Pengembangan Industri dan Hilirisasi

Balikpapan, 27/11/14. Salah satu butir dalam kesepakatan Rapat Koordinasi Gubernur se Kalimantan dengan tema “Harmonisasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Serta Kepastian Berinvestasi Secara Berkelanjutan Pengelolaan Sumber Daya Alam Untuk Kesejahteraan Rakyat” adalah Pemerintah Provinsi se Kalimantan telah sepakat untuk mendesak Pemerintah Pusat harus memprioritaskan Pengembangan kawasan industri dan Hilirisasi dengan tujuan pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Pulau Kalimantan.

Hal ini merupakan kesepakatan dari seluruh Pemerintah Provinsi se Kalimantan dalam rapat koordinasi Gubernur se Kalimantan dibuka oleh Wakil Gubernur Kalimantan Timur, H.M. Mukmin Faisyal HP, SH, MH dihadiri oleh Gubernur Kalimantan Tengah, Gubernur Kalimantan Selatan dan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, sedangkan Pj. Gubernur Kalimantan Utara tidak hadir dan juga dihadiri oleh para pejabat lingkup Pemerintah Provinsi se Kalimantan terutama dari Bappeda.

Pertemuan para Gubernur se Kalimantan merupakan pertemuan rutin yang tergabung dalam wadah Forum Kerjasama Revitalisasi Dan Percepatan Pembangunan Regional Kalimantan (FKRP2RK) dengan tujuan untuk membahas berbagai program secara regional.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagai koordinator Forum Kerjasama Revitalisasi dan Percepatan Pembangunan Regional Kalimantan yang disingkat FKRP2RK pada periode tahun 2013-2014 dipimpin oleh Gubernur Kalimantan Timur dan koordinator forum selanjutnya akan dipimpin oleh Gubernur Kalimantan Tengah.

Forum ini bertujuan sebagai wadah kerjasama untuk Percepatan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan melalui : 1). Koordinasi dan Kerjasama Regional untuk mempercepat pembangunan di Pulau Kalimantan; 2). Pembangunan Daya Saing Ekonomi daerah yang berkelanjutan; 3). Pembangunan Pulau Kalimantan secara terpadu, efektif, dan efisien.

Pertemuan antara Gubernur se Kalimantan dalam rangka menindak lanjuti arahan Presiden dan Wakil Presiden RI pada saat Raker Presiden bersama Gubernur, Kapolda dan KaBINDA se Indonesia tanggal 4 November 2014 yang lalu, telah ditindak lanjuti dengan Raker Gubernur, Forum Koordinasi  Pimpinan Daerah Provinsi, DPD RI dan DRP RI Daerah pemilihan Kalimantan, Bupati/Walikota dan pemangku kepentingan se Kalimantan pada 5 November 2014 di Hotel Borobudur Jakarta.

Dalam upaya percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kalimantan, kerjasama pembangunan difokuskan pada 3 (tiga) bidang pembangunan, yaitu : (1) peningkatan konektivitas (2) pemenuhan energi dan (3) ketahanan pangan.

Fokus pembangunan tersebut dilatarbelakangi oleh adanya kesamaan masalah yang dihadapi Pulau Kalimantan yaitu meskipun memiliki potensi sumber daya alam (SDA) yang melimpah namun Konektivitas Intra dan antar wilayahnya masih rendah, demikian pula dengan akses terhadap sumber energi, kuota BBM, ketersediaan listrik, serta ketersediaan pangan (beras).

Tiga fokus pembangunan tersebut dipilih dengan maksud, yang pertama agar Pembahasan dan Pengusulan prioritas program yang disampaikan ke Pemerintah Pusat menjadi lebih fokus dan efektif dan kedua untuk Mengatasi persoalan mendasar yang merupakan isu strategis pembangunan di Pulau Kalimantan.

