Pengumuman

Bappeda Provinsi Kalimantan Timur berkomitmen untuk terus melakukan pembenahan dan memberikan kinerja yang terbaik guna pembangunan Kalimantan Timur yang lebih optimal, sesuai dengan motto pelayanan Bappeda Provinsi Kalimantan Timur "Berhasil Membuat Perencanaan Berarti Merencanakan Keberhasilan". Hubungi admin website kami pada fitur chat admin yang berada pada sisi paling kanan halaman website ini bila anda membutuhkan informasi seputar perencanaan pembangunan daerah. Segala bentuk penyalahgunaan yang dilakukan oleh Pejabat Bappeda Kaltim, Laporkan pada kami melalui email atau chat admin.

Rumusan Kaltim Summit II 2013

Berita

Rumusan Kaltim Summit II 2013

Balikpapan, 31/7/13. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menggelar Kaltim SummitII 2013 di Kota Balikpapan dalam upaya merumuskan Rencana _2._ka_bpp_websitePembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kaltim 2014 - 2018 agar pembangunan daerah ke depan tetap terarah.

Pembukaan “Kaltim Summit II 2013” dibuka langsung oleh Gubernur Kalimantan Timur, DR.H. Awang Faroek Ishak, di ruang Grand Ballroom Hotel Gran Senyiur, Jl. ARS Muhammad Nomor 7 Kota Balikpapan.

Acara dilaksanakan pada tanggal 30-31 Juli 2013 dihadiri oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Mari Eika Pangestu dan Wakil Menteri ESDM, Susilo Siswoutomo serta dihadiri peserta dari kalangan swasta, pengusaha, tokoh masyarakat, akademisi, NGO Asing, LSM Lokal dan Nasional serta kalangan atau stakeholder baik lokal dan nasional, pemerintahan Provinsi Pusat, Provinsi Kaltim dan Kabupaten Kota se Kaltim dengan total peserta kurang lebih dari 1.000 orang.

Tema Kaltim Summit II 2013 adalah Visi Kaltim 2030 Transformasi Ekonomi Pasca Migas dan Batu Bara.

Kaltim Summit II 2013 merupakan lanjutan pelaksanaan Kaltim Summit I 2010 yang dilaksanakan di Hotel Grand Senyiur Kota Samarinda pada tanggal 7 Januari 2010 dengan tujuan untuk menyerap aspirasi masyarakat atau stakeholder terhadap Kaltim Bangkit 2013.

Pelaksanakan Kaltim Summit II 2013 selama dua hari telah menghasilkan beberapa masukan dari tiga kelompok yaitu kelompok Kerja (Pokja) I membahas tentang Daya Saing Ekonomi dan Lingkungan Hidup dengan moderator Prof. DR.H. Daddy Ruchiyat, Narasumber Prof. DR.Hj. Eny Rochaida di ruang rapat Grand Ballrom, lantai 2 Hotel Gran Senyiur Balikpapan; kelompok kerja (Pokja) II membahas tentang Infrastruktur dan Energi, moderator Ir. H.M. Sa’bani,M.Sc dan Narasumber Prof. Mustofa Agung Sardjono di ruang rapat Room 6, Basmen I Hotel Gran Senyiur Balikpapan; kelompok kerja (Pokja) III membahas tentang Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi dengan moderator Drs. H. Bere Ali dan Narasumber Prof. DR.H. Zamruddin Hasid, SE., SU di ruang rapat Mirror lantai I Hotel Gran Senyiur Balikpapan.

RUMUSAN POKJA 1_2._konfrensi_pers

BIDANG DAYA SAING EKONOMI DAN LINGKUNGAN HIDUP

Moderator:Prof. Dr. H. Daddy Ruchiyat

Fasilitator : Prof Dr. Hj. Eny Rochaida 

Sekretaris : Kabid Ekonomi Bappeda Prov. Kaltim

Peserta Diskusi  :       Terlampir

Diskusi Kelompok 1 yang membahas daya saing ekonomi dan lingkungan hidup, memfokuskan pembahasan pada beberapa pertanyaan kunci sebagai berikut :

1. Catatan apa dalam konteks Daya Saing Ekonomi dan Lingkungan Hidup yang bisa Anda sampaikan sebagai masukan terkait dengan paparan para nara sumber Sesi I kemarin ?

2. Bagaimana upaya peningkatan daya saing ekonomi/pelestarian dan perbaikan lingkungan hidup agar mampu merealisasi Visi dan Misi Kaltim Maju 2030 serta bagaimana hal tersebut di terjemahkan dalam  RPJMD 2014-2018.

3. Tantangan dan peluang apa yang harus diperhatikan terkait upaya peningkatan daya saing ekonomi dan pelestarian dan perbaikan lingkungan hidup di Kaltim yang harus diperhatikan dalam lima tahun ke depan (2014-2018) menuju Visi Kaltim Maju 2030.

