Postingan Lainnya

|
Rabu, 25 Juni 2025

|
Rabu, 25 Juni 2025

|
Rabu, 25 Juni 2025

|
Kamis, 05 Juni 2025

|
Rabu, 28 Mei 2025

|
Rabu, 28 Mei 2025

|
Selasa, 20 Mei 2025

|
Senin, 19 Mei 2025

|
Jumat, 16 Mei 2025

|
Kamis, 15 Mei 2025
Profil Bappeda
Sejarah Singkat Bappeda Kaltim: Dari 1974 hingga Pembaruan 2020
Tupoksi Bappeda
Temukan peran dan tanggung jawab Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2023
Struktur Organisasi
Lihat struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur untuk memahami pembagian tugas dan fungsi setiap unit
ASN Bappeda Prov. Kaltim
Dapatkan informasi lengkap tentang ASN Bappeda Provinsi Kalimantan Timur
Kepala Bappeda
Kenali sosok Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Timur dan visinya
Sekretariat
Ketahui lebih lanjut bagaimana Sekretariat Bappeda Provinsi Kaltim menjalankan peran pentingnya dalam koordinasi administrasi, keuangan, dan operasional untuk mendukung kelancaran tugas seluruh unit
Bidang perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Lihat struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur untuk memahami pembagian tugas dan fungsi setiap unit
Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
Temukan peran Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dalam merumuskan kebijakan dan mengembangkan sumber daya manusia serta kesejahteraan rakyat di Bappeda Kaltim
Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam
Simak bagaimana Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam memainkan peran penting dalam pengembangan kebijakan dan program untuk memaksimalkan potensi sumber daya
Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
Dapatkan wawasan tentang koordinasi antar sub bidang dalam penyusunan rencana dan program pembangunan infrastruktur yang efektif dan efisien
Umum
Telusuri agenda terkini yang mendukung pelaksanaan berbagai program strategis untuk pembangunan dan pelayanan publik.
Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Telusuri agenda prioritas Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang dirancang untuk meningkatkan efektivitas perencanaan pembangunan daerah.
Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
Telusuri jadwal agenda Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang berfokus pada pengawasan dan evaluasi berkelanjutan terhadap pelaksanaan pembangunan.
Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam
Telusuri informasi terkini mengenai agenda Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam yang berfokus pada pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan bersama.
Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
Telusuri agenda strategis Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang mendukung pengembangan infrastruktur demi memperkuat konektivitas wilayah.
Artikel
Temukan informasi penting tentang inovasi pembangunan yang mendukung kemajuan daerah.
Berita Bappeda
Ulasan lengkap tentang program unggulan Bappeda yang berkontribusi pada kemajuan wilayah.
Informasi
Dapatkan informasi terbaru tentang program pembangunan daerah yang inovatif dan berdampak
Kinerja Pembangunan Kaltim
Ketahui perkembangan signifikan dalam kinerja pembangunan Kaltim yang mendorong kemajuan ekonomi daerah
Berita Nasional
Temukan berita terkini tentang perkembangan yang menyentuh berbagai aspek kehidupan bangsa.
Rabu, 30 Juni 2021
Admin
Berita
1067 kali dilihat
Tindak Lanjut Kunjungan Kerja Anggota Komite II DPD RI ke Provinsi Kalimantan Timur (Berdasarkan Undangan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur No.005/2908/EK Tanggal 9 Juni 2021)
Balikpapan, 14 Juni 2021, 10.30 wita. Bappeda Provinsi Kalimantan Timur diwakili Bidang Infraswil menghadiri kegiatan kunjungan kerja anggota komite II DPD RI ke Provinsi Kalimantan Timur yang diselenggarakan di ruang auditorium Kota Balikpapan. Acara ini dihadiri oleh sebanyak 60 peserta yang terdiri dari Walikota Balikpapan dan jajarannya, Sekda Prov.Kaltim, DPD RI, BWS Kalimantan IV, BPDAS Mahakam-Berau, Bappeda Prov.Kaltim, Dinas PUPR-PERA, Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kehutanan Prov.Kaltim, Dinas PUPR dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan, PDAM Kota Balikpapan dan Samarinda, serta Forum DAS Kaltim.
Acara diawali dengan sambutan Walikota Balikpapan, H.Rahmad Mas'ud, sambutan Ketua Komite II DPD RI, Yorrys Raweyai dan kemudian acara dibuka oleh Sekretaris Daerah Prov.Kaltim, H.Muhammad Sa'bani. Selanjutnya sesi pemaparan dari BWS Kalimantan IV dan Balai Pengelolaan DAS Kalimantan Timur.
Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 mengenai Sumber Daya Air serta perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Disamping itu, tujuan kunjungan ini juga untuk mendengar permasalahan yang dihadapi terkait sumber daya air, terkait kondisi, ketersediaan dan pengelolaannya, sehingga dengan hadirnya DPD RI dapat memberi solusi serta menjembatani persoalan koordinasi secara vertikal bersama Pemerintah Daerah. Didapatkan beberapa poin yang disampaikan antara lain air merupakan masalah klasik, Provinsi Kalimantan Timur memiliki air baku berlimpah, namun faktanya masyarakat masih kekurangan air bersih; Wilayah Kota Balikpapan dan Bontang wilayahnya dikelilingi oleh laut, sehingga wajar kekurangan air bersih. Berbeda dengan kondisi Kota Samarinda yang dilalui Sungai Mahakam namun masih mengalami kekurangan air bersih; Terkait pemenuhan ketersediaan Air Baku di Kota Balikpapan terdapat 3 (tiga) pembangunan fisik oleh BWS Kalimantan IV yang sedang dalam progres, yakni : Embung Aji Raden, Bendungan Teritip dan Bendungan Sepaku Semoi; Di Kota Balikpapan BWS Kalimantan IV telah melakukan beberapa penanganan pada sungai Ampal, yakni kegiatan penanganan hilir di muara sungai, dengan membuka alur muara supaya tidak terjadi hambatan air dari hulu. Namun untuk wilayah tengahnya masih menunggu penyelesaian masalah sosial karena masih banyak masyarakat yang mendiami sepanjang bantaran sungai; Kota Balikpapan termasuk kedalam penanganan banjir 3 Kota yang merupakan program prioritas Gubernur.
Selanjutnya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur siap memberikan dukungan dan menjalin kerjasama dengan Kementerian PUPR serta instansi pusat lainnya, merujuk terhadap UU Cipta Kerja, dengan melibatkan swasta dalam membangun sarana air bersihnya. Menindaklanjuti hal tersebut, Komite II DPD RI akan melakukan rapat kordinasi bersama Kementerian PUPR dan Kementerian terkait lainnya dengan membawa hasil kunjungan kerja ini dalam waktu dekat.
(HumasBappeda/Fajar).