Rapat Koordinasi Membahas Kesiapan Pembangunan IKN Nusantara di Provinsi Kaltim antara Perangkat Daerah Pemprov. Kaltim bersama dengan Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Kemenko Polhukam serta stakeholder lainnya

TIM Kemenko Polhukam RI yang dipimpin oleh Deputi Bidkoor Pertahanan Negara Kemenko Polhukam, Mayjen TNI Hilman Hadi, S.I.P., M.B.A., M.Han. melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Kaltim dalam rangka untuk melakukan rapat koordinasi membahas kesiapan pembangunan IKN Nusantara di Provinsi Kaltim, Selasa (12/04/2022).

-

Rapat koordinasi ini dimaksudkan untuk melakukan pengumpulan data dan informasi intelijen mengenai potensi ancaman terkait pertahanan negara terhadap rencana pembangunan IKN Nusantara di wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Data dan informasi tersebut akan menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi Menko Polhukam untuk menentukan kebijakan pertahanan negara dalam rangka menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan dengan K/L terkait penyiapan aspek pertahanan negara dalam mendukung pembangunan IKN Nusantara.

-

Rapat koordinasi yang dilaksanakan di Kantor Gubernur Kaltim dan dihadiri oleh ± 52 peserta yang terdiri dari Perangkat Daerah di Lingkungan Provinsi Kaltim dan Kab/Kota dan stakeholder terkait tersebut dipimpin oleh Kepala Bappeda Provinsi Kaltim, Prof. Dr. H.M. Aswin, MM, mewakili Gubernur Kaltim.

-

“Pemerintah Provinsi Kaltim sudah mengintegrasikan Rencana Pemindahan Ibukota Negara ini dalam Perubahan RPJMD 2019-2023. Sebagai tindak lanjut dari integrasi tersebut maka Tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kalimantan Timur pada tahun 2022 adalah Reformasi Struktural dan Penguatan Daya Saing Daerah dalam Rangka Menyambut IKN.”, disampaikan Kepala Bappeda Kaltim tersebut.

-

Lebih lanjut disampaikan, saat ini Kalimantan Timur juga sedang melakukan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang didalamnya mengakomodir rencana IKN dan integrasi RTRW dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K). Dalam revisi RTRWP ini diusulkan perubahan Kawasan Hutan seluas 570.183 ha yang meliputi usulan perubahan peruntukan, usulan perubahan fungsi dan usulan penunjukan baru. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengharapkan dukungan dari Pemerintah Pusat, agar revisi RTRWP Kalimantan Timur dapat segera selesai dan mampu mengakomodir rencana Pemindahan IKN dengan baik.

-

Dalam rapat koordinasi tersebut juga hadir Plt. Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Bapak H. Ir. Hamdam dan unsur Pemkab. Kukar yang memaparkan tentang pembangunan serta permasalahan tata ruang Kabupaten PPU dan Kukar sebagai kawasan penyangga Ibu Kota dalam mendukung kelancaran pembangunan IKN Nusantara.

-

Selain itu juga hadir dalam rapat koordinasi tersebut unsur Kementerian ATR/BPN Kanwil Provinsi Kaltim dan unsur Perangkat Daerah di Lingkungan Provinsi Kaltim (Dinas PUPR PERA dan Kesbangpol Kaltim).

#kemenkopolhukam

#bappedakaltim2022

#pertahanannegara

#ibukotanegarabaru

#ibukotanusantara

#ppidbappedakaltim