Rapat Koordinasi Sinergitas Pusat dan Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Dekonsentrasi Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Bappeda Prov. Kaltim melaksanakan koordinasi pembangunan Kawasan perbatasan bertempat di Hotel Swiss-bel Balikpapan, Kamis (04/08/2022).

-

Kegiatan ini dihadiri oleh Ditjend Bina Administrasi Kewilayahan, Dinas PUPR Kaltim, Bappeda Kaltim, Biro Administrasi Pembangunan Kaltim, Dinas PUPR kaltim, Dinas Perhubungan Kabupaten Berau, Dinas Perhubungan Kabupaten Mahulu, Dinas PUPR Kabupaten Berau, Bappelitbang Kabupaten Berau, Bappelitbang Kabupaten Mahulu, Camat Maratua, dan Camat Long Apari.

-

Koordinasi ini dimaksudkan untuk sinergitas Pusat dan Daerah sebagaimana Permendagri Nomor 12 Tahun 2021 tentang tugas dan wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) dalam hal Rencana Induk Pembangunan Sarana Prasaranan Kawasan Perbatasan, Pelaksanaan Kerjasama Perbatasan Negara, serta Pewmbangunan Sarana Prasaranan Pemerintah di Kawasan Perbatasan dan Pulau-pulau kecil Terluar.

-

Perlu diketahui bahwa beberapa daerah di Provinsi Kalimantan Timur berbatasan langsung dengan Negara tetangga yaitu Kabupaten Mahulu  berbatasan yang langsung  dengan negara Malaysia Timur (serawak) di Kecamatan Long Apari dan Kecamatan Long Pahangai, dan daerah perairan Kabupaten Berau berbatasan dengan Negara Philipina di kecamatan Maratua.

-

Dalam pertemuan ini disepakati beberapa hal mengenai daerah perbatasan negara diantaranya Kebutuhkan dasar di kawasan perbatasan yang meliputi infrastruktur, sarana prasaranan telekomunikasi, air bersih, listrik, pengendalian inflasi dan pengelolaan lingkungan di kawasan perbatasan antar negara yang dibebankan pembiayaannya ke APBN atau sumber pendanaan lainya yang sah; Mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk percepatan pembangunan di wilayah perbatasan negara di Kabupaten Mahulu (kec. Long Pahangai dan Kec. Long Apari) dan Kabupataen Berau (Kec Maratua) dalam rangka mendukung pembangunan IKN; Mendorong pemerintah pusat dalam percepatan  penyusunan RDTR perbatasan negara, sebagai  pendukung dalam menetapkan potensi prioritas pembangunan di Kabupaten Mahulu dan kabupaten Berau; membangun Kawasan perbatasan negara di kabupaten mahakan ulu dan kab. Berau sesuai dengan kewenangannya masing-masing; serta meningkatkan Kapasitas peran kecamatan diwilayah perbatasan Negara.

#bappedakaltim2022

#koordinasipembangunankawasanperbatasan

#permendagrino12tahun2021

#ppidbappedakaltim