Pengumuman

Bappeda Provinsi Kalimantan Timur berkomitmen untuk terus melakukan pembenahan dan memberikan kinerja yang terbaik guna pembangunan Kalimantan Timur yang lebih optimal, sesuai dengan motto pelayanan Bappeda Provinsi Kalimantan Timur "Berhasil Membuat Perencanaan Berarti Merencanakan Keberhasilan". Hubungi admin website kami pada fitur chat admin yang berada pada sisi paling kanan halaman website ini bila anda membutuhkan informasi seputar perencanaan pembangunan daerah. Segala bentuk penyalahgunaan yang dilakukan oleh Pejabat Bappeda Kaltim, Laporkan pada kami melalui email atau chat admin.

Desk Kewilayahan Rakortekrenbang

Image Berita

Desk Kewilayahan Rakortekrenbang

Samarinda, (08/03/2023). Plt. Kepala Bappeda Prov. Kaltim didampingi Kepala Bidang PPEPD, Kepala Bidang Infrastruktur Kewilayahan, Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, dan Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam mengikuti Desk Rakortekrenbang secara Daring di ruang rapat GSCC kantor Bappeda Prov. Kaltim.

-

Rapat yang diselenggarakan oleh Kemendagri ini berlangsung selama 9 hari sejak tanggal 28 Februari hingga 10 Maret 2023. Dikutip dari laman bangda.kemendagri.go.id Rakortekrenbang dilakukan dalam rangka mengidentifikasi dan memastikan dukungan daerah dalam pencapaian target pembangunan yang menjadi prioritas nasional dan mewujudkan pembangunan yang lebih baik, serasi, selaras dan sinkron.

-

Secara teknis, pembahasan subtansi pembahasan desk kewilayahan melibatkan Bappenas, Kementrian dan Lembaga, Sub. Direktorat Bina Pembangunan Daerah.

-

Pembahasan Desk Kewilayahan mencakup dua pembahasan, pertama pembahasan target Indikator Makro Daerah tahun 2024 yang meliputi Laju Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Pembangunan Manusia dan Rasio Gini. Kedua Pembahasan usulan daerah.

-

Pada pembahasan target indikator makro Kepala bidang PPEPD menyampaikan dari lima indikator makro tiga diantaranya Kaltim memasang target lebih pesimis dibanding target yang ditetapkan nasional, yaitu Pertumbuhan Ekonomi, Rasio Gini dan Tingkat Kemiskinan. Hal ini di karenakan mempertimbangkan berbagai hal termasuk memperhatikan capaian pada tahun sebelumnya.

-

Pada pembahasan usulan daerah, terdapat 20 usulan Proyek.Kegiatan Prov. Kaltim yang menjadi kewenangan pusat. Hasil kesepakatan pembahasan usulan tersebut adalah  4 ususlan di akomodir , 1 usulan ditolak , dan 15 usulan lainnya dibahas lebih lanjut.

 

#bappedakaltim2023

#perencaanpembangunankaltim2023

#deskrakortekrenbang

#ppidbappedakaltim