Gub. Kaltim menyampaikan LKPJ Tahun 2012

Samarinda, 2/5/13. Gubernur Kalimantan Timur, DR.H. Awang Faroek Ishak menyampaikan Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Kaltim Tahun Anggaran 2012 dan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2012 pada rapat paraipurna ke X DPRD Provinsi Kalimantan di ruang rapat kantor DPRD Kaltim, Jl. Teuku Umar, Karang Paci 75126 Samarinda, dimulai pada pukul 14.45 wita.

LKPJ Gubernur Kaltim tahun ke 4 ini disampaikan di hadapan DPRD Kaltim pada pukul 14.00 wita dan akan dihadiri para kepala SKPD di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Berdasarkan summary LKPJ Gubernur Kaltim yang dibacakan di hadapan DRPD Kaltim bahwa sesuai dengan Visi Kaltim Bangkit 2013 “Mewujudkan Kalimantan Timur sebagai Pusat Agroindustri dan Energi Terkemuka guna mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera”. Visi ini didorong oleh spirit untuk membangun masa depan ekonomi daerah Kalimantan Timur yang berbasis renewable resources, tidak tergantung atas migas dan batubara yang di awal RPJMD 2009-2013 mendominasi hingga 73,51% dari total PDRB.

Situasi ini tidak dapat dihindari karena limpahan kekayaan sumberdaya alam yang dimiliki, seperti cadangan minyak bumi 670,00 Million Metric Stock Tank Barrel (MMSTB), gas bumi 19,76 Ton Standard Cubic Feet (TSCF) dan batu bara 9,2 Milyar Ton.

Untuk keberlanjutan pembangunan Kalimantan Timur dan sejalan dengan semangat Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam kerangka pembangunannya menitikberatkan pada upaya membangun fundamental ekonomi melalui percepatan pembangunan kawasan industri yang berorientasi pada nilai tambah (value added) dan ekspor non-migas dengan pendekatan cluster industry.

Untuk mewujudkan visi tersebut, Gubernur dan Wakil Gubernur berkomitmen pada tiga agenda besar, yaitu : 1). Menciptakan Kalimantan Timur yang aman, demokratis dan damai didukung pemerintahan yang bersih dan berwibawa; 2) Mewujudkan ekonomi daerah yang berdaya saing dan pro rakyat; 3)  Meningkatkan kualitas SDM dan kesejahteraan rakyat.

Pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2009-2013, ditetapkan slogan “MEMBANGUN KALIMANTAN TIMUR UNTUK SEMUA”. Membangun Kalimantan Timur Untuk Semua tidak sebatas slogan semata, tetapi mengandung nilai yang sangat penting agar pelaksanaan pembangunan bersifat menyeluruh dan berkeadilan. Pembangunan harus bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat tanpa membedakan suku, agama, partai politik dan sebagainya.

Pada saat kami mengawali tanggungjawab sebagai Kepala Daerah, ada sepuluh isu strategis dalam melaksanakan Pembangunan di Kalimantan Timur, yaitu; 1) Kemandirian dan Kedaulatan Pangan; 2) Pengentasan Kemiskinan; 3) Pengangguran; 4) Keterbatasan Akses Permodalan; 5) Reformasi Birokrasi/Pelayanan Publik; 6) Degradasi Mutu Lingkungan; 7) Daya Saing dan Iklim Investasi; 8) Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 9) Infrastruktur; serta 10) Pembangunan Perbatasan, Pedalaman dan Daerah Tertinggal. Selanjutnya 10 isu strategis ini, dalam RPJMD 2009 – 2013 menjadi sepuluh Prioritas Pembangunan Kalimantan Timur.

Sesuai dengan target pembangunan lima tahun ke depan, pada tahun 2013 pertumbuhan ekonomi diharapkan mencapai lebih dari  4%, pengangguran terbuka menurun menjadi 7,42% dan kita mampu menurunkan angka kemiskinan menjadi 7%. Situasi tersebut hanya mungkin terjadi apabila investasi sebagai mesin pertumbuhan ekonomi meningkat signifikan, inflasi dan jumlah penduduk terkendali, percepatan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dengan didukung oleh aparatur dan sistem birokrasi yang profesional serta kondisi Kalimantan Timur yang aman dan damai.

Oleh karena itu, penekanan prioritas pembangunan diarahkan kepada pembangunan infrastruktur yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi daerah dan mengurangi ketimpangan wilayah serta meningkatkan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat.

Sebagai wujud tanggung jawab Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, menjadi wajib bagi kami menyampaikan Pelaksanaan Pembangunan tahun anggaran 2012, sesuai dengan PP Nomor 3 Tahun 2007 sebagai gambaran secara objektif, langkah-langkah yang telah ditempuh, pencapaian sasaran pembangunan dan kendala yang masih dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan tersebut.

Dalam empat tahun pelaksanaan pembangunan tahun 2009-2012 di Provinsi Kalimantan Timur, alokasi anggaran pembangunan mencapai Rp.63,82 Trilyun yang bersumber dari APBN dan APBD Provinsi, pada tahun 2009 total APBD Provinsi sebesar Rp.7,79 Trilyun dan APBN  Rp.4,65 Trilyun, tahun 2010 APBD Provinsi sebesar Rp.7 Trilyun dan APBN sebesar Rp.4,86 Trilyun, tahun 2011 sebesar  Rp.10 Trilyun untuk APBD Provinsi dan Rp.7,23 Trilyun untuk alokasi APBN, sedangkan di tahun 2012 APBD Provinsi sebesar Rp.13,13 Trilyun dan untuk Alokasi APBN sebesar Rp.9,16 Trilyun.

