Musrenbang Kaltim RKPD 2014

Samarinda, 3/4/13. Kepala Bappeda Kaltim, DR.H. Rusmadi.MS menyampaikan laporan Penyelenggaraan Musrenbang dalam rangka penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2014 tentang Proses Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 Pada Acara Musrenbang Provinsi Tahun 2013 di ruang pendopo Lamin Etam, Jl. Gajah Mada Nomor 1 Samarinda.

Pembukaan Musrenbang oleh Gubernur Kalimantan Timur, DR.H. Awang Faroek Ishak  yang diikuti peserta seluruh SKPD terkait di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Kota se Kalimantan Timur, dan dari Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional / Bappenas, Kementrian Keuangan, Kementrian Dalam Negeri, Anggota DPR/ DPD RI Daerah Pemilihan Kaltim,      Panglima Kodam VI Mulawarman, Ketua, Wakil Ketua, Ketua Komisi dan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Kapolda, Danrem, Kepala BIN, Kajati, Kepala Pengadilan  Tinggi, Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah.

Dalam penyampaian laporan Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Timur, DR.H. Rusmadi.MS menyampaikan bahwa pelaksaan musrenbang ini merupakan waktu yang sangat stragegis dalam mensinkronkan program provinsi dan kabupaten/kota se Kaltim.

Berikut laporan dari Kepala Bappeda Kaltim pada pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2014 ini merupakan pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; dan Pemendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, guna melakukan penyelarasan program dan kegiatan antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota dan program prioritas pembangunan nasional.

RKPD tahun 2014 merupakan RKPD transisi, dikarenakan telah berakhirnya RPJMD 2009-2013 dan belum ditetapkannya RPJMD Tahun 2014-2018. Berkaitan dengan hal tersebut acuan dalam penyusunan RKPD 2014 adalah :
1.    Evaluasi capaian kinerja tahun 2012 dan perkiraan capaian tahun 2013
2.    Upaya penyelesaian target-target yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2009-2013.
3.    Prioritas Pembangunan Nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2014 dan Isu-isu strategis yang berkembang saat ini dan prediksi masa mendatang baik di daerah, regional, nasional maupun global.
4.    Sasaran pokok dalam RPJPD Kalimantan Timur 2005-2023 pada tahapan RPJMD ke 3 yaitu pemerataan pembangunan, peningkatan kualitas SDM, Pemantapan struktur ekonomi berbasis SDA terbarukan, prasarana infrastruktur yang telah dirasakan masyarakat pedalaman, pemerintahan yang efektif, efisien dan transparan serta Kualitas lingkungan yang terus meningkat.
Dalam penyusunan RKPD Tahun 2014, sebelum Musrenbang ini telah dilaksanakan serangkaian kegiatan-kegiatan persiapan sebagai berikut :
1.    Rapat Koordinasi BAPPEDA Provinsi dan Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur yang dilaksanakan di Kota Tarakan tanggal 6 - 7 Februari 2013
2.    Penyampaian Pokok-Pokok Pikiran DPRD Prov. Kaltim tentang RKPD Tahun 2014
3.    Rapat Koordinasi Program/Kegiatan Prioritas Pembangunan antara BAPPEDA Provinsi dan SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang dilaksanakan tanggal 18 – 19 Maret 2013
4.    Konsultasi Publik sebagai proses perencanaaan politik dengan mengundang Akademisi, Lembaga Profesi, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) pada tanggal 20 Maret 2013 di Universitas Mulawarman
5.    Forum SKPD yang dihadiri SKPD Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Timur dilaksanakan                tanggal 25 - 26 Maret 2013
6.    Musrenbang 14 Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur yang dimulai dengan Musrenbang Kabupaten Malinau pada tanggal 27-28 Februari 2013, dan ditutup dengan Musrenbang Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara pada tanggal 28 Maret 2013.
Musrenbang yang membahas Rancangan RKPD Tahun 2014 kali ini diikuti oleh kurang lebih 600 (enam ratus) orang dari seluruh pemangku kepentingan yang terdiri dari unsur Anggota DPR RI, DPD RI asal pemilihan Kaltim, Pimpinan Instansi/Lembaga Vertikal Provinsi Kalimantan Timur, SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Bupati/Walikota dan SKPD Kabupaten/Kota, DPRD Kabupaten/Kota, Rektor, Perguruan Tinggi, BUMN/BUMD, Perbankan, Tokoh Masyarakat, Organisasi Pemuda, Insan Pers dan Lembaga Sosial Masyarakat.

