MUSRENBANG Kota Bontang RKPD 2014

Bontang, 19/3/13. Kabid Statistik dan Pengendalian Pembangunan, BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur, Drs.H. Taufik Hermawan mewakilik Kepala BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur menyampaikan arahan pada pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bontang Tahun 2013 dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pembangunan daerah (RKPD) tahun 2014 di ruang rapat kantor Bupati Kota Bontang, dihadiri peserta maupun undangan kurang lebih seratus lima puluh orang.

Dalam arahan Kepala Bappeda Kaltim yang dibacakan oleh Kabid Statistik dan Pengendalian Pembangunan ada 5 hal pokok yang akan disampaikan pada kesempatan yang penting ini yaitu :
1.    Tema RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014;
2.    Potret Socio Economic Daerah Kaltim dan Posisi Kota Bontang;
3.    Isu dan Program Prioritas Kaltim 2014;
4.    Dukungan Fiskal; APBN; APBD dan Bantuan Keuangan Provinsi  di Kota Bontang Tahun 2013;
5.    Indikasi Program/Kegiatan Prioritas di Kota Bontang.

Pertama tentang Tema RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 serta pentingnya sinkronisasi dan sinergitas

Sebagai mana kita ketahui bersama bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025 yang dijabarkan secara rinci dalam tahapan Pembangunan Lima Tahun RPJMD Provinsi Kalimantan Timur guna menuju Kaltim Bangkit 2013. Tahun 2013 merupakan tahun ke lima atau terakhir pelaksanaan RPJMD Tahap II (tahun 2009 – 2013) serta tahun penentu pencapaian target-target pembangunan dalam upaya mewujudkan visi Kaltim Bangkit 2013 yaitu “Menjadikan Kalimantan Timur Sebagai Pusat Agroindustri dan Energi Terkemuka Menuju Masyarakat Adil dan Sejahtera”.
Rencana Pembangunan Tahun 2014, merupakan masa transisi dan tahun pertama pelaksanaan dari RPJMD tahap III Tahun 2014–2018 yang nantinya akan disusun oleh kepala daerah terpilih. Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014, sesuai permendagri 54 tahun 2010 masih mengacu pada RPJMD Tahun 2009–2013 sebagai pedoman dalam rangka menyelesaikan target–target yang belum tertangani dan sasaran pokok RPJPD tahap III tahun 2014–2018, sehingga searah dengan tema RKP Nasional tahun 2014, yaitu “Memantapkan Perekonomian Nasional Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Yang Berkeadilan”, maka RKPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2014 ditetapkan dengan tema “Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah Berbasis Sumber Daya Ekonomi Terbarukan Didukung Peningkatan Manajemen Sumber Daya Aparatur”. Tema tersebut memiliki tiga kalimat kunci yaitu :
1.    Daya saing ekonomi daerah dengan fokus
a.    Peningkatan Nilai Tambah Industrialisasi/manufaktur – Integrasi Hulu-Hilir
b.    Pengembangan kawasan/sentra produksi dengan mempertimbangkan skala ekonomi dan berorientasi pasar
c.    Peningkatan Infrastruktur – Efisiensi Distribusi
d.    Pengembangan SDM yang  inovatif.

2.    Sumber Daya Terbarukan
a.    Peningkatan Pertanian
b.    Ekowisata
c.    Pembangunan yang ramah Lingkungan
d.    Pengembangan Pedesaaan

3.    Manajemen Sumber Daya Aparatur
a.    Peningkatan Kompetensi
b.    Profesionalisme
c.    Peningkatan Pelayanan Publik
d.    Peningkatan kinerja aparatur dan Anti Korupsi
Seiring dengan tema tersebut, perencanaan pembangunan kabupaten/kota merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan provinsi, dan sudah pasti terintegrasi dalam kerangka sistem pembangunan nasional. Kinerja pembangunan provinsi merupakan agregat dari pembangunan seluruh Kabupaten/Kota. Pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan provinsi merupakan agregasi dari semua pencapaian Kabupaten/Kota. Dengan demikian tanggung jawab untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan provinsi yang tertuang dalam RPJMD 2009-2013 & sasaran pokok RPJPD Prov. Kaltim Tahap III (Tahun 2014-2018) menjadi kewajiban bersama antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, sehingga sinkronisasi kebijakan dan program kebijakan pembangunan antar pemerintah provinsi dengan pusat dan antar Kabupaten/Kota dengan provinsi menjadi sangat penting.

