Pengumuman

Bappeda Provinsi Kalimantan Timur berkomitmen untuk terus melakukan pembenahan dan memberikan kinerja yang terbaik guna pembangunan Kalimantan Timur yang lebih optimal, sesuai dengan motto pelayanan Bappeda Provinsi Kalimantan Timur "Berhasil Membuat Perencanaan Berarti Merencanakan Keberhasilan". Hubungi admin website kami pada fitur chat admin yang berada pada sisi paling kanan halaman website ini bila anda membutuhkan informasi seputar perencanaan pembangunan daerah. Segala bentuk penyalahgunaan yang dilakukan oleh Pejabat Bappeda Kaltim, Laporkan pada kami melalui email atau chat admin.

Rapat Koordinasi Bersama Menteri Dalam Negeri

Image Berita

Rapat Koordinasi Bersama Menteri Dalam Negeri

Kamis, 16/02/2022. Sekretaris Bappeda Provinsi Kalimantan Timur, Ibu Charmarijaty, ST, M.Si mewakili Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan TImur hadir dalam acara “Rapat Koordinasi Bersama Menteri Dalam Negeri” yang dilaksanakan di kantor Walikota Balikpapan.

Rapat ini dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri beserta jajaran Kemendagri, Gubernur Kaltim, Kepala Daerah (yang mewakili) mitra IKN diantaranya Paser, Penajam Paser Utara, Kutai Kartanegara, Balikpapan, serta Ketua DPRD Kaltim, Paser, Kukar, Paser dan PPU. Sementara dari Perangkat Daerah lingkup Provinsi dihadiri oleh Bappeda dan Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Timur.

Rapat ini merupakan agenda awal yang dilaksanakan dalam proses penyusunan Peraturan Pemerintah (PP) yang menjadi turunan dari pelaksanaan Undang Undang Ibu Kota Negara (UU IKN). Kementerian Dalam Negeri diberikan tugas menjadi penanggung jawab (lead) dalam penyusunan PP tersebut, telah membentuk tim penyusunan PP turunan UU IKN yang diketuai oleh Dr. Drs. Safrizal, Z.A., M.Si (Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri). Setelah pelaksanaan rapat ini, akan dilaksanakan agenda rapat lanjutan untuk pembahasan lebih detail mengenai penyusunan PP turunan UU IKN tersebut.

Bapak Gubernur Kaltim (H. Isran Noor) menyampaikan dalam sambutannya bahwa seluruh daerah di Provinsi Kalimantan Timur terutama daerah penyangga/sekitar IKN sangat mendukung kehadiran IKN di Kalimantan Timur. Kondisi Kalimantan Timur pun saat ini masih realtif kondusif setelah penetapan UU IKN pada Januari lalu. Beliau mengharapkan pada kesempatan rapat koordinasi ini, Bapak Menteri Dalam Negeri dapat memberi arahan guna kemajuan Kaltim dalam kaitannya dengan kehadiran IKN ini.

Acara dilanjutkan dengan paparan dan arahan Menteri Dalam Negeri (Bapak Tito Karnavian) kepada seluruh peserta rapat. Disampaikan bahwa tujuan diadakannya rapat koordinasi ini adalah untuk percepatan penyusunan PP turunan UU IKN dengan Kemendagri sebagai Lead-nya. Selanjutnya beliau menyampaikan bahwa IKN adalah peluang yang harus dimanfaatkan bagi masyarakat Kaltim khususnya dan Indonesia pada umumnya. Diharapkan kepada seluruh daerah di Kalimantan Timur menyusun grand design untuk jangka pendek, menengah serta panjang dalam rangka menangkap peluang kehadiran IKN untuk kemajuan daerahnya masing-masing. Penting pula untuk melakukan inovasi-inovasi yang kaitannya dalam membuka peluang investasi di Kalimantan Timur.

Pada kesempatan ini, beliau juga meminta berbagai masukan dan pandangan dari seluruh Kepala Daerah mitra IKN yang hadir terutama dalam kaitannya dengan optimalisasi pelaksanaan pembangunan IKN untuk kemudian menjadi masukan dalam penyusunan PP serta dapat disampaikan kepada Bapak Presiden. Beberapa hal yang dapat dirangkum melalui penyampaian sejumlah Kepala Daerah (yang mewakili) antara lain perlunya memperhatikan kondisi infrastruktur pendukung terutama terkait konektivitas antar wilayah, permasalahan banjir, kemacetan, permasalahan sosial, pendidikan dan kesehatan yang masih dihadapi oleh masyarakat Kalimantan Timur. Sejumlah Kepala Daerah (yang mewakili) menyampaikan pula dukungannya terhadap kehadiran IKN dan siap menangkap setiap peluang yang ada.

#kemendagri

#bappedakaltim2022

#penyusunanppturunanuuikn

#ibukotanegarabaru

#ibukotanusantara

#ppidbappedakaltim