Dari hasil pencermatan pada paparan yang disampaikan oleh narasumber dan diskusi kelompok disepakati bahwa terdapat beberapa saran untuk di tindak lanjuti guna perbaikan Rancangan Awal RPJMD dalam kerangka Visi Kaltim Bangkit 2030 yang memiliki visi Pertumbuhan Ekonomi Hijau yang berkelanjutan dan berkeadilan,   dengan hasil sebagai berikut :

1. Strategi Kebijakan Transformasi Ekonomi Pasca Migas dan Batubara menuju Visi Kaltim Maju 2030 harus dibangun bersama dan disepakati oleh seluruh Mayarakat Kaltim untuk selanjutnya dilaksanakan secara konsisten.  Oleh karena itu  diperlukan sosialisasi dan mengembangkan mekanisme feedback agar seluruh stake holder dapat memberikan masukan untuk memastikan masyarakat luas diberikan kesempatan dalam pembentukan arah dan strategi pembangunan Kaltim melalui mekanisme Kaltim Summit sehingga terjadi harmonisasi antara kebijakan pembangunan antara Provinsi dan Kabupaten Kota.

2. Diperlukannya konsistensi penerapan sustainable development dalam pembangunan Kaltim.  Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan penghematan sumber daya alam tak terbarukan dan mencari dan diversifikasi sumber-sumber ekonomi baru terbarukan dengan  kreatif misal pengembangan pariwisata.

3. Kedepan ekonomi Kalimantan Timur perlu didorong pada upaya penambahan nilai tambah dan tidak ekstraktif sehingga permintaan antara semakin meningkat. Upaya transformasi ini  memerlukan SDM yang berdaya saing dan teknologi yang memadai

_3._peserta4. Perlunya pengembangan SDM yang kompeten serta dipastikan link and match dengan kebutuhan daerah dan pasar, untuk untuk menyongsong transformasi ekonomi, dan penyediaan teknologi .

5. Memastikan ketersediaan anggaran dalam mengakomodasi program dan kegiatan sesuai arah kebijakan dan strategi pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD, khususnya Penyediaan anggaran untuk pengembangan Penelitian  dan Pengembangan dan penyediaan beasiswa untuk mendukung kesiapan SDM.

6. Sektor Pariwisata adalah salah satu diversifikasi pertumbuhan ekonomi  untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan, multiplier efeknya besar, bersifat community based.

7. Destinasi pariwisata tergantung pada infrastruktur,  konektivitas dan pengembangan sarana dan prasarana  umum didukung oleh penyediaan pelayanan untuk menarik investasi.

8. Diperlukan pembangunan kelembagaan asosiasi pariwisata dan badan promosi pariwisata daerah sebagai lembaga koordinasi sehingga daerah tidak jalan sendiri-sendiri dan oleh karena itu diperlukan kesamaan kebijakan yang saling mendukung pengembangan pariwisata.

9. Pulau Derawan dan Sangalaki termasuk dalam 16 KSN yang terpilih untuk dikembangkan secara nasional.   Disamping tiga kawasan lainnya yang ada di kaltim yaitu kawasan Long Bawan dan sekitarnya, kota bangun dan tanjung isuy dan kawasan Kayan Mentarang.

10. Pengembangan sektor pariwisata ke depan harus ber-visi ramah lingkungan, melestarikan nilai sosial-budaya, dan berkelanjutan, tidak bertentangan dengan etika dan moral.

11. Upaya pengembangan pariwisata kuliner penting untuk dilakukan di Kaltim, dengan memperhatikan pemenuhan bahan baku yang berasal dari pemanfaatan SDA yang ramah lingkungan serta perlu nya pengembangan pariwisata di pulau pulau terluar dalam konteks NKRI.

12. Dalam pengembangan daya saing ekonomi daerah perlu mengintegrasikan antara daya saing produk dan daya saing daerah dengan pengembangan kawasan industri (KEK) untuk mendorong pusat –pusat pertumbuhan ekonomi dengan memfokuskan pada upaya hilirisasi produk kelapa sawit, serta mengintegrasikan jenis –jenis industri yang saling mendukung.

13. KEK Maloy strategis menjadi tulang punggung ekonomi Kalimantan Timur dimasa mendatang. Hal ini didukung dengan rencana pembangunan perkebuan kelapa sawit seluas 2,4 juta hektar. Hal yang menjadi perhatian adalah keterlibatan masyarakat melalu pengembangan perkebunan rakyat dan mengawal pendanaan untuk kegiatan-kegiatan utama dalam RPJMD. Penetapan Kawasan Maloy menjadi Kawasan Ekonomi Khusus bernilai strategis secara nasional berkaitan denganLokasinya pada ALKI II, kelembagaan pengusul yang merupakan kolaborasi pemerintah -swasta, jenis industry yang akan dikembangkan meliputi oleochemical dan  mineral dan luasan kawasan pengembangan.

