Postingan Lainnya

|
Rabu, 25 Juni 2025

|
Rabu, 25 Juni 2025

|
Rabu, 25 Juni 2025

|
Kamis, 05 Juni 2025

|
Rabu, 28 Mei 2025

|
Rabu, 28 Mei 2025

|
Selasa, 20 Mei 2025

|
Senin, 19 Mei 2025

|
Jumat, 16 Mei 2025

|
Kamis, 15 Mei 2025
Profil Bappeda
Sejarah Singkat Bappeda Kaltim: Dari 1974 hingga Pembaruan 2020
Tupoksi Bappeda
Temukan peran dan tanggung jawab Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2023
Struktur Organisasi
Lihat struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur untuk memahami pembagian tugas dan fungsi setiap unit
ASN Bappeda Prov. Kaltim
Dapatkan informasi lengkap tentang ASN Bappeda Provinsi Kalimantan Timur
Kepala Bappeda
Kenali sosok Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Timur dan visinya
Sekretariat
Ketahui lebih lanjut bagaimana Sekretariat Bappeda Provinsi Kaltim menjalankan peran pentingnya dalam koordinasi administrasi, keuangan, dan operasional untuk mendukung kelancaran tugas seluruh unit
Bidang perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Lihat struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur untuk memahami pembagian tugas dan fungsi setiap unit
Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
Temukan peran Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dalam merumuskan kebijakan dan mengembangkan sumber daya manusia serta kesejahteraan rakyat di Bappeda Kaltim
Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam
Simak bagaimana Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam memainkan peran penting dalam pengembangan kebijakan dan program untuk memaksimalkan potensi sumber daya
Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
Dapatkan wawasan tentang koordinasi antar sub bidang dalam penyusunan rencana dan program pembangunan infrastruktur yang efektif dan efisien
Umum
Telusuri agenda terkini yang mendukung pelaksanaan berbagai program strategis untuk pembangunan dan pelayanan publik.
Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Telusuri agenda prioritas Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang dirancang untuk meningkatkan efektivitas perencanaan pembangunan daerah.
Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
Telusuri jadwal agenda Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang berfokus pada pengawasan dan evaluasi berkelanjutan terhadap pelaksanaan pembangunan.
Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam
Telusuri informasi terkini mengenai agenda Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam yang berfokus pada pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan bersama.
Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
Telusuri agenda strategis Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang mendukung pengembangan infrastruktur demi memperkuat konektivitas wilayah.
Artikel
Temukan informasi penting tentang inovasi pembangunan yang mendukung kemajuan daerah.
Berita Bappeda
Ulasan lengkap tentang program unggulan Bappeda yang berkontribusi pada kemajuan wilayah.
Informasi
Dapatkan informasi terbaru tentang program pembangunan daerah yang inovatif dan berdampak
Kinerja Pembangunan Kaltim
Ketahui perkembangan signifikan dalam kinerja pembangunan Kaltim yang mendorong kemajuan ekonomi daerah
Berita Nasional
Temukan berita terkini tentang perkembangan yang menyentuh berbagai aspek kehidupan bangsa.
Rabu, 02 Desember 2020
Admin
Artikel
94566 kali dilihat
Kebijakan Money Follow Program Kaltim
Kebijakan anggaran Pemerintah Republik Indonesia melalui Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meminta kepada seluruh menteri jajaran kabinet kerja untuk menggunakan anggaran belanjanya sesuai dengan program prioritas. Jokowi menginginkan, anggaran belanja yang digelontorkan tidak lagi money follow function, melainkan money follow program pada rencana kerja pemerintah (RKP) 2017 dan tentunya Pemerintah Daerah harus juga mengakomodir kebijakan dari Pemerintah Pusat tersebut.
Berdasarkan pendapat Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian Darmin Nasution, para menteri harus ‘berani’ mengatur anak buahnya seperti pejabat eselon I dan II terkait penyusunan program prioritas. Sebab, besar atau tidaknya anggaran yang akan disediakan dalam RKP 2017 tergantung program prioritas, ungkapnya. "Itu sebabnya perintahnya turunnya ke menterinya. Itu dia ujian kepada menterinya," tegas Darmin di Istana Negara, Jakarta, Kamis (11/2/2016). Mengutip dari media massa.
Darmin menjelaskan, apa yang dimaksud Presiden Jokowi adalah anggaran belanja untuk proyek dan barang digunakan sesuai program prioritas yang sudah disusun rapi. Jokowi tidak menginginkan permintaan anggaran terlebih dahulu, namun tidak ada program prioritas.
"Itu Presiden maunya supaya kita kebijakannya ada dulu secara kementerian. Baru setelah ada kebijakannya, ada programnya, baru boleh diturunkan ke proyek. Jangan setiap tahun kalau APBN naik 12 persen, semua naik 12 persen. Ya enggak bisa begitu," ungkap Darmin.
Menurut Jokowi, jika anggaran belanja setiap kementerian lembaga hanya sesuai dengan fungsi jabatan tanpa diikuti program yang prioritas, maka hasil yang akan diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat tidak akan terasa wujudnya.
Kebijakan Penggunaan Anggaran Kaltim
Sejalan dengan kebijakan penggunaan anggaran dari Pemerintah Pusat maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mulai tahun 2017 dan tahun selanjutnya telah menerapkan kebijakan Money Follow Program. Penerapan kebijakan Money Follow Program oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tentu bertujuan untuk meningkatkan efesiensi belanja prioritas tahun anggaran 2017 maupun tahun 2018.
Prinsip Money Follow program dilakukan untuk mengamankan alokasi dana pada program prioritas dan meningkatkan efisiensi untuk belanja program prioritas. Implimentasi pendekatan tersebut dilakukan dengan mengerucutkan atau memfokuskan terhadap usulan program/kegiatan prioritas, mengintegrasikan berbagai sumber pendanaan (Kementrian/Lembaga, subsidi, hibah, Dana Alokasi Khusus, Dana Desa dan Pembiayaan melalui BUMN), serta pembahasan mendetail untuk persiapan proyek.
Berdasarkan RPJMD Kaltim Tahun 2013-2018 pada tahun anggaran 2018 prioritas pembangunan sebanyak 12 program kemudian difokuskan pada RKPD tahun 2018 menjadi 6 sektor prioritas pembangunan diantara :
1. Pendidikan dan Kesehatan;
2. Percepatan pengentasan kemiskinan;
3. Perluasan kesempatan kerja;
4. Pengembangan ekonomi kerakyatan;
5. Pengembangan Agribisnis dan
6. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar.
Sedangkan program prioritas semula sebanyak 119 sesuai RPJMD Kaltim Tahun 2013-2018 kemudian difokuskan RKPD Kaltim Tahun 2018 menjadi 29 program prioritas. (Humas Bappeda Kaltim/Sukandar,S.Sos).