Musrenbang ini sangat penting dalam rangka  mendapatkan masukan penyempurnaan rancangan RKPD Kabupaten/Kota yang memuat program prioritas pembangunan daerah berdasarkan kewenangan pendanaan,  serta mensinergikan program prioritas daerah yang tertuang di dalam rancangan RKPD provinsi dan rancangan RKPD Kabupaten/Kota. Upaya percepatan pembangunan dapat dilakukan dengan memanfaatkan dan mensinergikan semua potensi sumberdaya/program pembangunan yang kita miliki baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan,  lembaga/instansi vertikal, Lembaga Swadaya Masyarakat, maupun dari dunia Usaha.

Kedua, Potret Sosio Ekonomi daerah Kalimantan Timur; dan posisi Kota Bontang

Pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2009-2013, secara tegas mengamanahkan kepada kita untuk mencapai sasaran pembangunan diantaranya yaitu :
1.    Pertumbuhan ekonomi diharapkan mencapai 3,72% tahun 2013 (target nasional rata-rata 6,3 – 6,8 persen per tahun sampai dengan 2014), sementara posisi Tahun 2012 sebesar 3,98%, angka ini melebihi target RPJMD Provinsi Kalimantan Timur, namun masih dibawah nasional saat ini yaitu sebesar 6,5%.

2.    Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2012 sebesar 8,9% dan nasional sebesar 7,41%. Sedangkan target RPJMD Kaltim sebesar 7,42% pada tahun 2013, dan target RPJMN sebesar 5 – 6% pada        tahun 2014. Kota Bontang berada pada posisi  tertinggi dari 14 Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur dengan TPT sebesar 12,44 persen juga masih diatas rata-rata nasional. Kalimantan Timur masih dihadapkan pada tingkat pengangguran terbuka yang cukup tinggi. Hal tersebut disebabkan masih tingginya kesenjangan antara jumlah pencari kerja dengan penawaran tenaga kerja. Disamping itu kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan oleh pasar kerja belum dapat sepenuhnya dapat dipenuhi oleh kualitas angkatan kerja yang ada.

3.    Tingkat Kemiskinan pada tahun 2012 sebesar 6,68% telah melebihi target RPJMD pada tahun 2013 sebesar 7%.

4.    Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Kalimantan Timur tahun 2012 mencapai 2,13% dari target RPJMD tahun 2013 sebesar 2,09% jauh diatas pertumbuhan penduduk Indonesia rata-rata sebesar 1,49%. Hal ini disebabkan arus migrasi trend-nya meningkat.

5.    Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kaltim berdasarkan harga berlaku dengan migas  tahun 2012 sebesar  Rp. 491,10 triliun, meningkat bila dibandingkan tahun 2011 sebesar Rp. 391,41 triliun. Angka PDRB yang tinggi tersebut ternyata tidak banyak mempengaruhi kesejahteraan masyarakat, hal ini disebabkan terlalu besarnya kontribusi sektor Pertambangan dan penggalian, serta sektor industri pengolahan yang padat modal.

6.    Pendapatan Perkapita, Provinsi Kalimantan Timur tahun 2011 mencapai Rp. 41,3 juta sedangkan tahun 2012 mencapai         Rp. 44,94 juta terlihat mengalami peningkatan. Sedangkan target RPJMD pada tahun 2013 Rp. 65,61 Juta.

7.    Angka IPM sebagai indikator peningkatan kualitas Sumberdaya Manusia juga meningkat, tahun 2010 sebesar 75,56 menjadi 76,22 pada tahun 2011, dan Kalimantan Timur hingga saat ini berada di peringkat ke-5 (kelima) Nasional, sedangkan Kota Bontang dengan nilai IPM sebesar 77,52 berada diposisi ke-3 diantara 14 Kabupaten / Kota                 se-Kalimantan Timur. Target IPM Provinsi Kalimantan Timur  Tahun 2013 sebesar 77,01.

8.    Laju inflasi yang terjadi di Kalimantan pada tahun 2011 dan 2012 masih stabil dan bisa terjaga yaitu 6,35% dan 5,60% dari target RPJMN 4 – 6% per tahun.