14. Pembangunan kawasan Industri di Kalimantan Timur sebaiknya dilakukan dengan pendekatan klaster yang lebih bersifat bottom up daripada top down. Diperlukan penetapan rantai suplai yang tepat dan industri pendukung yang terkait. Termasuk juga penyediaan infrastruktur berkualitas, insentif yang memadai, kualitas tenaga kerja yang kompeten dan penerapan good governance. Pembangunan Kawasan Industri merupakan kebutuhan mendesak dalam rangka meningkatkan komponen intermediate produk, mengantisipasi larangan ekspor barang mentah dan keharusan pembangunan industry dalam suatu kawasan industry.

15. Untuk memastikan visi Kaltim Maju 2030, khususnya dalam upaya hilirisasi ini maka arah kebijakan khususnya dalam pengembangan KEK Maloy perlu secara khusus di akomodasi dalam RPJMD dan RKP setiap tahunnya sehingga pola pengembangan dan investasinya dapat dilakukan secara konsisten.

16. Kalimantan Timur telah berkomitment untuk menerapkan konsep Green Growth/Green Ekonomi yang mencakup tujuan-tujuan : (a). Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, (b). Ekosistem yang sehat dan produktif untuk penyediaan jasa, (c). Pertumbuhan yang inklusif dan berkeadilan, (d). Ketahanan sosial, ekonomi dan lingkungan, (e). Penurunan gas rumah kaca.  Dengan prinsip dasar bahwa  pertumbuhan ekonomi dilakukan bersama-sama dengan penurunan emisi, dengan tetap memperhatikan pembangunan yang berprinsip Pro Growth, Pro-Poor dan Pro-job dan Pro-Enviroment.

17. Tujuh bidang strategis bisa menjadi katalis penerapan Green Growth dalam pembangunan Kaltim adalah:_4._avriani-rusmadi

• Pembatasan produski sektor primer (migas dan batubara)

• Pengembangan industri bernilai tambah tinggi dan ramah lingkungan

• Pengembangan produktivitas sektor pertanian dalam arti luas

• Pengembangan industri turunan migas dan batubara

• Pengembangan industri pertanian dalam arti luas

• Pengembangan EBT, sektor jasa, perdagangan dan keuangan

• Pengembangan infrastruktur pendukung industri

18. Dalam pembangunan ekonomi diperlukan Konsensus RTRWP yang memprioritaskan pembangunan pada lahan-lahan terdegradasi, intensifikasi atau restorasi serta meningkatkan produktivitas pertanian dan perkebunan, dan melakukan perlindungan atau pengelolaan berkelanjutan terhadap sumberdaya alam yang masih ada (misal :tegakan hutan yang memiliki HCV dan yang memiliki cadangan karbon tinggi).

19. Dalam hal ini pembatasan pemberian ijin dan perbaikan tata kelola perijinan pemanfaatan pemanfatan dan alih fungsi lahan untuk terus di kawal dalam pelaksanaannya. Dalam penataan perizinan diperlukan Pengembangan Sistim  Pengelolaan Informasi Perizinan dengan konteks pengembangan PTSP yang telah dilakukan di Kaltim.

20. Kebijakan, peraturan dan insentif yang dapat mendorong sektor swasta /pengguna lahan untuk melakukan kegiatan intensifikasi daripada berekspansi serta memperluas pengembangan Energi Baru dan Terbarukan.

21. Gasifikasi batubara, pengembangan CBM serta shell gas di Kaltim sangat berpeluang dilakukan di Kaltim untuk menyediakan bahan baku dan sumber energy baru, untuk  itu diperlukan kajian dan penyediaan teknologi dan SDM yang memadai.

22. Perlunya menerobos kendala-kendala peraturan dalam pengembangan industri kehutanan untuk memberikan kontribusi pada pembangunan ekonomi Kaltim.

23. Perlunya pengembangan sektor pertanian dalam arti luas dalam pola Integrated Food and Energy Production Complex dengan tujuan ketahanan dan kemandirian pangan, mengingat sektor pertanian berperan multi fungsi dalam pengembangan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, oleh karena itu perlu investasi yang tepat pada sektor pertanian ini.