Dalam kaitan dengan rancangan RKPD Tahun 2014, sebelum menyampaikan kapasitas fiskal daerah dan Program Prioritas Pembangunan Tahun 2014, ijinkan kami menyampaikan secara singkat Evaluasi Capaian Kinerja 4 tahun (2009-2012) pelaksanaan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2009 – 2013.

Secara keseluruhan dalam 4 tahun terakhir RPJMD, kita telah mengalami kemajuan dan keberhasilan disemua aspek pembangunan. Sesuai Tiga Agenda Utama Pembangunan, telah dicapai sasaran pembangunan sebagai berikut :

1.    Agenda I   :
Menciptakan Kaltim Yang Aman,  Demokratis dan Damai Didukung Pemerintahan Yang Bersih Dan Berwibawa

1)    Reformasi Birokrasi
a.    Empat tahun berturut-turut, tahun 2009, 2010, 2011 dan 2012 memperoleh penghargaan peringkat I Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dari Kemenpan dan Reformasi Birokrasi.
b.    Dalam hal layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik (LPSE) awalnya tahun 2009, paket lelang hanya satu SKPD dengan nilai paket Rp. 252 juta, tahun 2012 telah dilaksanakan diseluruh SKPD Provinsi dengan jumlah 1.509 paket, senilai Rp. 4,27 Triliun.
c.    Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi adalah WDP

2)    Pelayanan Publik
a.    PTSP Provinsi di launching pada Bulan Maret 2011 dan sampai tahun 2012 telah terdapat PTSP di 14 Kabupaten/Kota. Melalui pelayanan PTSP, waktu pemrosesan perizinan menurun dari 2-3 bln menjadi 15-24 hari.
b.    Inovasi pelayanan publik telah ditingkatkan melalui Samsat online telah berjalan di 14 kab/kota, menyebabkan peningkatan PAD dari kendaraan: 2008:Rp 715M; 2010: Rp 2,02 T; 2011: Rp 2,64 T; 2012 : Rp. 4,94 T
c.    Layanan Perpustakaan online dan keliling; Job Market Fair, KPE Elektronik dan Reformasi perencanaan pembangunan guna peningkatan kualitas belanja publik dilakukan melalui  E-Planning dengan SIPPD.

3)    Politik dan Demokrasi
a.    Situasi politik dan keamanan Kaltim kondusif dan dinamis.
b.    Indeks Demokrasi Indonesia di Kalimantan Timur tahun 2009 nilainya 72,31 peringkat ke- 8 nasional. Kemudian tahun 2010 nilainya 73,04 peringkat ke-4 nasional (survei terakhir)
c.    Partisipasi politik dalam pemilukada meningkat dari rata-rata 63,74% thn 2010 menjadi 68,81% di tahun 2011.
d.    Untuk pencegahan korupsi sebagai pelaksanaan INPRES Nomor 5/2004 telah terbentuk Tim Kormonev di Provinsi dan 14 Kabupaten/Kota.

