D dan dilanjutkan dengan pemaparan dari bpk Sony, akan membagi 15 menit untuk RPJMD dan 15 menit untuk RKPD.

Kebijakan Tahunan, dibahas bpk sony
1.    Kebijakan tahunan focus pada 10 program prioritas dan akan ditambah pada satu program prioritas yaitu program agro Industri;
2.    belum ada dokumen kebijakan yang membicarakan agro industry;
3.    distribusi waktu dan arah kebijakan dibahas lebih mendalam oleh stah ahli, sony yuwono berdasarkan dari tahun 2014 s.d 2018 apa yang akan dilakukan per tahunnya, program prioritas sebanyak 10 program prioritas namun arah kebijakannya akan berkembang terus menurus dalam kurun waktu per tahun sehingga mencapai apa yang diingikannya tahun ke 5 atau tahun terakhir;
4.    arah kebijakan harus mempertimbangkan distribusi waktu;
5.    arah kebijakan RKPD dan operasionalnya harus mengacu pada RPJMD, dan bab 7 RKPD harus ada di bab 7 RPJMD;
6.    program prioritas per tahun selama kurun waktu 5 tahun ditawarkan sama, namun penekannya berbeda
7.    inti dari RPJMD sasarannya jelas, sony
8.    progres RPJMD bisa dihitung dalam per tahunnya, sehingga bisa dirumuskan dalam per tahunnya, djoko
9.    penyusunan masterplan daerah sangat penting sekali karena melibatkan beberapa SKPD, sony;
10.    reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan stresingnya hanya dalam dua tahun namun begitu tahun setelahnya tetap ada sampai 5 tahun, yanti bid pa;

RKPD Bappeda Kaltim tahun 2015, Andi
1.    menyusun flocat atau jadwal penyusunan RKPD dan Renja SKPD tahun 2015;
2.    Pebruari akan rakor, dan menelaah pokok2 pikiran DPR;
3.     pososi bulan maret sudah disampaikan ranwalnya dan penyajiannya pada minggu kedua april;
4.    pd saat renja disampaikan maka sudah ada posisi skpd;
5.    jadwal dibuatkan matrik dan akan dibagikan;
6.    dikuatirkan skpd dapat mengentri sesuai jadwal, kalau tidak maka akan bias dan berpengaruh akan berpengaruh pada bab 8;
7.    Bappeda kaltim dapat menyaring isu-isu strategis yang sesuai dengan RPJMD sehingga tidak bias, Yusliando;
8.    menyikapi jadwal sebelumnya setelah Rakor Bappeda sebaiknya rakor SIPPD, Surono;
9.    setelah musrenbang SKPD hrs bisa memilah program pendanaannya;
10.    fokus utama sekarang memindahkan server SIPPD dari server di Surabaya ke server di Bappeda Kaltim dan masing-masing SKPD harus bisa mengisi belanja langsung dan tidak langsung, buyung;
11.    siapa melakukan apa lebih penting, djoko
12.    usulan yang akan dientri dalam SIPPD harus ada persetujuan dari kepala dinas untuk dijadikan bukti, dan sebelumnya dibuatkan surat edaran, saran dari pak djoko;
13.    bab 7 dan bab 8 terkait dgn sippd meng entri dalam SIPPD, djoko;
14.    tabel 7 semua dimasukkan dalam bab 8, buyung;
15.    ada kerancuan nomenkelatur karena mengikuti dari kementrian, contoh sama2 misi 4 namun beda kebijakan; sehingga tabel bab 7 perlu tabel bantu maunya kemana, sony;
16.    kalau menggunakan system aplikasi membuat semakin sulit sebaiknya menggunakan manual saja, seharusnya menggunakan system itu lebih cepat bukan membuat semakin menghambat, djoko;
17.    sebaiknya hal ini dibicakan pd forum lain supaya lebih jelas, buyung;
18.    pembangunan dan peningkatan masih gabung, buyung, namun info dari muzakkir pisah;
19.    berdasarkan permen 13 mengatakan bahwa hanya ada dua pembangunan dan rehabalibitas, muzakkir;
20.    pembangunan/rehabilitasi jalan dan jembatan harus jelas tempatnya baik dari kewenangan maupun dalam pembiayaan, andi;
21.    bidang perencana meverifikasi program dan kegiatan sebelum masuk ke sippd, buyung;
22.    membuat surat edaran dalam bentuk nota dinas untuk memberikan informasi kepada seluruh skpd lingkup Pemprov Kaltim, Muzakkir;
23. membuat nomenkelatur baru disesuaikan dengan program yang dibutuhkan.

