Pengumuman

Bappeda Provinsi Kalimantan Timur berkomitmen untuk terus melakukan pembenahan dan memberikan kinerja yang terbaik guna pembangunan Kalimantan Timur yang lebih optimal, sesuai dengan motto pelayanan Bappeda Provinsi Kalimantan Timur "Berhasil Membuat Perencanaan Berarti Merencanakan Keberhasilan". Hubungi admin website kami pada fitur chat admin yang berada pada sisi paling kanan halaman website ini bila anda membutuhkan informasi seputar perencanaan pembangunan daerah. Segala bentuk penyalahgunaan yang dilakukan oleh Pejabat Bappeda Kaltim, Laporkan pada kami melalui email atau chat admin.

Forum Perangkat Daerah Renja Tahun 2023 Dinas Perhubungan

Image Berita

Forum Perangkat Daerah Renja Tahun 2023 Dinas Perhubungan

Kamis, 24/02/2022 Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda Prov. Kaltim Saur Parsaoran , T, S.Pi, MEMD mewakili Kepala Bappeda Prov. Kaltim untuk menghadiri agenda Forum Perangkat Daerah Renja Tahun 2023 Dinas Perhubungan sebagai Narasumber

-

Agenda tersebut dilaksanakan di Hotel Blue SKY Balikpapan dan Zoom Meeting dan dibuka oleh Kepala Dinas Perhubungan Prov. Kaltim. Agenda dihadiri Inspektur Wilayah Prov. Kaltim; Bappeda Prov. Kaltim; Biro Administrasi Pembangunan Setda Prov. Kaltim; Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Prov. Kaltim; BPKAD Setda Prov. Kaltim; Dinas PUPR Prov. Kaltim; Dinas ESDM Prov. Kaltim; Dinas Perkebunan Prov. Kaltim dan Dinas Pariwisata Prov. Kaltim

-

Pada Paparan yang disampaikan oleh Bappeda Prov. Kaltim yakni Pengarusutamaan Program/Kegiatan guna mendukung pencapaian target prioritas pembangunan daerah (RPJMD Kaltim) Program/kegiatan DISHUB harus lebih diarahkan agar berfokus pada upaya pencapaian target yang telah ditetapkan di dalam RPJMD, utamanya yang berkaitan dengan program prioritas.

-

Sinergitas Program/Kegiatan Dishub Antar Sektor & Antar Daerah Perlunya sinergitas pembangunan antara DISHUB Provinsi dengan SKPD terkait lainnya, serta Pemkab/Pemkot dalam rangka pencapaian outcome yang optimal, misal: 

Serah terima aset terminal dan pelabuhan yang menjadi kewenangan provinsi. Serta Penyediaan Data Yang Akurat Dan Berkualitas. Kurangnya ketersediaan data dan informasi yang akurat dan up-to-date untuk mendukung kebijakan pembangunan bidang Infrastruktur, khususnya data sektoral dan spasial.