4)    Pembangunan Kawasan Perbatasan
a.    Telah dibangun 5 stasiun pemancar TVRI dan 3 stasiun produksi RRI.
b.    Pembangunan infrastruktur Jalan secara bertahap baik jalan akses maupun jalan parallel perbatasan dengan 5 prioritas PKSN dan pembangunan 3 bandara. Pembangunan Jalan yang terus dilakukan adalah :
1)    Malinau – Paking – Semamu – Binuang – Long Bawan sepanjang 180 km dan telah terbangun sepanjang 135,60 km
2)    Batas Negara – Long Nawang – Long Ampung – Sungai Barang – Mahak Baru sepanjang 131,65 Km, Sedangkan dari Mahak Baru –Long Bagun Seberang menggunakan jalan Sumalindo sepanjang 147 km.
3)    Long Bagun – Long Pahangai – Long Apari sepanjang 398 km dan telah terbangun sepanjang 149 km
c.    Pembangunan patok perbatasan antar provinsi sebanyak 26 buah, antar kabupaten/kota sebanyak 168 buah, pos perbatasan dan lintas batas.
d.    Peningkatan pelayanan kesehatan telah menjangkau 16 puskesmas 24 jam diperbatasan.

2.    Agenda II  :
Mewujudkan Ekonomi Daerah Yang  Berdaya Saing Dan Pro Rakyat

1)    Penyelesaian RTRWP
Pemerintah provinsi telah menyusun Revisi RTRWP Kaltim, menindaklanjuti kesepakatan 14 Bupati/Walikota se-Kalimantan Timur dan Gubernur Kalimantan Timur pada tanggal 12 Januari 2006. Khusus terkait struktur ruang, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah melakukan pembahasan dengan Kementerian Pekerjaan Umum selaku Sekretariat BKPRN, dan telah mendapatkan persetujuan substansi dengan surat penetapan Menteri PU nomor HK.01 03-Mn/493 tanggal 26 Agustus 2011. Disisi lain Pola Ruang masih menunggu persetujuan substansi perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan yang hingga saat ini belum ada penetapan, walaupun TIMDU yang diamanahi pasal 19 Undang – Undang Nomor  41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, telah selesai menyampaikan rekomendasi Perubahan Kawasan Hutan di Kalimantan Timur pada Bulan Desember 2011.

2)    Pembangunan Infrastruktur
a.    Target jalan Nasional beraspal sepanjang 1.439,70 km dan tercapai sepanjang 1.773,82 km atau melebihi target sepanjang 334,12 km dengan kondisi mantap 71,17% dari target  100% pada tahun 2013.  Persoalan infrastruktur hingga saat ini masih belum memuaskan masyarakat, untuk Jalan nasional mulai dari batas Kalsel – Kaltim menuju Kuaro, Penajam Paser Utara, dibagian ruas Sangata - Maloy, dari Utara Bulungan – Berau – Menuju Maloy rusak Parah. Demikian pula untuk jalan Provinsi dibeberapa ruas jalan mengalami rusak parah.
b.    Pembangunan jalan tol, jembatan pulau Balang, jalan akses dan pelabuhan serta infrastruktur lainnya yang mendukung kawasan Industri Kariangau, Kawasan Industri Jasa Kota Samarinda, kawasan Industri berbasis Gas dan Kondensat Bontang, Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional Maloy, Kawasan Industri Pariwisata Derawan, Kawasan Industri Berbasis Makanan dan Kawasan Industri di Perbatasan terus dibangun.
c.    Pembangunan Infrastruktur yang mendukung ketahanan pangan seperti pembangunan Jaringan irigasi  66.397 meter, Prasarana air baku 3 buah dan Prasarana pengendali banjir
d.    Pembangunan Bandara Sepinggan, Samarinda Baru, Kalimarau, Juwata Tarakan termasuk 3 Bandara di perbatasan yaitu, Bandara Long Bawan, Long Apung dan Datah Dawai.
e.    Untuk ketenagalistrikan Tahun 2008 460,15 MW dengan  rasio daya terpasang 649,73 MW, daya mampu sebesar 490,24 MW, Rasio elektrifikasi sebesar 64,19% dan Rasio Desa Berlistrik sebesar  86%, sehingga tercatat masih ada 261 desa yang belum berlistrik dari 1.465 desa di Kalimantan Timur.

