Postingan Lainnya

|
Rabu, 25 Juni 2025

|
Rabu, 25 Juni 2025

|
Rabu, 25 Juni 2025

|
Kamis, 05 Juni 2025

|
Rabu, 28 Mei 2025

|
Rabu, 28 Mei 2025

|
Selasa, 20 Mei 2025

|
Senin, 19 Mei 2025

|
Jumat, 16 Mei 2025

|
Kamis, 15 Mei 2025
Profil Bappeda
Sejarah Singkat Bappeda Kaltim: Dari 1974 hingga Pembaruan 2020
Tupoksi Bappeda
Temukan peran dan tanggung jawab Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2023
Struktur Organisasi
Lihat struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur untuk memahami pembagian tugas dan fungsi setiap unit
ASN Bappeda Prov. Kaltim
Dapatkan informasi lengkap tentang ASN Bappeda Provinsi Kalimantan Timur
Kepala Bappeda
Kenali sosok Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Timur dan visinya
Sekretariat
Ketahui lebih lanjut bagaimana Sekretariat Bappeda Provinsi Kaltim menjalankan peran pentingnya dalam koordinasi administrasi, keuangan, dan operasional untuk mendukung kelancaran tugas seluruh unit
Bidang perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Lihat struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur untuk memahami pembagian tugas dan fungsi setiap unit
Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
Temukan peran Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dalam merumuskan kebijakan dan mengembangkan sumber daya manusia serta kesejahteraan rakyat di Bappeda Kaltim
Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam
Simak bagaimana Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam memainkan peran penting dalam pengembangan kebijakan dan program untuk memaksimalkan potensi sumber daya
Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
Dapatkan wawasan tentang koordinasi antar sub bidang dalam penyusunan rencana dan program pembangunan infrastruktur yang efektif dan efisien
Umum
Telusuri agenda terkini yang mendukung pelaksanaan berbagai program strategis untuk pembangunan dan pelayanan publik.
Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Telusuri agenda prioritas Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang dirancang untuk meningkatkan efektivitas perencanaan pembangunan daerah.
Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
Telusuri jadwal agenda Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang berfokus pada pengawasan dan evaluasi berkelanjutan terhadap pelaksanaan pembangunan.
Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam
Telusuri informasi terkini mengenai agenda Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam yang berfokus pada pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan bersama.
Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
Telusuri agenda strategis Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang mendukung pengembangan infrastruktur demi memperkuat konektivitas wilayah.
Artikel
Temukan informasi penting tentang inovasi pembangunan yang mendukung kemajuan daerah.
Berita Bappeda
Ulasan lengkap tentang program unggulan Bappeda yang berkontribusi pada kemajuan wilayah.
Informasi
Dapatkan informasi terbaru tentang program pembangunan daerah yang inovatif dan berdampak
Kinerja Pembangunan Kaltim
Ketahui perkembangan signifikan dalam kinerja pembangunan Kaltim yang mendorong kemajuan ekonomi daerah
Berita Nasional
Temukan berita terkini tentang perkembangan yang menyentuh berbagai aspek kehidupan bangsa.
Selasa, 07 Februari 2023
Admin
Berita
2222 kali dilihat
Konsultasi Publik Tentang Pokok-Pokok Perubahan Pada UU No. 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara (IKN)
Senin (06/02/2023), Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bu Elly Luchritia Nova, S.T., M.T. beserta staf menghadiri agenda Konsultasi Publik Tentang Pokok-Pokok Perubahan Pada UU No. 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara (IKN) yang dilaksanakan di Hotel Novotel Balikpapan melalui Zoom Meeting.
-
Agenda tersebut dibuka oleh Pak Drs. Oktorialdi, MA, Ph.D selaku Plt. Staf Ahli Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas bidang Hubungan Kelembagaan serta menghadirkan 3 (tiga) orang Narasumber yakni Pak Dr. Agung Purnomo, S.H., M. Hum selaku Direktur Hukum, Unit Hukum dan Kepatuhan Otorita Ibu Kota Nusantara; Pak Mujibuddawah, SE., ME. sebagai Kepala Biro Keuangan, BMN, ADP Otorita Ibu Kota Nusantara; Constantinus Kristomo, S.S., M.H. sebagai Kepala Pusat Perencanaan Hukum Nasional, BPHN – Kementerian Hukum dan HAM.
-
Dari sejumlah peraturan pelaksanaan dari UU IKN yang sudah disahkan beserta yang lainnya dalam proses pembahasan, namun selama UU IKN dilaksanakan, ada beberapa hal yang perlu diperkuat dalam pengaturannya. Maka dari itu, Konsultasi Publik ini diadakan untuk menjaring masukan konstruktif dari para stakeholders agar dapat mematangkan pokok-pokok perubahan UU IKN. Penguatan Pengaturan mengenai Keberlanjutan Pembangunan IKN dilakukan dengan menghapus frasa “yang diatur khusus dalam Undang-Undang ini” dikarenakan ketentuan penutup UU IKN menimbulkan interpretasi apabila suatu ketentuan tidak diatur secara khusus dalam UU IKN maka tidak dapat dikecualikan dari ketentuan peraturan perundang-undangan secara umum. Maka dari itu, penambahan konsep “kahar fiskal” yang merupakan kondisi dimana negara tidak mampu membayar utang dan biaya lainnya yang telah jatuh tempo. Kecuali dalam keadaan kahar fiskal ini, kegiatan 4P tetap dilaksanakan sampai selesai penahapan pembangunan IKN. Peraturan pelaksanaan UU IKN yang bertentangan dengan Perubahan UU IKN harus disesuaikan dan ditetapkan paling lama 2 (dua) bulan sejak Perubahan UU IKN ditetapkan.
-
Penataan Tata Kelola IKN merupakan Kebutuhan yang harus segera dilakukan dengan melakukan perubahan Undang-Undang dan Peraturan terkait. Serta perlunya Efektifitas dan efisiensi dalam pelayanan publik menjadi aspek mendasar dalam membangun Tata Kelola IKN. Dengan kebutuhan perubahan Undang-Undang untuk efektifitas dan kemanfaatan yang lebih besar.
#bappedakaltim2023
#infrastrukturdankewilayahan2023
#konsultasipublikuuno3tahun2012ibukotanegara
#ibukotanegarabaru
#ibukotanusantara
#ppidbappedakaltim