Rapat Koordinasi Program Pamsimas III Tahun 2021

Samarinda, 17 Juni 2021, 08.30 wita. Bappeda Provinsi Kalimantan Timur menghadiri kegiatan rapat koordinasi program PAMSIMAS III tahun 2021. Acara ini dihadiri oleh Dinas PUPR-PERA Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten/Kota, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur serta Bappeda/Bapelitbang Provinsi dan Kabupaten/Kota. Narasumber yang hadir diantaranya perwakilan PPMU, BPPW Kaltim dan ROMS Pamsimas.

Program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat atau dikenal dengan sebutan PAMSIMAS merupakan platform pembangunan air minum dan sanitasi perdesaan yang dilaksanakan dengan pendekatan masyarakat.

Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (SPAMS) meliputi pembangunan reservoir, pengolahan air sederhana, jaringan perpipaan, menara air dan sarana cuci tangan. Ada pula pelatihan dan promkes yaitu : pelatihan teknis, administrasi & pengadaan barang dan jasa, pelatihan disabilitas, promosi kesehatan PHBS sekolah & masyarakat serta pelatihan peningkatan Kelompok Pengelola SPAMS (KP-SPAMS).

Berkenaan dengan tindak lanjut terhadap kegiatan pada PAMSIMAS tahun 2020 diseluruh Kabupaten di Kalimantan Timur yang disampaikan oleh narasumber bahwa secara berjenjang TFM, ROMS Kabupaten dan ROMS Provinsi memeriksa dan memastikan kembali kelengkapan dokumen pelaporan LPD sampai dengan LP2K, Fisik yang terbangun, serta dengan memperhatikan aspek keberfungsian, aspek pemanfaatan, aspek pengelolaan dan aspek keberlanjutan.

Program PAMSIMAS III tahun 2021 di Kalimantan Timur yang berasal dari dana APBN sebesar Rp8,3 Milyar dan dana APBD sebesar Rp2,2 Milyar. Lokasi kegiatan meliputi daerah Kabupaten Paser, Kubar, Kukar, Berau dan PPU. Adapula dana Hibah Insentif Desa Menuju Air Minum Aman dialokasikan ke 7 desa di Kubar dengan dana APBN sebesar Rp1,9 Milyar. Sedangkan DAK Penugasan Air Minum tahun 2021 di Paser (sebanyak 1 Desa), Kukar (sebanyak 5 Desa), dan Berau (sebanyak 2 Desa) dengan dana APBN sebesar Rp16,9 Milyar. Serta Hibah Air Minum Pedesaan (HAMP) tahun 2021 di Kukar (diusulkan sebanyak 3 desa) dengan dana APBN sebesar Rp548 juta.

Secara umum terhadap capaian 16 (enam belas) Key Performance Indicator (KPI) dapat dikatakan belum tercapai. Berkenaan dengan hal tersebut Pemerintah Daerah diharapkan dapat lebih optimal dalam upaya penanganannya.

(HumasBappeda/Ismi).