Bappeda Kaltim

Artikel

Berita Bappeda

Informasi

Kinerja Pembangunan Kaltim

Berita Nasional

Rabu, 02 November 2022

Admin

Berita

1244 kali dilihat

Focus Group Discussion dan Penyampaian Uji Petik Hasil Asesmen Penyusunan RAD PD Provinsi Kalimantan Timur

Jumat, 28/10/2022 Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Prov. Kaltim menghadiri agenda Focus Group Discussion dan Penyampaian Uji Petik Hasil Asesmen Penyusunan RAD (Rencana Aksi Daerah) PD (Penyandang Disabilitas) Prov. Kaltim yang merupakan rangkaian dari Kunjungan Lapangan Asisten Penyusunan RAD PD Prov. Kaltim guna pemenuhan hak penyandang disabilitas sebagaimana diatur dalam UU No. 8 tahun 206 tentang Penyandang Disabilitas.

FGD dan Penyampaian Uji Petik Hasil Asesmen Penyusunan RAD PD Prov. Kaltim dilaksanakan di Bappeda Prov. Kaltim dan melalui zoom meeting. Agenda tersebut dibuka oleh Kabid. Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Prov. Kaltim – Hj. Nani Nuraini, ST. MT mewakili Kepala Bappeda Prov. Kaltim. Dihadiri oleh Bappenas; Kemendikbudristek; Kementerian PUPR; Kementerian Perhubungan; Ketua Komisi Nasional Disabilitas; Pemprov. Kaltim; Kantor Staf Presiden; Organisasi Penyandang Disabilitas/ NGO/ LKS/ Mitra Pembangunan

FGD tersebut menghadirkan 3 (tiga) Narasumber yakni Bappenas; Kemendikbudristek serta Kemenkumham. Pada Multisektoral Perangkat Daerah perlunya mendorong penyusunan pedoman pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di berbagai sektor, seperti ketenagakerjaan, aksesibilitas pelayanan publik, sarana prasarana, dll. serta mendorong kolaborasi antar sektor (Dinas, Organisasi Penyandang DIsabilitas, Balai/Satker/UPTD) agar tidak terbatas di urusan sosial. Sedangkan pada Aktivitas OPDis/ NGO PD perlu mendorong skema pembiayaan yang berkelanjutan baik dalam penjangkauan dan pendataan maupun operasional layanan; Mendorong pelatihan dan pendampingan program pembangunan multi-sektoral yang berkelanjutan serta Koordinasi antar OPDis didorong untuk bekerjasama dengan Pemerintah Daerah.

Selain itu, dari kunjungan lapangan, beberapa instansi telah memahami paradigma baru PD, sehingga mendudukkan PD sebagai kelompok yang perlu diberdayakan bukan dikasihani. Sebagaimana Perencanaan dan Penganggaran Sensitif Disabilitas sesuai Kepmendagri No. 050-3708 dan Permendagri 90/2019 menjadi dasar inisiatif penyusunan kebijakan yang menyasar kepada PD.

#bappedakaltim2022

#penyusunanrencanaaksidaerah

#penyandangdisabilitaskaltim

#uuno8tahun2006

#ppidbappedakaltim