Dari 8 (delapan) indikator utama dan target-target kinerja  pembangunan Provinsi Kalimantan Timur tersebut, sampai dengan tahun 2012 baru tercapai 2 (dua) target indikator utama pembangunan sesuai dengan RPJMD yaitu Pertumbuhan Ekonomi dan Penurunan Tingkat Kemiskinan sementara 6 (enam) indikator lainnya belum tercapai. Dari hasil evaluasi tersebut permasalahan pokok pembangunan provinsi Kalimantan Timur antara lain :
1.    Kondisi ekonomi terus meningkat dan membaik, namun demikian struktur ekonomi belum kuat; belum optimalnya pengelolaan sumberdaya; rendahnya produktivitas, efisiensi dan daya saing; masih terpusatnya kegiatan ekonomi.
2.    Kondisi prasarana dan sarana perlu percepatan yaitu prasarana jalan belum berfungsi secara efektif; terbatasnya prasarana (pelabuhan, terminal, bandara, rumah sakit/puskesmas, sekolah) dan sarana transportasi (pesawat, kapal dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan, air baku dan energi terbarukan) serta sarana kesehatan dan pendidikan.
3.    Kondisi kinerja aparatur, yaitu masih belum tertatanya reformasi birokrasi daerah; dan pemberantasan korupsi.
4.    Kondisi ketertiban dan keamanan yang relatif membaik tetapi perlu tetap dijaga stabilitas keamananan, penanganan konflik sosial, dan rendahnya aksesibilitas masy. daerah perbatasan.
5.    Kondisi sosial dan budaya perlu perhatian serius seperti masih adanya kerentanan sosial; belum tuntasnya transformasi sosial dan budaya; indikasi memudarnya ikatan sosial dan melemahnya modal sosial.
6.    Kondisi sumberdaya alam dan lingkungan yaitu perlu pengelolaan SDA dan LH belum berwawasan ekologi yang berkelanjutan; belum tuntasnya penanganan lahan pasca tambang; serta belum ditetapkannya RTRW.

Untuk itu kita semua dituntut untuk berkerja keras dalam upaya mencapai target RPJMD melalui keselarasan dan sinergi program pembangunan antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Ketiga ; Isu dan Program Prioritas Kalimantan Timur   Tahun 2014

Pada RKP 2014 diarahkan untuk program/kegiatan yang secara langsung mengarah pada peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat, pembangunan ekonomi berbasis sumber daya alam yang terbarukan, pengendalian lingkungan hidup, pembangunan infrastruktur, serta efektivitas dan efisiensi pembangunan kinerja aparatur dengan tetap mengacu pada 11 prioritas pembangunan nasional dan 3 prioritas pembangunan dengan bertumpu pada 4 pilar pembangunan : pro-growth, pro-poor, pro-jobs dan pro-environment; yang kita kenal dengan triple track strategy atau quad track strategy.

11 Prioritas Pembangunan Nasional, yaitu :
(1) reformasi birokrasi dan tata kelola; (2) pendidikan; (3) kesehatan; (4) penanggulangan kemiskinan; (5) ketahanan pangan; (6) infrastruktur; (7) iklim investasi dan usaha; (8) energi; (9) lingkungan hidup dan bencana; (10) daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan paskakonflik; serta (11) kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi.

Dengan 4 (empat) prioritas program pembangunan yaitu Program MDGs, Pro Rakyat, Keadilan untuk semua, dan MP3EI.

Mempedomani sasaran pokok RPJPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025, tahapan pembangunan periode RPJMD ke - 3 (2014-2018) dengan fokus dimana ketergantungan ekonomi pada sumber daya alam terbarukan semakin berkembang, dan struktur ekonomi semakin mantap. Prasarana dan sarana dasar pembangunan telah mencapai wilayah pedalaman, pemerintahan berjalan makin efisien, efektif dan transparan dengan sasaran pokok pembangunan sebagai berikut :
1.    Pengembangan sumber daya manusia
•    Wajib belajar 12 tahun (kualitas pendidikan setara dengan rata-rata nasional).
•    Spesialisasi  tenaga kerja semakin terwujud sesuai dengan pengembangan ekonomi makro.
•    Meratanya distribusi fasilitas kesehatan dan tenaga medis.
•    Semakin meningkatnya IPM

2.    Pengembangan ekonomi wilayah
•    Koperasi dan UKM  semakin meningkat menjadi besar
•    Kebutuhan pangan dan holtikultura dapat dipenuhi secara mandiri.
•    Agropolitan sistem telah tumbuh, infrastruktur pertanian semakin berkembang
•    Hasil produksi perkebunan, peternakan dan kelautan dan perikanan memiliki daya saing dipasar nasional dan internasional serta industri pengolahan dari hulu sampai hilir
•    Industri mulai mapan dan kawasan industri maupun KEK telah berkembang.
•    Pariwisata meningkat perannya terutama wisata ekologi budaya dan alam ditandai dengan adanya integrasi antar pengunjung wisata.

