Perencanaan Prioritas RKPD Kaltim 2014

Pengumuman

Bappeda Provinsi Kalimantan Timur berkomitmen untuk terus melakukan pembenahan dan memberikan kinerja yang terbaik guna pembangunan Kalimantan Timur yang lebih optimal, sesuai dengan motto pelayanan Bappeda Provinsi Kalimantan Timur "Berhasil Membuat Perencanaan Berarti Merencanakan Keberhasilan". Hubungi admin website kami pada fitur chat admin yang berada pada sisi paling kanan halaman website ini bila anda membutuhkan informasi seputar perencanaan pembangunan daerah. Segala bentuk penyalahgunaan yang dilakukan oleh Pejabat Bappeda Kaltim, Laporkan pada kami melalui email atau chat admin.

Perencanaan Prioritas RKPD Kaltim 2014

Berita

Senin, 18 Maret 2013
Administrator
Berita
82770 kali dilihat

Perencanaan Prioritas RKPD Kaltim 2014

Samarinda, 18/3/13. Penetapan Perencanaan Program Prioritas dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi 1a._Ka_Bpp_memimpin_Rakor_Perencanaan_Prioritas_dlm_rangka_menysn_RKPD_Kaltim_2014_smd_18_Mrt_2013 Kalimantan Timur tahun 2014 disampaikan oleh Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Timur, DR.Ir.H. Rusmadi pada saat memberikan sambutan sekaligus membuka acara Rapat Koordinasi Perencanaan Prioritas dalam rangka penyusunan RKPD Provinsi Kaltim tahun 2014 di ruang rapat Pola Dasar lantai I Bappeda Kaltim, Jln. Kusuma Bangsa Nomor 2 Samarainda, dihadiri peserta kurang lebih seratus orang berasal dari seluruh SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Kaltim.

Kepala Bappeda Kaltim, DR.Ir.H. Rusmadi.MS memimpin Rapat Koordinasi Perencanaan Prioritas dalam rangka penyusunan RKPD Kaltim Tahun 2014 didampingi oleh Staf Ahli Gubernur Kaltim, dari kanan Prof. DR.Dwi Nugroho, M.Pd bidang Kemasyarakatan & SDM, sebelah kiri Kepala Bappeda Kaltim, Yudha Pranoto Bidang Hukum, Politik & Pemerintahan; dan Dr. Ir. H. RUDY T. KOESNANDAR, MF staf Ahli Bidang Pertanian, SDA dan Lingkungan Hidup, juga dihadiri oleh staf Ahli Bidang Ekonomi & Keuangan; serta staf Ahli Bidang Pendidikan dan Kebudayaan.

Dalam pemaparan yang disampaikan Kepala Bappeda Kaltim menyampaikan isu strategis lainnya antara lain : (1). Tahun 2014 merupakan tahun politik dimana akan dilaksanakan Pemilu legislatif dan presiden/wakil presiden; (2). Telah berjalannya pemerintahan di Provinsi Kalimantan Utara dan Kabupaten Mahakam Ulu, sehingga perlu penyesuaian dalam perencanaan dan penganggaran.

Indikasi struktur anggaran RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 dengan jumlah pendapatan sebesar Rp. 12 Trilliun dan dengan total belanja sebesar Rp. 13,7 Trilliun terdiri dari rincian belanja tidak langsung sebesar Rp. 6,37 Trilliun dan belanja langsung sebesar Rp. 7,33 Trilliun, dengan total program struktur_anggaran_RKPD_Kaltim_2014 prioritas Renja SKPD sebanyak 1012 program dan Ranwal RPJMD sebesar 100 program. sedangkan total usulan SKPD untuk belanja langsung (BL) sebesar Rp. 12,3 Trillun sedangkan versi Ranwal RPJMD sebesar Rp. 7,3 Trillun, sehingga perlu dilakukan rasionalisasi sebesar Rp. 5 Trillun (disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Sementara permasalahan pokok yang perlu mendapat perhatian untuk dibahas antara lain : (1). Kondisi ekonomi terus meningkat dan membaik? struktur ekonomi yang belum kuat; belum optimalnya pengelolaan sumberdaya; rendahnya produktivitas, efisiensi dan daya saing; masih terpusatnya kegiatan ekonomi; (2). Kondisi prasarana dan sarana perlu percepatan ? prasarana jalan belum berfungsi secara efektif; terbatasnya prasarana (pelabuhan, terminal dan bandara) dan sarana transportasi (pesawat, kapal dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan, air baku dan energi terbarukan); (3). Kondisi kinerja aparatur ? masih belum tertatanya reformasi birokrasi daerah; dan pemberantasan korupsi; (4). Kondisi ketertiban dan keamanan yang relatif membaik? Perlu tetap dijaga stabilitas keamananan, penanganan konflik sosial, dan rendahnya aksesibilitas masy. Daerah perbatasan; (5). Kondisi sosial dan budaya perlu perhatian serius? masih adanya kerentanan sosial; belum tuntasnya transformasi sosial dan budaya; indikasi memudarnya ikatan sosial dan melemahnya modal sosial; (6). Kondisi sumberdaya alam dan lingkungan? pengelolaan SDA dan LH belum berwawasan ekologi yang berkelanjutan; belum tuntasnya penanganan lahan pasca tambang; serta belum selesainya RTRW. (Humas Bappeda Kaltim/Sukandar,S.Sos).