Bangun Infrastruktur Kualitas Tinggi

Balikpapan, Kamis 7/3/13. Peningkatan infrastruktur dengan kualitas tinggi sangat menentukan dalam peningkatan perekonomian daerah,  dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Provinsi Kalimantan Timur sebagai daerah yang memimiki sumberdaya alam yang sangat melimpah dan memiliki APBD yang cukup tinggi di Indonesia namun masih memiliki banyak kendala tentang pembangunan infrastruktur, sehingga diperlukan suatu perencanaan pembangunan infrastruktur yang memiliki kualitas tinggi.

“Sebagian besar kualitas jalan di Provinsi Kaltim dengan kualitas sebesar 8 tong, untuk perencanaan ke depan sebaiknya ditingkatkan kualitasnya menjadi 18 ton pasti kita akan mampu melakukannya” ungkap Kepala Bidang Pengkajian dan Pembiayaan Daerah Bappeda Provinsi Kaltim, Ir.H. Djoko Susilo Handono mewakili Kepala Bappeda Kaltim pada saat memberikan sambutan sekaligus membuka acara Bimbingan Teknis (Bimtek) Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) untuk SKPD Provinsi dan Bappeda Provinsi Kalimantan Timur  serta Bappeda Kabupaten/Kota se Kaltim dengan tema “Dengan SIPPD Kita Tingkatkan Disiplin Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah” dan didampingi oleh Kasubbag Perencanaan Program Bappeda Kaltim, Ir. Surono,M.Si serta Narasumber SIPPD dari Kota Surabaya, Ali Mujib di ruang rapat Hotel Jatra Kota Balikpapan , dikuti oleh peserta seluruh SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Bappeda Kabupaten/Kota se Kaltim berjumlah kurang lebih dua ratus lima puluh orang.

Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD), merupakan tools  yang akan membantu Bappeda dalam rangka proses penyusunan  RPJP, RPJMD, dan RKPD yang didalamnya terdapat Rencana Strategis dan Rencana Kerja masing-masing SKPD. Dalam penyusunan RPJMD diperlukan sebuah sistem yang mampu menjaga proses penyesuaian kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing SKPD agar senantiasa sejalan dengan Visi dan Misi Kepala Daerah.

Pada tingkat praktis, mekanisme perencanaan pembangunan secara konvesional (rekapitulasi usulan program/kegiatan dan sinkronisasi dengan penganggaran secara manual) memiliki banyak kelemahan terkait dengan regulasi (sistem  kode rekening), kemampuan pendukung sinkronisasi perencanaan dengan penganggaran, ketidakmampuan mencagah overlapping usulan, keterbatasan output data yang diinginkan (melihat rekapitulasi  usulan dan pembebanan anggaran dan berbagai prespektif, baik sektoral maupun spatial). Kelemahan-kelemahan tersebut menyebabkan kelambatan dalam rekapitulasi dan kompilasi usulan, sehingga penyusunan “Kebijakan Umum Anggaran” (KUA) dan “Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara” (PPAS) yang merupakan output dan proses perencanaan di Bappeda menjadi mundur dari jadwal yang ditetapkan. Lebih jauh lagi hal tersebut menyebabkan  penyusunan Rancangan APBD Provinsi Kalimantan Timur juga mundur dari jadwal yang berdampak pada kegiatan-kegiatan, sehingga  belum dapat dilaksanakan pada awal tahun anggaran.

Sistem informasi telah berkembang seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat dan terbukti sangat berperan dalam kegiatan perekonomian dan strategi penyelenggaraan pembangunan. Keberadaan sistem informasi mendukung kinerja peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas organisasi pemerintahan, dunia usaha serta mendorong perwujudan masyarakat yang maju dan sejahtera. Sistem informasi yang dibutuhkan, dimanfaatkan dan dikembangkan bagi keperluan pembangunan daerah adalah sistem informasi yang terutama diarahkan untuk menunjang perencanaan pembangunan daerah.

Perkembangan Teknologi Informasi (TI) dan internet telah menjadi alat kekuatan untuk memikirkan kembali sistem pemerintahan dengan model yang baru. Teknologi  Informasi dan internet mendorong transformasi dan paradigma birokrasi tradisional (yang menekankan pada standarisasi, rutinitas, spesialisasi, fokus internal dan kewenangan), menuju paradigma e-government (yang menekankan kepada membangun jaringan yang terkoordinasi, kerjasama eksternal dan orientasi pelayanan kepada customer/masyarakat sebagai fokusnya). Sehingga TI menjadi salah satu elemen utama dalam memperbaiki sistem managerial pemerintahan.

Sistem pemerintahan yang berbasis TI dan internet (e-government) banyak memberikan keuntungan bagi semua pihak, baik organisasi pemerintahan, antar organisasi pemerintah, antar organisasi bisnis dan masyarakat secara luas. Sehingga semua pihak dapat mencari dan mengetahui informasi serta melakukan transaksi dengan instansi pemerintah daerah kapan dan dimana saja tanpa terbatas oleh ruang dan waktu.

Hal ini selaras dengan UU No.25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang bertujuan  untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan; menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah ; menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencananaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan menjamin tercapainya pembangunan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. Kompleksnya urusan dan pelaku yang terlibat, menuntut pemerintahan  harus segera melaksanakan proses transformasi menuju e-government. Melalui proses transformasi tersebut, pemerintah dapat mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk sekat-sekat organisasi birokrasi, serta membentuk jaringan sistem manajemen dan proses kerja yang memungkinkan instansi-instansi pemerintah bekerja secara terpadu untuk menyederhanakan akses ke informasi dan layanan publik yang harus disediakan oleh pemerintah.

Dengan adanya Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPPD) ini, diharapkan dapat menata berbagai aspek data perencanaan pembangunan secara terintegrasi dan komperhensif, baik dalam struktur, jenis maupun format data untuk perencanaan pembangunan. (Humas Bappeda Kaltim/Sukandar,S.Sos