Aspirasi Otonomi Khusus Kaltim

Balikpapan, Kamis, 4/6/15. Aspirasi Otonomi Khusus Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kembali muncul pada saat acara pertemuan Forum Komunikasi dan Koordinasi Kehumasan Instansi Pemerintah (BAKOHUMAS) yang diselenggarakan oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia  dengan tema "Peran Pemerintah Daerah Dalam Mendukung Trisakti dan Nawacita terkait Kerja Sama Luar Negeri" di ruang rapat Boerneo C Hotel Novotel Balipapan, Rabu-Kamis, 3 s.d 5 Juni 2015.

Pertemuan Forum BAKOHUMAS se Kaltim diikuti peserta oleh para Humas SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten/Kota, perusahaan swasta, BUMD, BUMN berjumlah kurang lebih 75 orang.

Para peserta Forum BAKOHUMAS se Kaltim menyampaikan aspirasi tentang Otonomi Khusus ke Pemerintah Pusat dengan alasan bahwa : (1) selama ini pengelolaan sumberdaya alam daerah yang sangat melimpah namun tidak sebanding dengan dana perimbangan yang didapatkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur; (2) Posisi Kaltim sebagai “Heart of Borneo”; (3) Persoalan perbatasan negara; (4) Sejarah; (5) Kerusakan lingkungan akibat pertambangan; (6) Luas wilayah dan ketertinggalan infrastruktur dalam segala bidang. Alasan-alasan tersebut juga selalu dikemukakan oleh Pejabat Pemda Kaltim baik di tingkat Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur untuk menarik dukungan baik dari internal Pemda, komponen masyarakat maupun anggota legislatif daerah dan pusat yang berasal dari Kaltim.

Agenda dalam pertemuan tersebut diawali dengan laporan penyelenggara, Siti Sofia Sudarma, Direktur Informasi dan Media, Kemenlu RI dan kemudian dilanjutkan dengan sambutan dari pengurus BAKOHUMAS Pusat, Sudarman, SH Kepala Biro Informasi dan Persidangan, Kemenko PMK.

Sementara sambutan dari Gubernur Kalimantan Timur diwakili oleh Asisten Kesejahteraan Rakyat Setwilda Provinsi Kalimantan Timur, Drs.H. Bere Ali, M.Si yang menyampaikan beberapa pesan diantaranya : 1. Menyampaikan kondisi umum dan sosial dari masyarakat Kalimantan Timur; 2. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur siap untuk menjadi pusat pemerintahan atau Ibukota Negara dengan alasan sesuai kondisi dan letal geografis Kaltim serta secara teori daerah Kaltim ama terhadap gemba bumi; 3. Tuntuntan masyarakat Kaltim maupun Pemerintah Provinsi terhadap Pemerintah Pusat tentang Otonomi Khusus dampak dari ketidakadilan dari pemerintah pusat terhadap daerah Kaltim; 4. Pemerintah Provinsi Kaltim bersama masyarakat harus tetap menyongsong pasar bebas asean tahun 2016.

Sedangkan sambutan dan sekaligus membuka acara Forum BAKOHUMAS se Kaltim tahun 2015  disampaikan oleh Duta Besar Esti Andayani, Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik, Kemenlu Republik Indonesia dengan menyampaikan beberapa poin penting antara lain :
1.  Komunikasi dan koordinasi antar humas Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur dengan Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia dalam rangka menjaga kedaulatan RI dan tetap dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2.  Menjaga kerukunan antara daerah di seluruh daerah;
3.  Keberadaan Humas di masing-masing SKPD atau Pemerintah Daerah sangat penting dalam rangka menjalin komunikasi informasi publik yang baik dan seimbang serta mejalan hubungan yang baik antara daerah dan Pemerintah Pusat;
4.  Mengembangkan SDM dan peran humas daerah dalam rangka kerjasama dengan pihak luar negeri;
5.  Humas juga sebagai pokja ekonomi dengan negara sahabat. 

Humas Bappeda Provinsi Kalimantan Timur / Sukandar, S.Sos