Studi Orientasi Pengelolaan Data Spasial

Bandung, 5/01/12."Data merupakan aset pembangunan, guna mencapai pembangunan yang terintegrasi, efektif dan efisien, diperlukan data yang sahih, unggul, serta dapat dipercaya" demikian sambutan yang disampaikan Ir. Hj. Hani Yuhani, MPM, Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Pusat Data dan Analisis Pembangunan (PUSDALISBANG) Provinsi Jawa Barat saat membuka sekaligus menerima Tim Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka studi orientasi pengelolaan data dan informasi pembangunan pada tanggal 5 Januari 2012.

Kegiatan ini merupakan langkah pro-aktif yang dilakukan Bappeda Kalimantan Timur dalam melakukan diskusi dan tukar pendapat terkait pengelolaan data perencanaan pembangunan, khususnya data spasial.

UPTB Pusdalisbang merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan penunjang Bappeda Provinsi Jawa Barat. Dibentuk melalui Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 113/2009. Fungsi utama PUSDALISBANG adalah mengumpulkan, mengolah, menganalisa data spasial serta aspasial untuk melayani kebutuhan data dan informasi pembangunan Jawa Barat serta mengelola sistem informasi dan infrastruktur jaringan infrormatika Jawa Barat merupakan fungsi utama dari dibentuknya Unit ini.

Berangkat dari rencana pengembangan dan pemantapan kondisi data spasial di Kalimantan Timur, Studi Orientasi yang dipimpin Kepala Bidang Prasarana & Pengembangan Wilayah Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Ir. H. Salman Lumoindong, MM beserta staff, serta staf Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum Prov. Kaltim merupakan salah satu upaya mendapatkan masukan pengalaman dari provinsi yang dianggap sukses memulai langkah awal pengelolaan data spasialnya. Direncanakan pada tahun 2012, Provinsi Kalimantan Timur akan melakukan pemantapan pengelolaan data spasial secara terstruktur untuk memenuhi standar operasional yang disepakati dengan fokus utama penguatan kelembagaan. 

Penguatan kelembagaan ini tentu saja akan diawali dengan penyusunan road map pengembangan data spasial Kalimantan Timur. Road map ini diharapkan dapat mengkaji dan memberi arahan gerak pengembangan data spasial berdasarkan kondisi eksisting, kegiatan yang telah dilakukan sebelumnya, serta rencana pengembangan ke depan hingga terwujudnya keseragaman peta dasar yang dapat dipakai oleh berbagai sektor kepentingan.

Beberapa hal penting yang perlu digarisbawahi sebagai hasil studi kegiatan tersebut adalah :

1. Dalam pengelolaan data spasial dibutuhkan kesepahaman yang utuh (satu data) bahwa penggunaan data yang standar, seragam, sah, akurat, dan valid akan mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas;

2. Penggunaan peta dasar harus seragam untuk berbagai sektor kepentingan dan bukan untuk digunakan sektor itu sendiri tetapi perlu dilakukan berbagi pakai (sharing) data guna kepentingan pembangunan;

3. Pentingnya penguatan kelembagaan sebagai langkah awal mewujudkan satu data yang berkualitas untuk pembangunan;

4. Perlu adanya suatu mekanisme yang disepakati bersama mengenai input, proses, output, dan publikasi data untuk beberapa stakeholder yang berbeda (Private, Pengambil Kebijakan, dan Publik);

5. Aspek legalitas merupakan payung hukum yang sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan gerak pengelolaan data spasial yang standar dan terintegrasi;

6. Sumber Daya Manusia yang berkualitas merupakan roda penggerak dalam tubuh pengelolaan data spasial. Selain penguatan kelembagaan, penguatan infrastruktur, penguatan kualitas SDM merupakan hal penting yang menjadi aset dalam pengelolaan data spasial.

Hasil diskusi dan tukar pendapat antara tim Bappeda Kaltim dan UPTB Pusdalisbang Bappeda Jawa Barat sangat bermanfaat dalam mematangkan penyusunan konsep pengembangan data spasial di Kalimantan Timur. Kualitas data spasial merupakan salah satu penentu kualitas perencanaan pembangunan daerah. Sumber data : Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah BAPPEDA Kaltim dan diinformasikan oleh Humas BAPPEDA Kaltim/Sukandar,S.Sos.