Berbagai program yang dilakukan Pemerintah Provinsi telah memberikan perubahan yang cukup nyata terhadap kemajuan pembangunan. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator makro pembangunan.  PDRB pada tahun 2012 mencapai Rp.419,10 Trilyun. Ini berarti meningkat dibanding PDRB  pada  tahun 2011 mencapai Rp.391,42 Trilyun dan tahun 2010 sebesar Rp. 321.76 Trilyun sedangkan pada tahun 2009 tercatat Rp. 285.59 Trilyun. Pada tahun 2011 PDRB Kalimantan Timur menduduki posisi ke-5 Nasional. Sementara laju pertumbuhan ekonomi tahun 2012 tercatat 3,98% dengan migas dan 11,31% tanpa migas. Pada tahun 2011 tercatat 4,08% dengan migas dan 12,03% tanpa migas. PDRB per kapita tahun 2012 sebesar Rp.110,38 juta, meningkat dibandingkan pada tahun 2011 sebesar Rp.105,85 juta, dan tahun 2010 sebesar Rp.90,59 juta.

Indeks Tendensi Konsumen (ITK) Kalimantan Timur pada tahun 2012 sebesar 109,95 yang berarti kondisi ekonomi konsumen membaik dibandingkan tahun 2011 sebesar 108,77. Pencapaian ini didorong oleh peningkatan pendapatan rumah tangga karena kondisi bisnis yang dilakukan masyarakat membaik. Nilai ITK di Kalimantan Timur paling tinggi diantara provinsi di Kalimantan lainnya, bahkan secara rata-rata nasional kondisi ekonomi konsumen juga lebih baik.

Tingkat inflasi di Kalimantan Timur pada tahun 2012 mencapai 5,60%, dan tahun 2011 adalah 6,35%. Kemudian pada tahun 2010 berada pada angka 7,28% dan tahun 2009 sebesar 4,31%

Pada tahun 2012 investasi di Kalimantan Timur sebesar Rp. 30,47 Trilyun terdiri dari PMDN Rp.7,7 Trilyun dan PMA  Rp.22,77 Trilyun. Pada tahun 2011 sebesar Rp.28,33 Trilyun terdiri dari PMDN Rp.16,20 Trilyun dan PMA Rp.12,13 Trilyun, sedangkan pada tahun 2010 hanya sebesar Rp.16,87 Trilyun yang terdiri PMDN Rp.7,88 Trilyun dan PMA Rp.8,99 Trilyun.

Pada tahun 2012 Kalimantan Timur memberikan kontribusi ekspor dengan nilai sebesar US$ 33,79 Milyar, dan pada tahun 2011 kontribusi ekspor sebesar US$ 37,97 Milyar, sedangkan tahun 2010 sebesar US$ 25,12 Milyar.

Bidang Kesehatan dan Gizi pada tahun 2012 dapat diketahui dari angka harapan hidup rata-rata penduduk Kalimantan Timur  71,20 tahun, kemudian balita yang berstatus gizi buruk relatif rendah yaitu sebesar 0,3% serta persentase balita yang kelahirannya ditolong oleh tenaga medis sebesar 79%. Hal ini menempatkan Provinsi Kalimantan Timur pada peringkat ke-5 provinsi dengan peringkat indeks tingkat hidup antar provinsi se-Indonesia.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kalimantan Timur selama 4 tahun terakhir mengalami penurunan, pada tahun 2009 sebesar 10,83%, tahun 2010 menurun menjadi 10,10%, pada tahun 2011 sebesar 9,84%. Sedangkan tahun 2012 Tingkat Pengangguran Terbuka menurun menjadi 8,90%.

Angka Indeks Pembangunan Manusia sebagai indikator peningkatan kualitas Sumberdaya Manusia juga meningkat, tahun 2009 sebesar 75,11 meningkat menjadi 75,56 pada tahun 2010 dan pada tahun 2011 meningkat menjadi 76,22. Kalimantan Timur berada di peringkat ke-5 Nasional.

Prosentase penduduk miskin selama 4 tahun mengalami penurunan sejak tahun 2009 hingga 2012, sedangkan Pada tahun 2012 prosentase penduduk miskin sebesar 6,68%. Hal ini melampaui target RPJMD Kalimantan Timur tahun 2013 sebesar 7% dan RPJM Nasional tahun 2014 sebesar 8-10%, bahkan melampaui target MDGs 2015 yang sebesar 7,5%.

Dibidang reformasi birokrasi, Kalimantan Timur 4 (empat) tahun berturut-turut, sejak tahun 2009 hingga 2012 mencatat  prestasi dengan predikat Pemerintah Provinsi terbaik hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Pemerintah dan mendapat penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPAN-RB) serta Piagam Penghargaan dari Deputi Akuntabilitas Aparatur Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi  atas penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) kepada Presiden melalui Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi  secara tepat waktu sebagai pelaksanaan Inpres No. 7 Tahun 1999.

Untuk membangun kemandirian fiskal, terobosan peningkatan PAD dilakukan Pemerintah Provinsi. Berdasarkan data Kementerian Keuangan RI, PAD Kalimantan Timur menempati urutan ketiga tertinggi nasional setelah DKI dan Jawa Timur.

Kapasitas fiskal Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2008 masih didominasi 66,10% dari dana perimbangan, sementara PAD baru 33,79%, sedangkan untuk tahun 2012 PAD telah mencapai 45,43%, ini menunjukkan bahwa Provinsi telah menuju kepada kemandirian fiskal.

Di sisi pengelolaan keuangan daerah, untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2011 mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK RI, dan untuk tahun 2012 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah kita berharap mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).  Sumber data : Bidang Statistikda & Pengendalian Pembangunan, Bappeda Provinsi Kaltim dan dipublikasikan oleh Humas Bappeda Kaltim/Sukandar,S.Sos.