Evaluasi RKPD Kab/Kota 2013 se Kaltim

Balikpapan, 15/11/13. Pemerintah Kabupaten Kota se Kalimantan Timur dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Kalimantan Utara menyampaikan presentasi masing-masing tentang Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2013 di ruang rapat Merror Ballroom, Hotel Gran Senyiur Jalan ARS. Mohammad Nomor 7 Kota Balikpapan, Kaltim, Indonesia.

Presentasi evaluasi hasil RKPD Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur dan se Kalimantan Utara pada sesi pertama dipandu oleh Kepala Bidang Ekonomi, Bappeda Provinsi Kaltim, Ir. Ujang Rachmad, M.Si dan dilanjutkan pada sesi kedua dipandu oleh Kepala Bidang Pemerintahan dan Aparatur Bappeda Provinsi Kaltim, Siti Sugiyanti, SE., M.Si dan pada sesi ketiga dipandu oleh Plh. Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Bappeda Provinsi Kalimantan Timur dan pada sesi ke empat yang terakhir di pandu oleh Kepala Sub Bidang Pengkajian Pembangunan Daerah, Yusliando, ST yang mewakili Kepala Bidang Pengkajian dan Pembiayaan Pembangunan Daerah, kemudian dilanjutkan penutupan.

Berdasarkan pemaparan evaluasi hasil RKPD Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur dan se Kalimantan Utara dan diskusi para peserta yang hadir maka menghasilkan rumusan hasil rapat Evaluasi Hasil Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten / Kota se Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara tahun 2013 semester II adalah sebagai berikut :

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Pada hari ini Sabtu, Tanggal 16 November 2013 bertempat di Hotel Gran Senyiur, Jalan ARS. Mohamad 7, Balikpapan dihasilkan rumusan rapat evaluasi hasil Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur tahun 2013 semester II, yang dilaksanakan berdasarkan :

Surat Undangan Kepala BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur Nomor 050/1027/B.P3D/BAPP/2013  Tanggal 1 November  2013, Perihal Rapat Pembahasan Laporan Evaluasi Hasil RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2013 semester II;

Dengan hasil sebagai berikut :

1. Dalam upaya memperkuat peran Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dan sebagai Kepala Daerah dalam pembinaan dan pengawasan terhadap evaluasi  pembangunan daerah lingkup kabupaten/kota, maka kegiatan dekonsentrasi pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan tahunan kabupaten/kota tahun 2013 dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan Petunjuk Teknis sebagaimana Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/1576/II/Bangda tanggal 19 Februari 2013;

2. Bagi daerah  yang telah melaksanakan Pemilu Kepala Daerah pada tahun 2013 yaitu: Provinsi Kalimantan Timur, Kota Tarakan dan Penajam Paser Utara agar segera menyusun draft rancangan awal RPJMD dan RENSTRA SKPD dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

3. Pemahaman terhadap substansi pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan tahunan provinsi, kabupaten/kota diharapkan tidak hanya dilingkup BAPPEDA Provinsi dan kabupaten/kota, tetapi juga perlu kepada keseluruh SKPD provinsi dan kabupaten/kota di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara sehingga diharapkan, memperlancar evaluasi hasil pembangunan daerah;

4. Dalam rangka mengoptimalkan pengendalian dan evaluasi dokumen  rencana kerja pembangunan daerah perlu dikembangkan program berbasis penguatan kapasitas kelembagaan dan aparatur di kabupaten/kota dengan membuat sistem aplikasi pengendalian dan evaluasi yang dilaksanakan BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur;

5. Pemerintah kabupaten/kota yang menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi RKPD kabupaten/kota tahun 2013 semester II agar melengkapi sesuai dengan surat tersebut di atas, yaitu : 1). Laporan Evaluasi  Hasil RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2013 Semester II; 2). Tabel Dukungan Kabupaten/Kota terhadap Prioritas Nasional (RKP) tahun 2013 (Per Prioritas); 3). Tabel Dukungan Kabupaten/Kota terhadap Prioritas Nasional (RKP) tahun 2013 (Rekapitulasi); 4. Paparan Kabupaten/Kota tanggal 15 November 2013 secara tepat waktu dan tepat substansi kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui BAPPEDA paling lambat 21 November 2013 yang selanjutnya akan disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri sebagai bagian dari pertanggungjawaban kinerja dalam rangka mengoptimalkan pencapaian target pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi pengendalian dan evaluasi rencana tahunan kabupaten/kota tahun 2013 yang disampaikan pada Minggu I  Desember 2013;

6. Terhadap hal-hal yang masih membutuhkan klarifikasi, penjelasan dan  konfirmasi akan dilakukan secara berjenjang mulai dari kabupaten/kota, provinsi dan nasional c.q. Ditjen Bina Pembangunan Daerah,Kementerian Dalam Negeri;

7. Sesuai amanat Peraturan menteri dalam negeri Nomor 54 Tahun 2010 bahwa guna memastikan konsistensi antar dokumen dan inter dokumen agar pada saat penyusunan dokumen rencana mulai perumusan rancangan awal sampai dengan penetapan dilakukan pengendalian kebijakan dan pelaksanaan;

8. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 perlu ada penyederhanaan format untuk sistem perencanaan dan evaluasi.

Demikian rumusan hasil rapat disepakati bersama oleh Unsur Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia,  BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur dan BAPPEDA Kabupaten dan Kota se – Provinsi Kalimantan Timur dan se Provinsi Kalimantan Utara. Mengetahui, a.n Kepala BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur, Kepala Bidang Pemerintahan dan Aparatur, Siti Sugiyanti, SE., Msi dan terlampir seluruh Kepala Bappeda Kabupaten/Kota se Provinsi Kalimantan Timur dan se Provinsi Kalimantan Utara atau yang mewakili menandatangani hasil kesepakatan rapat.

Penutupan acara Rapat Evaluasi RKPD Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur dan se Kalimantan Utara tahun 2013 oleh Yusliando, ST Kepala Sub Bidang Pengkajian  Pembangunan Daerah Bappeda Provinsi Kalimantan Timur mewakili Kepala Bidang Pengkajian dan Pembiayaan Pembangunan Daerah, Bappeda Provinsi Kalimantan Timur pada pukul 17.45 wita di dampingi oleh Helda Nusi dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Dirjen Bina Bangda. (Humas Bappeda Provinsi Kaltim/Sukandar,S.Sos).