Pembahasan RENSTRA BAPPEEDA KALTIM

1.     dari segi sub stansi dan naskah masih banyak yg barus dibenahi, peran strategis, analisis swotnya, intinya perencanaan, perencanaan dan pengendalian, system perencanaan lebih dikuatkan, nona;
2.    kita belum bisa bicara strategi karena blm sempat baca swotnya, nona;
3.    outpunya beda dengan programnya, isinya KUA PPAS, Renja dan Rentra, nona;
4.    semua kegiatan rapat tugasnya sekretariat, namun materinya bidang-bidang yang mengisinya, djoko;
5.    melakukan pembinaan sippd terkait kegiatan lainnya; djoko;
6.    pembahasan tupoksi utama, djoko
7.    kegiatan-kegiatan tambahan jg dimasukkan dan dibahas pada Sabtu, 18 Jan 2014 pukul 10 pagi di ruang rapat propeda Bappeda Kaltim untuk mengisi target, siapa melakukan apa,  djoko;
8.    gambarannya gimana Renstranya harus jadi gimana…, saran pak djoko yang finalisasi pak sony sebagai orang yang professional;
9.    RADGRK dimasukkan dalam renstra bappeda bidang ekonomi, djoko;
10.    setiap perencanaan harus bisa memperkirakan isu perubahan iklim, nona;
11.    pendampingan ke kab/kota masuk dalam koordinasi, buyung;

Rapat berakhir dan ditutp oleh Kabid P3D, Ir.H. Djoko Susilo Handono pada pukul 17.40 wita dan dilanjutkan pada sabtu, 18 jan 2014 pukul 10.00 – selesai di ruang rapat Propeda Bappeda Kaltim.

Pembahasan lanjutan pada hari Sabtu, 18 Januari 2014 di ruang yang sama menghasil beberapa poin penting diantaranya :
1.    Dalam hal penyajian Draft Ranwal RPJMD masih ada beberapa perbaikan diantaranya : bab II perlu ada kesepakatan indikator mana yang masuk dalam bab II, sementara juga perlu disiapkan kertas kerja dengan data yang lengkap sesuai arahan permen 54/2010;  bab III perlu pertemuan khusus untuk membahas data; bab IV isu strategis telah diubah disesuaikan dengan isu nasional, internasional, telaahan RPJMN, RPJPN dll; bab V perlu cek ulang sasaran dan melengkapi target yang masih kosong; bab VI perlu menyepakati arah kebijakan; juga perlu perbaikan bab VII dan VIII;
2.    Perlu data struktur ruang yang tertuang dalam draft RTRW Prov Kaltim;
3.    Perlu dibuatkan penjelasan hubungan elemen visi, misi dan tujuan Draft Ranwal RPJMD;
4.    Perlu file formulasi DABK Bankeu yang ada di Pak Andi Arifuddin di sharing ke Tenaga Ahli Perencanaan Bappeda Prov Kaltim;
5.    Sepakat bahwa pada misi 1 sasaran meningkatnya IPM masuk dalam penomoran, pada misi 2 tujuan 2 ditambahkan sasaran menurunnya ketimpangan regional dan untuk misi 4 sepakat menggunakan yang sudah ada saja.  V1.M5.T6.S19.P121;
6.    Strategi merupakan cara untuk memecahkan masalah.  Diperlukan kertas kerja --> kertas kerja dan penyajian harus selaras.  Strategi ada 10 dan ini menjadi prioritas pembangunan di Kaltim 5 tahun mendatang;
7.    Kebijakan umum --> level outcome --> hanya dipakai 1 bidang urusan;
8.    Arah Kebijakan --> level impact --> bisa lintas sektor.  Harus disesuaikan dengan dimensi waktu;
9.    Disepakati bahwa arah kebijakan terhadap dimensi waktu menggunakan alternatif 2 (lihat pada slide paparan);
10.    Sangat diperlukan sharing masterplan tingkat daerah yang ada di Prov Kaltim.  Contoh roadmap RB dll.  Mohon segera di sharing ke Tenaga Ahli Perencanaan Bappeda Prov. Kaltim.

(sumber data : hasil rapat pembahasan agenda 1. 1. Arah Kebijakan Rancangan Awal RPJMD Kaltim tahun 2013-2018; 2. RENSTRA Bappeda Provinsi Kaltim tahun 2013-2018; dan 3. RKPD Kaltim tahun 2015 dan dipublikasikan oleh Sukandar, S.Sos staf pelaksana Bidang Pengkajian dan Pembiayaan Pembangunan Daerah, Bappeda Provinsi Kaltim).