3.    Prasarana Dasar
•    Peran transportasi darat semakin penting ditandai dengan banyaknya jalan yang dibangun, berkembangnya angkutan darat antar wilayah.
•    Terhubungkannya kawasan industri dengan pemukiman dan outlet yaitu pelabuhan laut dan udara dengan dibangunnya jalan tol.
•    Sistem irigasi semakin mendorong pencetakan sawah dan meningkatkan produk pertanian serta menunjang swasembada pangan
•    Terpenuhinya pasokan listrik.

4.    Politik Pemerintahanan dan Penegakan Hukum
•    Meningkatnya pelayanan pada masyarakat yang efisien, efektif, tranparan dan akuntabel sejajar dimana tingkat pelayanannya sama dengan rata-rata nasional.
•    Kualifikasi SDM sudah baik ditandai dengan pendidikan yang lebih tinggi dan spesifikasi keahlian yang memadai.
•    Perangkat hukum telah memiliki infrastruktur yang memadai ditandai dengan penegakkan hukum sudah lebih efektif dijalankan.

5.    Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup
•    Program pembangunan diarahkan sesuai dengan RTRW
•    Keseimbangan fungsi kawasan budidaya semakin terwujud.
•    Berkembangnya kawasan strategis dan kawasan khusus.
•    Kawasan perbatasan semakin ditangani dengan baik dimana ketertinggalan dengan negara tetangga semakin rendah dan kemandirian semakin tinggi.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap capaian kinerja 2012 dan melihat berbagai permasalahan, isu strategis, prioritas pembangunan nasional serta berdasarkan sasaran pokok RPJPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun  2005 – 2025, periode ke-3 tahun 2014-2018 serta tema RKPD 2014 maka dirumuskan prioritas pembangunan dan arah kebijakan dalam rangka mewujudkan Kaltim Bangkit 2013 yaitu:

1.    Prioritas 1. Kemandirian dan Kedaulatan Pangan :

a.    Pemantapan ketersediaan pangan berbasis kemandirian;  
b.    Peningkatan kemudahan dan kemampuan mengakses pangan.

2.    Prioritas 2. Pengentasan Kemiskinan

a.    Mengoptimalkan pemenuhan hak dasar sosial ekonomi masyarakat miskin;
b.    Mengoptimalkan peran serta semua pelaku pembangunan dalam pengentasan kemiskinan;
c.    Meningkatkan peran UMKM dalam pengentasan kemiskinan.

3.    Prioritas 3. Perluasan Kesempatan Kerja

Menurunkan tingkat pengangguran terbuka.

4.    Prioritas 4. Pemberdayaan Ekonomi Rakyat dan Pengembangan Sektor Riil

a.    Memberdayakan UMKM sebagai motor penggerak ekonomi daerah;
b.    Menciptakan kluster industri kecil berbasis bahan baku lokal;
c.    Membangun sarana pemasaran produk UMKM;
d.    Peningkatan volume dan nilai perdagangan daerah.

5.    Prioritas 5.  Reformasi dan Tata Kelola Pemerintahan

a.    Meningkatkan kualitas pelayanan publik;
b.    Akuntanbilitas kinerja pemerintah.

6.    Prioritas 6. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim

a.    Pengendalian kerusakan lingkungan;
b.    Implementasi pembangunan rendah karbon.

7.    Prioritas 7. Daya Saing Ekonomi Daerah

a.    Peningkatan daya saing investasi dengan menciptakan iklim usaha yang kompetitif;
b.    Menuju Kalimantan Timur sebagai daerah tujuan wisata kelas dunia;
c.    Membangun dan meningkatkan infrastruktur outlet dan infrastruktur penghubung antar pusat-pusat pertumbuhan ekonomi;
d.    Membangun dan meningkatkan infrastruktur pendukung kawasan industri di Kalimantan Timur.

8.    Prioritas 8. Pelayanan  Pendidikan

a.    Penguatan lembaga pendidikan anak usia dini;
b.    Penuntasan wajib belajar 12 tahun;
c.    Pengembangan pendidikan tinggi yang berbasis potensi daerah;
d.    Meningkatkan aksesibilitas masyarakat dalam memperoleh buku perpustakaan yang berkualitas.

