TKPK Koordinasi dengan Masyarakat

Samarinda, 20/9/12. Penurunan kemiskinan menjadi salah satu program Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mendapat perhatian serius dalam penanggulangan kemiskinan yang melibatkan Pemerintah Kabupaten/Kota dan semua pihak terkait, baik stakeholder, pihak swasta dan masyarakat pada program dan kegiatan pembangunan Provinsi Kaltim.

Salah satu untuk mempercepat program penanggungalan kemiskinan masyarakat maka, Bappeda Provinsi Kalimantan Timur mengadakan Rapat Kerja  Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Kalimantan Timur di ruang rapat Pola Dasar lantai satu kantor Bappeda Provinsi Kaltim Jl. Kusuma Bangsa Nomor 2 Samarinda yang dibuka oleh Sekretaris Bappeda Provinsi Kalimatan Timur Ir.H. Nazrin,M.Si dan didampingi oleh Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat, Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Charmarijaty,ST dan dihadiri peserta kurang lebih lima puluh orang yang terdiri dari SKPD terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan SKPD terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur.

Sekretaris Bappeda Kaltim, Ir.H. Nazrin,M.Si dalam penyampaian sambutan dan sekaligus membuka acara rapat kerja dengan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) mengatakan “Koordinai dengan masyarakat Kalimantan sangat penting dalam upaya mempercepat penanggulanan kemiskinan atau terhadapa masyarakat yang sangat rentan terhadap kemiskinan”.

Hal ini sejalan dengan program Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk terus berkometmen dalam penanganan program penanggulangan kemiskinan yang tepat sasaran kepada masyarakat yang memang sangat membutuhkan maupun program-program penanggulangan kemiskinan sejalan dengan program Pemerintah Kabupaten/Kota se Kaltim dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

"Ada tiga pilar utama dalam penanggulangan kemiskinan sesuai dengan program MP3KI ( Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan) merupakan salah satu program yang dapat mensukseskan keberhasilan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia antara lain : pertama,Terciptanya sitem perlindungan sosial nasional yang mampu melindungi masyarakat dari kerentanan dan goncangan secara individu maupun kelompok, kedua adalah Peningkatan kapabilitas penghidupan kelompok miskin agar dapat mengakses manfaat dari pertumbuhan ekonomi tanpa menggangu kelestarian lingkungan, serta poin ketiga adalah menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar secara adil, merata, dan berkualitas bagi kelompok miskin dan kelompok yang rentak terhadap kemiskinan". Kata Sekretaris.

Hasil Rakertek Regional 

Pelaksanaan rapat Kerja TKPK Provinsi Kaltim sesuai dengan hasil Rakertek Regional yang mengamatkan antara lain :

1.    Provinsi dan Kabupaten/Kota agar mengalokasikan anggaran khusus dalam APBD untuk mendukung opersionalisasi fungsi lembaga TKPKD;

2.    Peningkatan kapasitas Tim Teknis TKPKD dalam perencanaan penganggaran program penanggulangan kemiskinan serta pemantauan pelaksanaannya;

3.    Penguatan sistem pengelolaan data dan informasi untuk memantapkan basis perencanaan program penanggulangan kemiskinan di daerah dan penetapan sasarannya;

4.    Peningkatan kerjasama dengan pemangku kepentingan lain, terutama sektor swasta, untuk mengkonsolidasikan program dan memobilisasi dana bagi tujuan penanggulangan kemiskinan daerah;

5.    Peningkatan peran dan fungsi TKPKD dalam pengendalian meliputi  pertama pengendalian pemantauan dan evaluasi kelompok program oleh SKPD; kedua penyusunan laporan hasil pemantauan dan evaluasi secara periodik; dan ketiga pengendalian penanganan pengaduan masyarakat.

Sekretaris Bappeda Kaltim berpesan dalam rangka percepatan penyelesaian Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) maka diharapkan kepada SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta lembaga terkait untuk segera melakukan pemantauan dan melakukan evaluasi pelaksanaan program kegiatan terkait dengan program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan baik melalui dana APBN maupun APBD Provinsi dengan mengacu pada buku panduan yang telah dibagikan kepada peserta raker.

Hasil pemantauan dan evaluasi dari SKPD terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur kiranya dapat disampaikan ke Bappeda Provinsi Kalimantan Timur paling lambat pada tanggal 26 September 2012.

Ungkap Sekretaris pada saat memberikan sambutan sekaligus membuka acara Rapat Kerja Tim Koordinasi  Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Kalimantan (Humas Bappeda Kaltim).