Bappeda Provinsi Kalimantan Timur yang diwakili oleh Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mengikuti Rapat Evaluasi Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Kabupaten/Kota se-Kaltim Tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi kalimantan Timur secara virtual pada rabu, 8 Desember 2021.
Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Pusat Litbang Pembangunan dan Keuangan Daerah Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementrian Dalam Negeri, Dr. Sumule Tumbo, SE, MM.
Dalam sambutannya beliau mengatakan saat ini Kementrian Dalam Negeri melakukan evaluasi progress pengukuran Indeks Pengelolan Keuangan Daerah (IPKD), evaluasi tersebut bertujuan untuk memastikan proses pengukuran disetiap dimensi IPKD oleh Pemerintah Provinsi berjalan dengan baik.
IPKD diharapkan dapat memacu dan memotivasi pemerintah daerah baik di Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerahnya. selain itu dengan adanya pengukuran ini diharapkan mampu mendorong peningkatan peran apparat pengawas internal pemerintah dalam mewujudkan pengawasan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.
Terdapat enam dimensi dalam pengukuran IPKD yaitu kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran, pengalokasian anggaran belanja dalam APBD, dan transparansi pengelolaan keuangan daerah, penyerapan anggaran, kondisi keuangan daerah, serta opini BPK atas LKPD.
#bappedakaltim
#pengelolaankeuangankaltim
#ipkdkaltim
#pembangunandaerah