3)    Ketahanan/Kemandirian Pangan
a.    Tahun 2012 kebutuhan beras sebesar 425.379 dengan persentase ketersediaan sebesar 83,78%. Untuk mencapai swasembada beras, perlu dilakukan perluasan areal baru, intensifikasi pertanian dan diversifikasi pangan.
b.    Pengendalian alih fungsi lahan dan alih profesi non pertanian yang tinggi
c.    Luas areal Kelapa Sawit tahun 2012 adalah 932.569 Ha, optimis target program 1 juta Ha Kelapa Sawit diakhir tahun 2013 tercapai.
d.    Sub sektor peternakan mengalami pertumbuhan yang cukup baik dari 101.176 ekor sapi di tahun 2009 meningkat mencapai 104.017 ekor pada tahun 2012.
e.    Produksi perikanan tahun 2011 sebesar 334.158 ton dari target 2013 sebesar 402.542 ton, ekspor terus meningkat dari 17.971 ton di tahun 2009 meningkat menjadi 22.467 ton, tahun 2011 dengan nilai US$ 172,5 juta.

4)    Kinerja ekspor Kaltim tahun 2012 mencapai US$ 34,28 Milyar yang terdiri dari ekspor non migas sebesar US$ 18,81 Milyar dan ekspor Migas sebesar US$ 15,47 Milyar. Meskipun ekspor non migas sudah lebih besar dari ekspor migas namun dari total ekspor non migas 89,1% adalah ekspor batubara yang merupakan komoditas tak terbarukan. Negara tujuan utama ekspor Kalimantan Timur adalah Jepang, China dan Korea Selatan yang menyerap 70,35% total ekspor Kalimantan Timur.

5)    Indikator Ekonomi Makro, mengalami kemajuan yaitu PDRB Kaltim tahun 2012 Rp. 419,10 triliun dengan Laju pertumbuhan ekonomi 3,98 %, Pertumbuhan Ekonomi tanpa migas dan batubara sangat tinggi dan relatif stabil yaitu 11,68 % di tahun 2010 meningkat menjadi 12,03 % di tahun 2011 namun turun kembali menjadi 11,31 % di tahun 2012.

6)    Antisipasi Pemanasan Global dan Mitigasi Perubahan Iklim
a.    Program Kaltim Green yang dicanangkan pada tanggal 7 Januari 2010 bersamaan dengan Kaltim Summit 2010. Melalui program One Man Five Trees (OMFIT) hingga November 2012 telah ditanam 28.155.547 pohon. Melalui Dewan Daerah Perubahan  Iklim (DDPI) Kaltim, POKJA REDD+, program Kaltim Green   terus digalakkan.  
b.    Berkaitan dengan indikator Kerusakan Ekosistem Pesisir dan Laut, (mangrove dan terumbu karang), berbagai upaya rehabilitasi telah dilakukan dan dapat menurunkan luasan kerusakan dari 883.579 Hektar menjadi hampir 50% nya yaitu 580.419 Hektar.  Kerusakan mangrove utamanya disebabkan oleh konversi lahan mangrove menjadi pertambakan, dan belum diarus-utamakannya teknologi tambak yang ramah lingkungan (silvofishery)

3.    Agenda III :
Meningkatkan Kualitas Sumberdaya  Manusia Dan Kesejahteraan Rakyat

a.    Di Sektor Pendidikan melalui Program Kaltim Cemerlang Indikator capaian pembangunan tahun 2011 sebagai berikut :
1)    APM SD/MI                    92,23 %
2)    APM SLTP                    72,40 %
3)    APM SLTA/MA                54,58 %
4)    Angka Melek Huruf                98,00 %
5)    Guru SD/MI - Kualifikasi S1/D.IV        51,99 %

b.    Reformasi Pelayanan Kesehatan
1)    Angka Kematian Bayi 25/1000 kelahiran.
2)    Angka Kematian Ibu Melahirkan 99/ 100.000 ibu melahirkan.
3)    Jumlah Puskesmas 24 Jam berjumlah 95 unit.
4)    Prefalensi Balita Gizi Buruk 4,4 %.
5)    Umur Harapan Hidup 71,40 tahun.