9.    Prioritas 9. Optimalisasi Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan
Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan

10.    Prioritas 10. Pembangunan infrastruktur

a.    Peningkatan kondisi jalan mantap;
b.    Peningkatan infrastruktur sumber daya air;
c.    Peningkatan infrastruktur transportasi sungai dan penyeberangan;
d.    Peningkatan keselamatan jalan diruas-ruas jalan Provinsi;
e.    Pengembangan sistem distribusi air minum;
f.    Percepatan pembangunan sanitasi permukiman (PPSP).

11.    Prioritas 11. Pemenuhan Daya Listrik

a.    Pemenuhan kebutuhan energi listrik;
b.    Pemenuhan kebutuhan energi listrik bagi masyarakat miskin dengan mengembangkan sumber EBT.

12.    Prioritas 12. Pembangunan Kawasan Perbatasan, Pedalaman dan Daerah Tertinggal

a.    Pemenuhan pelayanan sarana dan prasana bidang pendidikan;
b.    Peningkatan pelayanan tenaga medis/kesehatan;
c.    Pemenuhan pelayanan sarana dan prasarana bidang telekomunikasi;
d.    Pemenuhan pelayanan sarana dan prasarana bidang transportasi (darat, udara dan danau/penyeberangan).

Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian pemerintah Kota Bontang dalam menyusun RKPD Tahun 2014 yaitu Program-program Prioritas Pembangunan Tahun 2014 perlu lebih diarahkan pada penangganan permasalahan dan isu strategis yang dihadapi Kota Botang diantaranya :
1.    Laju pertumbuhan penduduk relatif tinggi (rata-rata 3,24 %) didominasi oleh migrasi;
2.    Angka kemiskinan masih cukup tinggi serta tingginya tingkat pengangguran (14,66%) ;
3.    Luas wilayah hanya 497,57 KM2, dimana luas daratan hanya 147,8 KM2 (29,70%) dan luas lahan untuk kawasan permukiman dan fungsi lainnya hanya 52,48 KM2 (10,56%);
4.    Belum optimalnya penggalian potensi kelautan mengingat luas wilayah lautan 349,77 KM2 (70,30%);
5.    Belum optimalnya tingkat pelayanan birokrasi ;
6.    Terjadinya kekurangan air baku dimana saat ini lebih mengandalkan air tanah;
7.    Terjadinya kerusakan hutan dihulu kota Bontang (diluar wilayah kota Bontang) sehingga mengakibatkan banjir;

Dengan demikian tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Bontang adalah :
1.    Dengan tetap mengandalkan industri migas (dimana trend produksi LNG semakin menurun), kota Bontang perlu mentransformasi ekonomi menjadi perekonomian berbasis perkotaan yakni industri perdagangan dan jasa dengan mendorong industri non migas (agroindustri, perikanan, jasa maritim, perdagangan dan pariwisata) sehingga tetap terjaga keseimbangan industri migas dan non migas yang mampu menyerap tenaga kerja secara lebih besar dari golongan miskin selain itu juga dituntut untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi berbagai kebijakan dan program pengurangan kemiskinan.
2.    Membenahi pelayanan publik dibidang kesehatan dan pendidikan selain itu mendorong untuk memacu pembangunan ekonomi dengan meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor dan kegiatan utama daerah
3.    Penataan Kota termasuk didalamnya penyediaan ruang terbuka hijau.
4.    Penanganan degradasi lingkungan.  
5.    Peningkatan prasarana dasar diantaranya penyediaan air baku.
6.    Pengendalian pertumbuhan penduduk.

Keempat ; Dukungan Fiskal : APBN dan APBD Provinsi            di Kota Bontang

Pada tahun anggaran 2013 baik melalui dana Dekonsentrasi,  Tugas Pembantuan, Dana Alokasi Khusus (DAK) APBN serta bantuan Keuangan APBD Provinsi Kalimantan Timur sebesar      Rp. 153,897 Milyar, yang terdiri dari :

1.    Dana Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, Urusan Bersama dan Alokasi Khusus sebesar Rp. 90,260 Milyar;
2.    Bantuan Keuangan APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 63,637 Milyar.

