Rakernas TEPPA Tahun 2013

Nusa Dua, Bali, Sabtu 7/12/13. Unit kerja Presiden Bidang Pengawasan Pengendalian Pembangunan (UKP-PPP) melalui Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPPA) mengelar Rapat Kerja Nasional di Bali International Convention Center(BICC) Nusa Dua Bali. Rakernas yang mengusung tema "Pelaksanaan Anggaran Yang Berkualitas Melalui Transparansi Anggaran Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Atas Pengelolaan Anggaran Daerah" dibuka oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Prof. DR. BUDIONO,

Pelaksanaan Rakernas TEPPA dihadiri oleh seluruh Pejabat Penghubung TEPPA Provinsi, Bupati serta Walikota seluruh Indonesia. Dalam kesempatan tersebut Provinsi Kalimantan Timur diwakili oleh Plt. Sekretaris Daerah Bapak Dr. Ir. H. RUSMADI, MS sekaligus sebagai Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Timur yang juga selaku Pejabat Penghubung TEPPA Provinsi Kalimantan Timur dengan diikuti oleh perwakilan kepala daerah masing-masing Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur dan se Kalimantan Utara diantaranya :

Prof. DR. Budiono,  Wakil Presiden Republik Indonesia menyampaikan harapan melalui Sistem Monitoring TEPPA semua Kabupaten/Kota se Indonesia dapat meningkatkan realisasi penyerapan anggaran dimana hal ini merupakan raport dari masing-masing kepada daerah yang nantinya akan disampaikan kepada Masyarakat. Bapak wakil presiden juga menyampaikan pentingnya transfaransi dalam perkembangan pelaksanaan program-program pembangunan serta penganggaran, dimana salah satu kriteria dari anggaran yang berkualitas  adalah realisasi penyerapan anggaran yang baik dan penggunaaannya yang efektif dalam mencapai sasaran.

Provinsi Bali selaku tuan rumah pelaksanaan Rakernas tersebut yang diwakili oleh Wakil Gubernur melalui sambutannya menyampaikan bahwa penyerapan realisai APBD Provinsi Bali sampai dengan 31 Oktober 2013 mencapai 53,88% dimana melebihi pencapaian pada tahun 2012 yaitu 49,50%. Total APBD Provinsi Bali mencapai Rp. 4,3 Triliun dengan realisasi pendapatan daerah mencapai 91,64% yang didominasi sektor pariwisata dan ditunjuknya Provinsi Bali sebagai penyelenggara Rekrnas ini merupakan suatu kebanggan dimana dalam kesempatan ini Provinsi Bali dapat mepromosikan pariwisata daerah yang dikenal dengan Pulau Dewata tersebut.

? Sebanyak 295 Kabupaten/Kota melaporkan kondisi APBD baik struktur, maupun realisasi dan target penyerapan anggaran (termasuk 4 Kab/Kota Kaltim dan Kaltara);

Selain itu rata-rata realisasi penyerapan anggaran masih mencapai 51,16% dari terget yang diperkirakan 59,16%. Kabupaten tertinggi penyerapannya adalah Aceh Barat Daya 79,95% dan terendah Kota Bogor yang hanya mencapai 4%. Sementara hasil inventarisasi kondisi pelaporan Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur dan Kaltara melalui SISMONTEP UKP4 yaitu pada tabel berikut :

Dilanjutkan dengan sambutan Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia Ibu ANI RATNAWATI selaku Wakil Ketua TEPPA Pusat menyampaikan permasalah penyerapan anggaran masih terpola sama seperti tahun sebelumnya yaitu penumpukan anggaran di akhir tahun. Peran daerah sangat penting terkait dengan pertumbuhan ekonomi dikarenakan hingga 65% penyerapan lebih kepada daerah. Selain itu dalam hal penyusunan anggaran masih terkendala dengan tidak kesepahamannya antara eksekutif dan legislatif. Terkait dengan konsen pemerintah pusat dalam pembangunan dan pemerataan didaerah ditekan kan pada program Infrastruktur Pedesaan dibawah koordinasi Kementerian Pekerjaan Umum berupa bantuan langsung kepada masyarakat dengan jumlah Rp. 250 juta perdesa.

Kementerian Dalam Negeri diwakili oleh Dirjen Keuangan Daerah bapak DR. YUSWANDI A. TEMENGGUNG menyampaikan pentingnya transfaransi dan akuntabilitas pelaksanaan anggaran serta meningkatkan volume realisasi anggaran dan juga sinergi anatara pemerintah dengan   masyarakat dalam penyusunan perencaaan anggaran. Dalam kesempatan tersebut juga disampaikan pendapatan Kabupaten/Kota sampai dengan triwulan III mencapai 75,19% sementara daya belanja hanya mencapai 51,16%, dimana persentase terendah masih pada belanja modal. Selain itu hal ini juga dikarenakan faktor pengesahan APBD oleh Kabupaten/Kota yang tidak tepat waktu dimana baru hanya 65% Kabupaten/Kota yang tepat waktu dalam pengesahan APBD.

Pertemuan pada Rakernas tersebut dilaksanakan dengan pola desk yang membagi menjadi dua kelompok masing-masing Provinsi se Indonesia dengan sesi pemaparan oleh para narasumber dalam rangka menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang adala pada daerah dalam rangka mengatasi pernyerapan anggaran di masing-masing daerah. Adapun para narasumber tersebut diantaranya adalah :

Setalah sehari penuh sejak pembukaan pada pagi hari mulai pukul 09.00 Wite sampai penghujung acara pada pukul 17.00 Wite disimpulkan beberapa permasalhan serta tindal lanjut dalam Rakernas tersebut diantaranya yaitu :

Sedangkan tindak lanjut dalam pertemuan Rakernas adalah :