c.    Tingat Pengangguran 8,9 %, masih diatas rata-rata nasional sebesar 6,14%
d.    Tingat Kemiskinan 6,68 % menduduki posisi ke-7 Nasional.
e.    Indek Pembangunan Manusia tahun 2011 mencapai nilai 76,22 dan Kaltim ranking 5 diantara 33 provinsi di Indonesia.

Dari hasil evaluasi kinerja pembangunan, tuntutan dan dinamika pembangunan serta untuk mencapai sasaran pembangunan tahun 2013, telah terindentifikasi 11 (sebelas) Isu Strategis Pembangunan, yaitu :
1.    PDRB terus meningkat setiap tahun, namun relatif berfluktuatif dan tidak memberikan dampak signifikan terhadap penurunan kemiskinan dan

pengangguran.
2.    Kurangnya Sumber Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkelanjutan. PDRB Kalimantan Timur sangat didominasi oleh sektor Pertambangan dan Industri Pengolahan. Industri pengolahan yang berkontribusi sekitar 23% dari PDRB Kaltim 82,6%nya merupakan Industri Pengolahan berbasis migas.
3.    Terjadinya Kerusakan Lingkungan yang disebabkan oleh Pemanfaatan Sumberdaya yang tidak menerapkan Good Business Practices.
4.    Tingginya migrasi dari luar daerah yang tidak dibekali dengan modal dan ketrampilan yang cukup dan sesuai dengan permintaan tenaga kerja di Kalimantan Timur. Hal ini berdampak terhadap laju pertumbuhan penduduk yang tinggi dan lambannya upaya pengentasan kemiskinan dan penurunan jumlah pengangguran.
5.    Masih Minimnya Jumlah dan Mutu Infrastruktur Untuk Mendukung Kawasan Sentra Produksi, Kawasan Industri, Outlet dan Membuka Kawasan Terisolir (Pedalaman dan Perbatasan).
6.    Belum berkembangnya Investasi Di Bidang Manufaktur khususnya non migas, batubara dan kelapa sawit.
7.    Terjadinya Kesenjangan Pembangunan Antara Kawasan Pesisir Dengan Pedalaman/Perbatasan.
8.    Akses dan Mutu Pelayanan Pendidikan Serta Kesehatan masih belum merata dinikmati oleh seluruh Masyarakat, terutama Di Kawasan Pedalaman dan

Perbatasan
9.    Belum Optimalnya Pelayanan Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan
10.    Belum Tercapainya Swasembada Beras
11.    Pelaksanaan Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden Tahun 2014

Melihat hasil pembangunan yang telah kita capai, Isu Strategis Pembangunan yang berkembang dan sasaran dalam RPJPD Kalimantan Timur, maka Rancangan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 mengangkat tema :

“Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah Berbasis Sumberdaya Alam Terbarukan Didukung Peningkatan Manajemen Sumberdaya Aparatur”
Peserta Musrenbang yang kami hormati,

Tahun 2013, kapasitas fiskal diproyeksikan sebesar 13,80 triliun rupiah, Setelah dikurangi belanja yang wajib dan mengikat  seperti belanja pegaewai, belanja rutin/administrasi perkantoran serta belanja bagi hasil kepada  Kabupaten/Kota sebesar 3,82 triliun rupiah, maka kapasitas fiskal riil untuk membiayai pembangunan sebesar 11,17 trilun rupiah.