Gubernur Kaltim menyampaikan pesan yang diwakilkan kepada Wakil Gubernur Kaltim adalah untuk memastikan agar pembahasan dan pengusulan prioritas pembangunan kepemerintah pusat perlu strategi khusus para gubernur seperti Kunjungan ke Menteri terkait atau Kunjungan Ke Mengkoprekonomian dan menyampaikan rumusan hasil pertemuan Rapat Kerja Gubernur Se Kalimantan pada tanggal 5 November 2014 di Hotel Borobudur Jakarta.antara lain :
1.    Tidak menjadikan Pulau Kalimantan hanya sebagai tempat mengambil sumber daya alam tanpa memberikan manfaat bagi masyarakat di Pulau Kalimantan;
2.    Mengusulkan Program/Kegiatan untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan Konektivitas, Ketahanan Energi dan Ketahanan Pangan adalah sebesar Rp.59,12 Trilyun. Usulan tersebut diajukan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp.17,04 Trilyun; Kementerian Perhubungan Rp.6,56 Trilyun; Kementerian ESDM Rp.10,44 Trilyun; dan Kementerian Pertanian Rp.14,87 Trilyun, dan kami harapkan usulan tersebut dapat di tampung dalam APBN 2015;
3.    Untuk percepatan penyelesaian RTRW bagi Provinsi di Pulau Kalimantan yang belum selesai dengan menggunakan prosedur satu pintu melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang RI;
4.    Untuk mengatasi permasalahan penguasaan lahan di kawasan hutan oleh masyarakat, misal untuk diterbitkannya sertifikat tanah di kawasan hutan bagi masyarakat dapat mempergunakan landasan hukum Peraturan bersama Menteri Kehutanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum dan kepala BPN tentang cara penyelesaian penguasaan tanah yang berada dalam kawasan hutan, untuk hal ini diperlukan kesiapan masing masing pemerintah provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memanfaatkan keputusan bersama ini;
5.    Untuk mendukung ketahanan pangan pemerintah akan membangun jaringan irigasi seluas 1 juta Ha dan rehabilitasi Waduk dan Bendungan, oleh karena itu harus dipastikan Pulau Kalimantan mendapatkan bagian dari rencana pembangunan jaringan irigasi tersebut;
6.    Mempercepat pembangunan jalan antar provinsi di Pulau Kalimantan yang masih terputus serta jembatannya demikinan juga membangun jaringan jalan menuju pusat kawasan industri dan kawasan pusat pertumbuhan;
7.    Meningkatkan efisensi sumberdaya dalam dalam sektor pertanian terutama dalam pemanfaatan lahan, serta meningkatkan infrastruktur pertanian untuk meningkatkan produksi pertanian sembari meningkatkan jumlah rumah tangga petani serta meningkatkan pemanfaatan alsintan oleh karena itu dukungan pendanaan dari APBN terhadap usulan program/kegiatan bidang ketahanan pangan sangat diharapkan;
8.    Harus ada revolusi perijinan di seluruh aspek dan memberikannya kewenangannya kepada pemerintah  daerah, selanjutnya diharapkan Gubernur se Kalimantan mengajukan usulan deregulasi perijinan di bidang energi ke Kementrian ESDM, sebagai bentuk penataan ulang kebijakan khususnya di sektor energi di Pulau Kalimantan.

Program-program prioritas pembangunan diarahkan dalam upaya memanfaatkan potensi sumberdaya alam yang luar biasa dengan pendekatan manufaktur sebagai yang diperdagangkan bukan produk primer tetapi dalam bentuk olahan baik barang setnegah jadi (intermediat product) dan produk akhir (processed product).

Bukti serius pemerintah daerah se Kalimantan melakukan transformasi ekonomi kepada manufatur dengan ditetapknnnya kawasan industri di Maloy, Kaltim menjadi KEK MBTK berdasarkan PP. No. 85/2014 kita berharap akan tumbuh kawasan industri di Kalimantan.

