Pengumuman

Bappeda Provinsi Kalimantan Timur berkomitmen untuk terus melakukan pembenahan dan memberikan kinerja yang terbaik guna pembangunan Kalimantan Timur yang lebih optimal, sesuai dengan motto pelayanan Bappeda Provinsi Kalimantan Timur "Berhasil Membuat Perencanaan Berarti Merencanakan Keberhasilan". Hubungi admin website kami pada fitur chat admin yang berada pada sisi paling kanan halaman website ini bila anda membutuhkan informasi seputar perencanaan pembangunan daerah. Segala bentuk penyalahgunaan yang dilakukan oleh Pejabat Bappeda Kaltim, Laporkan pada kami melalui email atau chat admin.

Kunjungan DPRD Kota Bontang terkait dana CSR untuk penanganan Covid-19

Image Berita

Kunjungan DPRD Kota Bontang terkait dana CSR untuk penanganan Covid-19

Samarinda, (05/02/2021). Sebanyak 8 orang robongan DPRD komisi II Kota Bontang berkunjung ke Bappeda Provinsi Kaltim dalam rangka koordinasi terkait penanganan Covid-19 yang melibatkan CSR Perusahaan.

Pertemuan yang dilakukan di ruang rapat Propeda ini disambut oleh Kepala Bappeda Kaltim Prof. Dr. Ir. H. M. Aswin, MM didampingi Kepala Bidang Ekonomi Saor Parsaoran, dan Kasubbid Infrastruktur Keciptakaryaan dan Permukiman Alfino Rinaldi.

Ketua Komisi II H Rustam mengatakan pihaknya ingin mengetahui sejauh mana peran Pemerintah Provinsi dalam mendorong Perusahaan  dalam hal dana CSR.

Menaggapi hal ini Aswin menjelaskan di Provinsi Kaltim dan Kota Bontang telah terbentuk forum CSR yang diharapkan secara terus-menerus melakukan aktifitas untuk mendorong sinergisitas antara program perusahaan dengan program pemerintah, sepertinya hal nya Penanganan Covid-19

Bappeda telah melakukan Peningkatan Sinergi Pemerintah dan Badan Usaha dalam Pembangunan Daerah atau disebut dengan Sinergi ETAM. Melalui Sinergi ETAM, Perusahaan Pertambangan melakukan entry program PPM perusahaan kedalam Aplikasi SIPPD untuk menganalisa keselarasan program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Perusahaan Pertambangan dengan program Pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, ”Program ini dimulai tahun 2020 dan perusahaan yang telah melakukan entry tercatat ada 33 perusahaan dengan jumlah dana Rp 188 Miliar” jelas Aswin.

Lebih lanjut Aswin menjelaskan pada tahun 2020 hingga 2023 telah dicanagkan pemasangan 50.000 sambungan listrik gratis oleh perusahaan pertambangan, dan kedepannya yang menjadi fokus pembiayaan badan usaha adalah fasilitasi Rumah Layak Huni bagi masyarakat tidak mampu.

(HumasBappedaKaltim/Fat/Editor : Sukandar, S.Sos)