Oleh karenanya, kebijakan belanja RKPD 2013 diarahkan untuk melaksanakan program-program prioritas yang fokus, dengan target yang terukur dan lokusnya yang jelas dengan tetap mengacu 12 prioritas pembangunan RKPD 2014, yaitu:

1.    Kemandirian dan Kedaulatan Pangan, dengan fokus :
1)    Pemantapan ketersediaan pangan berbasis kemandirian.
2)    Peningkatan Kemudahan dan kemampuan mengakses pangan.

2.    Pengentasan Kemiskinan, dengan fokus :
1)    Optimalisasi pemenuhan hak dasar sosial ekonomi masyarakat miskin
2)    Optimalisasi peran serta semua pelaku pembangunan dalam pengentasan kemiskinan
3)    Peningkatan peran UMKM dalam pengentasan kemiskinan.

3.    Perluasan Kesempatan kerja, dengan fokus Menurunkan tingkat pengangguran terbuka

4.    Pemberdayaan Ekonomi Rakyat dan Pengembangan Sektor Riil, dengan fokus:
1)    Pemberdayaan UMKM sebagai motor penggerak ekonomi daerah
2)    Memfasilitasi berkembangnya klaster industri berbasis bahan baki lokal
3)    Pembangunan Sarana Pemasaran Produk UMKM
4)    Peningkatan Volume dan nilai perdagangan daerah

5.    Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan, dengan fokus :
1)    Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
2)    Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan
6.    Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim, dengan fokus :
1)    Pengendalian Kerusakan Lingkungan.
2)    Implementasi Pembangunan Rendah Karbon

7.    Daya Saing Ekonomi Daerah, dengan fokus :
1)    Peningkatan iklim usaha yang kompetitif
2)    Mewujudkan Kalimantan Timur sebagai Daerah Tujuan Wisata Kelas Dunia
3)    Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur pendukung outlet dan kawasan industri.
8.    Pelayanan Pendidikan, dengan fokus :
1)    Penguatan lembaga pendidikan anak usia dini.
2)    Penuntasan wajib belajar 12 tahun
3)    Pengembangan pendidikan tinggi berbasis potensi daerah.
4)    Peningkatan akses masyarakat dalam memperuleh buku perpustakaan yang berkualitas.

9.    Optimalisasi akses dan mutu pelayanan kesehatan, dengan fokus Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan

10.   Pembangunan infrastruktur, dengan fokus :
1)    Peningkatan kondisi jalan mantap.
2)    Peningkatan Infrastruktur Sumber Daya Air.
3)    Peningkatan Infrastruktur transportasi sungai dan penyeberangan.
4)    Peningkatan Keselamatan di ruas-ruas jalan provinsi
5)    Pengembangan sistem distribusi air minum
6)    Percepatan pembangunan sanitasi permukiman

11.   Pemenuhan daya listrik, dengan fokus
1)    Pemenuhan kebutuhan energi listrik
2)    Pemenuhan kebutuhan energi listrik bagi rakyat miskin dengan mengembangkan sumber EBT.

12.   Pembangunan kawasan Perbatasan, Pedalaman dan Daerah Tertinggal, dengan fokus :
1)    Pemenuhan pelayanan sarana dan prasarana bidang pendidikan
2)    Peningkatan Pelayanan Tenaga Medis/kesehatan
3)    Pemenuhan pelayanan sarana dan prasarana bidang telekomunikasi
4)    Pemenuhan pelayanan sarana dan prasarana bidang transportasi

Penyusunan RKPD tahun 2014 ini merupakan langkah strategis dan merupakan rangkaian terencana dari upaya membangun fundamental ekonomi daerah yang kuat berbasis sumber daya terbarukan (renewable resources) menuju visi Kalimantan Timur sebagai pusat agroindustri dan energi terkemuka secara berkelanjutan sebagaimana yang diamanatkan Perda No 15 Tahun 2008 tentang RPJPD Prov. Kaltim 2005-2025. (Humas Bappeda Kaltim/Sukandar,S.Sos).