Untuk mendukung pengembangan kawasan kawasan industri pemerintah se Kalimantan telah dan akan terus memberikan perhatian terhadap kesiapan sumber daya manusia melalui pembangunan institute teknologi kalimantan, ISBI dan bea siswa hingga program dokter, contoh Kaltim Cemerlang dengan target 250.000 beasiswa dalam 5 tahun dan mendukung kebijakan pemerintah pusat untuk melakukan revolusi perijinan.
Kesepakatan Rakor Gubernur se Kalimantan, Balikpapan 27 November 2014

Pelaksanaan Rapat Koordinasi Gubernur se Kalimantan yang tergabung dalam Forum Kerjasama Revitalisasi dan Percepatan Pembangunan Regional Kalimantan ( FKRP2RK ) dengan tema “Harmonisasi, Sinkronisasi, Dan Sinergitas Serta Kepastian Berinvestasi Secara Berkelanjutan Pengelolaan Sumber Daya Alam Untuk Kesejahteraan Rakyat” di ruang rapat Hotel Novotel Jln. Brigjen Ery Suparjan Nomor 2 Balikpapan pada hari Kamis, 27 November 2014 menghasilkan kesepakatan untuk mengusulkan  program/kegiatan prioritas dalam rangka mempercepat pembangunan  Pulau  Kalimantan dan usulan ini diharapkan dapat diakomodir oleh Pemerintah Pusat. Kesepakatan yang akan disampaikan kepada Pemerintah Pusat sebagai berikut :
1.     Pemerintah Pusat harus memprioritaskan Pengembangan kawasan industri dan Hilirisasi dengan tujuan pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Pulau Kalimantan;
2.    Pemerintah Pusat melakukan percepatan penyediaan energy listrik di Pulau Kalimantan melalui pembangunan Pembangkit, Jaringan Transmisi yang terkoneksi, perluasan jaringan distribusi se-Kalimantan dan harus selesai paling lambat pada tahun 2017;
3.    Pemerintah harus segera menuntaskan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Se-Kalimantan paling lambat pada Bulan Februari 2015;
4.    Berdasarkan hasil kajian diketahui bahwa tidak ada hubungan antara eksploitasi batubara secara besar-besaran di pulau Kalimantan terhadap kesejahteraan masyarakat, maka dalam rangka pengendalian produksi batubara untuk sebesar-sebesarnya kemakmuran rakyat, Gubernur Se-Kalimantan mempertimbangkan untuk melakukan moratorium pengiriman. produksi batubara ke luar daerah untuk jangka waktu tertentu;
5.    Meminta perhatian khusus kepada Pemerintah Pusat  untuk segera memberikan keadilan kepada masyarakat Kalimantan dalam seluruh aspek pembangunan;
6.    Memperkuat Forum Kerjasama Revitalisasi Percepatan Pembangunan Regional Kalimantan (FKRP2K) sehingga dapat menjadi wadah yang efektif dalam percepatan pembangunan di-Kalimantan;
7.    Dalam rangka persiapan pertemuan Gubernur Se-Kalimantan dengan Presiden RI pada acara musrenbang Regional RPJMN 2015-2020 di Tarakan tanggal 10 Desember 2014, akan diadakan pertemuan Gubernur Se-Kalimantan pada tanggal 9 Desember 2014 di Tarakan untuk persiapan bahan-bahan;
8.    Terkait dengan Musrenbang Regional RPJMN 2015-2020 di Tarakan hal-hal yang akan di sampaikan kepada Presiden RI antara lain : a). Usulan program prioritas Kalimantan; b). Pendeklarasian FKRP2RK sebagai forum bersama Kalimantan dalam rangka percepatan pembangunan regional Kalimantan di bidang Infrastruktur; Perhubungan, komunikasi dan informatika; Pendidikan; Kesehatan, Kedaulatan Pangan; kebudayaan dan pariwisata; perindustrian ; Wilayah Perbatasan; c). Untuk wilayah perbatasan harus menjadi program strategis dan prioritas nasional untuk ketahanan wilayah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Photo : doc Humas Bappeda Provinsi Kaltim/Sukandar, S.Sos