Dirjen Bina Bangda Kemendagri 7 Usulan Major Project Kaltim Diakomodir, Kaltim Merupakan Salah Satu Daerah Yang Usulannya Tidak Ada Yang DiTolak Pada Rakortekrenbang Tahun 2022

Sungai Mahakam Sumber Kehidupan

Membawa Harapan Bagi Masyarakat

Salam Hormat Kami Ucapkan

Kepada Bapak Ibu Yang Terhormat

Sebuah pantun menjadi pembuka penyampaian dari Bapak Dr. Teguh Setyabudi M.Pd, Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri saat menyampaikan arahan Menteri Dalam Negeri pada pelaksanaan Musrenbang dalam rangka penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur di Pendopo Odah Etam, 20 april 2022.

-

“Kalau kita melihat capaian makro pembangunan Kalimantan Timur pada hakikatnya sungguh relatif telah sangat baik” ujar Pak Teguh. Hal tersebut digambarkan dengan capaian indikator pengangguran terbuka, tingkat kemiskinan, gini rasio, dan IPM yang telah lebih baik dari rata rata capaian nasional. “Untuk itu kita apresiasi dan mari kita aplaus untuk Kalimantan Timur” tambahnya.

-

Disampaikan bahwa Tema RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 “Peningkatan Produktivitas Guna Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Ekonomi Daerah yang Inklusif dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Kalimantan Timur yang Berdaulat” telah mendukung dan sejalan dengan Tema RKP Tahun 2023 “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”.

-

Disampaikan pula beberapa acuan penting yang perlu diperhatikan terkait arah kebijakan pengembangan wilayah khususnya di Kalimantan Timur, dan wilayah Kalimantan pada umumnya. Beberapa acuan tersebut ialah Bagaimana melakukan percepatan pertumbuhan wilayah melalui diversifikasi kegiatan ekonomi; Memantapkan peran sebagai lumbung energi nasional; Mempertahankan peran Kalimantan sebagai paru paru dunia; Mendorong pemerataan pembangunan khususnya dibagian utara Kalimantan.

-

Menteri Dalam Negeri mengingatkan agar Pemerintah Daerah perlu memberi perhatian khusus pada penyelenggaraan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar melalui dukungan penuh penerapan standar pelayanan minimal (SPM); disamping itu perlu juga memperhatikan permasalahan stunting, pengelolaan persampahan, upaya transformasi digital, serta pengadaan barang jasa yang diarahkan pada penggunaan produk dalam negeri untuk memajukan UKM di daerah.

-

Berdasarkan hasil pembahasan Rakortekrenbang Provinsi Kalimantan Timur tahun 2022 lalu, disampaikan bahwa terdapat 20 usulan major project dengan rincian 7 usulan diakomodir, 13 usulan akan dibahas lebih lanjut serta tidak ada usulan yang ditolak. 7 usulan yang diakomodir tersebut antara lain Preservasi dan Rekonstruksi Jalan Tenggarong (Kab. Kukar) - Barong Tongkok - Mentiwan/Sendawar (Kab. Kubar); Preservasi dan Rekonstruksi Jalan SP 3 Lempake - Sambera - Santan - Bontang; Preservasi dan Rekonstruksi Jalan Sangatta - Simpang Perdau; Pengembangan Korporasi Desa Sapi di Kalimantan Timur; Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi; Pembangunan PLTS Atap; serta Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan (SNP). “dari sekian banyak daerah tidak lebih dari 4 Provinsi yang usulannya tidak ada yang ditolak, Kalimantan Timur salah satunya, kita aplaus untuk Kalimantan Timur, dan untuk 13 usulan yang akan dibahas lebih lanjut dapat dipersiapkan lebih baik” jelas Pak Teguh.

-

Diakhir pemaparan, beliau menyampaikan arahan Menteri Dalam Negeri dalam kaitannya penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 antara lain Pemerintah Kalimantan Timur menjabarkan sasaran dan prioritas pembangunan Tahun 2023 sesuai dengan RPJMD tahun 2019-2023; Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah perlu tetap memperhatikan kebijakan pengendalian, penanggulangan, dan pemulihan ekonomi menuju endemi covid 19; serta Pemerintah Kalimantan Timur segera menyempurnakan Rancangan RKPD berdasarkan berita acara Musrenbang RKPD Tahun 2023.

#bappedakaltim2022

#arahanmendagriuntukrkpdkaltim2023

#perencanaanpembangunankaltim

#penyusunanrkpdkaltim2023

#musrenbangrkpdkaltim2023

#ppidbappedakaltim