Kelima ; Indikasi program prioritas Provinsi di Kota Bontang Tahun 2013

Indikasi Program Prioritas Kota Bontang Tahun 2014 yaitu;

1.    SUMBER DAYA MANUSIA
a.    Prioritas program kesehatan:
(1).    Saranan prasaranan kesehatan (fisik dan alkes)
(2).    Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
(3).    Rekruitment tenaga medis
b.    Pengentasan kemiskinan
c.    Optimalisasi akses dan mutu pelayanan kesehatan
d.    Perluasan kesempatan kerja
e.    Akses perluasan dan pemerataan pendidikan
f.    Prioritas program pendidikan:
(1).    Pendidikana anak usia dini (PAUD)
(2).    Wajib belajar 12 Tahun
(3).    Peningkatan mutu pendidik dan kependidikan
(4).    Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal (PNF)

2.    EKONOMI
a.    Program pengembangan industri kecil dan menengah;
b.    Program pengembangan destinasi pariwisata;
c.    Program peningkatan produksi pertanian dan perkebunan;
d.    Program diversifikasi bahan bakar;
e.    Program rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA;

3.    INFRASTRUKTUR
a.    Peningkatan jalan lingkar kota  (jalur pesisir);
b.    Normalisasi sungai bontang dan guntung;
c.    Peningkatan jalan Dr.Cipto Mangunkusumo;
d.    Peningkatan Jl.Arief Rachman Hakim;
e.    Pembangunan Pasar Rawa Indah;
f.    Pembebasan lahan pembangunan Bendali Suka Rahmat;
g.    Normalisasi Danau Kanaan;
h.    Pembangunan WTP;

UPAYA MERUMUSKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN YANG BERKUALITAS MELALUI PENETAPAN PROGRAM PRIORITAS YANG JELAS DAN FOKUS DENGAN TARGET YANG TERUKUR SERTA LOKUS YANG TEPAT AKAN MENJADI TIDAK BERARTI, APABILA TIDAK DIIRINGI DENGAN UPAYA PENGAWASAN DAN DISIPLIN DALAM REALISASI BELANJA DAERAH.

BERDASARKAN EVALUASI TIM EVALUASI DAN PENGAWASAN PENYERAPAN ANGGARAN (TEPPA) PEMERINTAH PROVINSI, DARI APBD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2012 SENILAI RP. 13,137 TRILYUN TERSERAP HINGGA 31 DESEMBER 2012 SEBESAR RP.11,31 TRILYUN ATAU  86,14%. (SILPA Rp 1,8 Trilyun) SEMENTARA, BERDASARKAN EVALUASI UNIT KERJA PRESIDEN BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN (UKP4), SILPA AGREGAT PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA KALIMANTAN TIMUR  BERADA PADA POSISI PERTAMA  SILPA TERTINGGI DARI 33 PROVINSI SE INDONESIA YAITU MENCAPAI RP. 6,28 TRILYUN. DARI TOTAL SILPA TERSEBUT RP. 4,78 TRILYUN (76,11%) BERASAL DARI SILPA APBD KABUPATEN/KOTA. (KOTA BONTANG Rp 475,629 M)

MELIHAT BEGITU BESARNYA DAMPAK AKIBAT RENDAHNYA REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN TERHADAP PENINGKATAN PEREKONOMIAN DAERAH, MAKA MENJADI WAJIB BAGI KITA UNTUK MELAKUKAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PERCEPATAN PENYERAPAN REALISASI ANGGARAN. SESUAI DENGAN INSTRUKSI BAPAK PRESIDEN RI, MELALUI UKP4/TEPPA PUSAT MENUGASKAN KEPADA GUBERNUR SELAKU WAKIL PEMERINTAH PUSAT DI DAERAH UNTUK MELAKUKAN PENGAWASAN TEPPA KABUPATEN/KOTA MULAI TAHUN 2013. OLEH KARENANYA, DALAM KESEMPATAN MUSRENBANG INI PERLU MENJADI PERHATIAN PEMERINTAH KOTA BONTANG DALAM PELAPORAN PENYERAPAN ANGGARAN MELALUI SISTEM PELAPORAN YANG TELAH DITERAPKAN OLEH UKP4/TEPPA PUSAT.

Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan dalam Musrenbang ini, semoga dapat dijadikan bahan masukan untuk perencanaan program pembangunan khususnya Tahun Anggaran 2014. Dengan dilandasi niat yang baik serta semangat yang tinggi untuk mengabdi kepada negara dan masyarakat, Insya Allah hasilnya akan dapat dirasakan untuk kemajuan pembangunan dan kesejahteraan penduduk Kota Bontang khususnya. (Humas Bappeda Kaltim/Sukandar,S.Sos).