Postingan Lainnya

|
Rabu, 25 Juni 2025

|
Rabu, 25 Juni 2025

|
Rabu, 25 Juni 2025

|
Kamis, 05 Juni 2025

|
Rabu, 28 Mei 2025

|
Rabu, 28 Mei 2025

|
Selasa, 20 Mei 2025

|
Senin, 19 Mei 2025

|
Jumat, 16 Mei 2025

|
Kamis, 15 Mei 2025
Profil Bappeda
Sejarah Singkat Bappeda Kaltim: Dari 1974 hingga Pembaruan 2020
Tupoksi Bappeda
Temukan peran dan tanggung jawab Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2023
Struktur Organisasi
Lihat struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur untuk memahami pembagian tugas dan fungsi setiap unit
ASN Bappeda Prov. Kaltim
Dapatkan informasi lengkap tentang ASN Bappeda Provinsi Kalimantan Timur
Kepala Bappeda
Kenali sosok Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Timur dan visinya
Sekretariat
Ketahui lebih lanjut bagaimana Sekretariat Bappeda Provinsi Kaltim menjalankan peran pentingnya dalam koordinasi administrasi, keuangan, dan operasional untuk mendukung kelancaran tugas seluruh unit
Bidang perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Lihat struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur untuk memahami pembagian tugas dan fungsi setiap unit
Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
Temukan peran Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dalam merumuskan kebijakan dan mengembangkan sumber daya manusia serta kesejahteraan rakyat di Bappeda Kaltim
Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam
Simak bagaimana Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam memainkan peran penting dalam pengembangan kebijakan dan program untuk memaksimalkan potensi sumber daya
Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
Dapatkan wawasan tentang koordinasi antar sub bidang dalam penyusunan rencana dan program pembangunan infrastruktur yang efektif dan efisien
Umum
Telusuri agenda terkini yang mendukung pelaksanaan berbagai program strategis untuk pembangunan dan pelayanan publik.
Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Telusuri agenda prioritas Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang dirancang untuk meningkatkan efektivitas perencanaan pembangunan daerah.
Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
Telusuri jadwal agenda Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang berfokus pada pengawasan dan evaluasi berkelanjutan terhadap pelaksanaan pembangunan.
Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam
Telusuri informasi terkini mengenai agenda Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam yang berfokus pada pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan bersama.
Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
Telusuri agenda strategis Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang mendukung pengembangan infrastruktur demi memperkuat konektivitas wilayah.
Artikel
Temukan informasi penting tentang inovasi pembangunan yang mendukung kemajuan daerah.
Berita Bappeda
Ulasan lengkap tentang program unggulan Bappeda yang berkontribusi pada kemajuan wilayah.
Informasi
Dapatkan informasi terbaru tentang program pembangunan daerah yang inovatif dan berdampak
Kinerja Pembangunan Kaltim
Ketahui perkembangan signifikan dalam kinerja pembangunan Kaltim yang mendorong kemajuan ekonomi daerah
Berita Nasional
Temukan berita terkini tentang perkembangan yang menyentuh berbagai aspek kehidupan bangsa.
Jumat, 21 Januari 2022
Admin
Berita
1453 kali dilihat
Dialog TVRI Dengan Tema Membedah Rancangan Undang-undang Ibu Kota Negara (RUU IKN)
Kamis, 20/01/2022. Kepala Bappeda Kaltim, Prof. Dr. Ir. HM Aswin MM menghadiri dan menjadi Narasumber dalam Dialog Publik Hukum dan Kebijakan Penyelenggaraan Negara yang terselenggara atas kerjasama TVRI Kalimantan Timur dan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman.
Dialog ini dimaksudkan untuk memberikan informasi, edukasi, kritik dan problem solving atas tema dan/atau isu hukum yang dibahas.Dialog yang dilaksanakan di Studio TVRI Kalimantan Timur dengan host I Made Kertayasa tersebut mengangkat Topik “Membedah RUU IKN”.
Dalam dialog tersebut, Prof. Aswin menyampaikan tanggapan terkait Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) yang telah resmi disahkan menjadi undang-undang (UU) dalam rapat paripurna DPR RI, Selasa (18/1/2022).
“Pemerintah Provinsi Kaltim setuju dan sangat bergembira dengan ditetapkannya RUU Ibu Kota Negara menjadi Undang-undang, karena akan memberikan dampak positif dalam pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Kaltim dan Indonesia pada umumnya.” ujar Kepala Bappeda Provinsi Kaltim tersebut.
Lebih lanjut disampaikan, dalam proses penyusunan RUU Ibu Kota Negara menjadi Undang-Undang tersebut kurang melibatkan partisipasi masyarakat, pemangku kepentingan, dan stakeholder secara luas dalam memberikan kontribusi, masukan, dan saran.
Setelah disahkannya Undang-Undang Ibu Kota Negara, yang harus difikirkan bagi pemangku kepentingan dan stakeholder terkait adalah apa saja yang harus dipersiapkan berdasarkan Undang-Undang tersebut, baik terkait partisipasi dan kontribusi masyarakat hukum adat disana yang belum tertulis dalam Undang-Undang tersebut maupun terkait pertanahan, kehutanan, dan pertambangan akan dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan peraturan mengenai IKN.
Dialog tersebut juga menghadirkan narasumber dari akademisi, Warkhatun Najidah, S.H., M.H (Ketua Pusat Studi Otonomi Daerah, Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman).
#bappedakaltim2022
#tvrikaltim
#universitasmulawarman
#undangundangikn
#ibukotanegarabaru
#ibukotanusantara
#ppidbappedakaltim