24. Seluruh masukan dan saran lain yang disampaikan oleh peserta diskusi yang belum masuk dalam rumusan ini dipastikan telah tercatat oleh secretariat dan akan digunakan dalam pembahasan  dan perbaikan dalam proses RPJMD dan visi Kaltim maju 2030 lebih lanjut. Rumusan Pokja 1 Kaltim Summit II 2013 download disini  1._Rumusan_Pokja_I_Kaltim_Summit_Bid_Ekonomi__Daya_Saing.docx

_5._konfrensi_pers_wamen_ESDMRUMUSAN POKJA 2

INFRASTRUKTUR DAN ENERGI

KESIMPULAN HARI 1

1. Pembangunan infrastruktur mempunyai peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

2. Ketersediaan infrastruktur di Prov. Kaltim masih lemah, dan perlu dikembangkan untuk mendorong  perkembangan ekonomi.

3. Koneksitas, sistem tranportasi secara itra dan inter antar wilayah dalam mendorong kelancaran distribusi  hasil produksi.

4. Keterpaduan sistem transportasi dengan RTRW  dan lingkungan hidup  dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

5. Sinergi kebijakan nasional, daerah, dalam ragka pengembangan infrastruktur untuk kelancaran distribusi barang dan pertumbuhan ekonomi.

RUMUSAN HASIL (1)

1. Kebutuhan  pembangunan infrastruktur untuk percepatan tranformasi ekonomi perlu ditingkatkan

2. Sinergi kebijakan pusat dan daerah, kab/kota dengan provinsi yang mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di wilayah kaltim

3. Konsep blu print  rencana umum energi daerah 2013-2030 sudah disiapkan oleh dinas pertambangan dan akan ditindak lanjuti oleh Wamen ESDM.

4. Jangka pendek merubah pembangkit listrik tenaga desel ke Gas.

5. kebutuhan batubara PLTU Kaltim  sd 2016 sekitar 4 jt ton dapat dipenuhi dari domestik market obligasi (DMO) perushaan Batubara  di Kaltim.

6. Penajaman isu Pan Borneo Highway. Perlu diperjelas penanganan jalan trans kalimantan lintas selatan. Pembangunan dan peningkatan jalan perlu menjadi perhatian

7. Isu Pembangunan Freeway Balikpapan-Samarinda.

RUMUSAN HASIL (2)

8. Inovasi untuk pemenuhan energi di Kaltim, misalnya penyediaan energi biodiesel

9. Jaringan interkoneksi energi 4 provinsi (pikit ring) Isu pembangunan PLTN

10. Pembangunan infrastruktur makro oleh pemerintah untuk menarik investor

11. Percepatan pembangunan Jalan sentra produksi

12. inventarisasi rencana pengembangan infrastruktur berkaitan dengan peruntukan kawasan

13. Pembangunan infrastruktur makro oleh pemerintah untuk menarik investor

14. Percepatan pembangunan Jalan sentra produksi

15. inventarisasi rencana pengembangan infrastruktur berkaitan dengan peruntukan kawasan

16. Pembangunan utilitas jaringan jalan

RUMUSAN HASIL (3)

17. Pembangunan infrastruktur perlu menyentuh sosial budaya,

18. Penyediaan air bersih bagi masyarakat melalui standar pelayanan minimal

19. Perlunya Blue Print transportasi perkotaan untuk angkutan masal

20. Penyediaan infrastruktur sebagai wadah kreasi budaya masyarakat

21. Penyediaan pasar tradisional sesuai standar cakupan layanan

22. CPO bukan satu-satunya bahan baku, sejauh mana kemampuan penyediaan alkohol dan methanol

23. Perlu pengembangan kota-kota baru melalui perluasan kawasan perkotaan

24. Kebijakan penggunaan jalan khusus untuk umum terutama yang menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi

25. Formulasi kebijakan dalam rangka perizinan pembangunan pada kawasan hutan untuk kepentingan umum

26. Pembangunan infrastruktur fiber optic untuk interkoneksi Kabupaten/Kota

RUMUSAN HASIL (4)

27. Jangka pendek untuk daerah perbatasan pemanfaatan Pembangkit Listrik Tenaga Surya dan Pengayaan teknologinya (inventer dan switching)

28. Jangka panjang : pemanfaatan teknologi nuklir

29. Data  base infrastruktur jalan yang lengkap dan akurat dengan IT

30. Perlu penetapan ruas jalan yang memiliki kapasitas jalan  minimal  untuk 12 ton Target 5 tahun ke depan.

Rumusan Pokja 2 Kaltim Summit 2012 download disini  2._Rumusan_Pokja_II_Kaltim_Summit_Bid_Infrastruktur_dan_Energi.docx

RUMUSAN POKJA 3

BIDANG SDM, PEMERINTAHAN DAN APARATUR

Hasil diskusi pokja 3 bisa di download disini....  3._Rumusan_Pokja_III_Kaltim_Summit_Bid_SDM_Pemerintahan_dan_Aparatur.doc

Sumber data : Rumusan Kaltim Summit II 2013 (Humas Bappeda Kaltim/Sukandar,S.Sos).