Malinau, 30/5/12. Bupati Malinau Drs. Yansen TP, M.Si mewakili Gubernur Kalimantan Timur membuka acara Sinkronisasi dan Konsolidasi data pembangunan se Kalimantan Timur Tahun 2012 di ruang rapat kantor Bupati Kabupaten Malinau. Gubernur Kalimantan Timur yang berhalangan hadir pada acara tersebut karena pada saat bersamaan sedang menerima kunjungan wakil Menteri Pekerjaan Umum, Hermanto Dardak di Kota Balikpapan.
Peserta rapat dihadiri kurang lebih seratus lima puluh orang yang terdiri dari SKPD terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan seluruh BPS dan Bappeda Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur, sementara peserta dari Pemerintah Pusat dari Bappenas dan BPS Pusat.
Pelaksanaan kegiatan Sinkronisasi dan Konsolidasi Data Pembangunan se Kalimantan Timur merupakan pertemuan rutin yang dilaksanakan setiap tahun antara unsur Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur dengan Badan Pusat Statistik di daerah, sebagai sarana berbagi pengalaman dalam kaitannya dengan perstatistikan daerah dengan tujuan untuk mendapatkan data yang lebih baik dan obyektif sesuai dengan kondisi daerah masing-masing.
Agar dalam pelaksanaannya nanti memberikan hasil yang optimal sebagaimana harapan kita bersama, kiranya penyelenggaraan Sinkronisasi dan Konsolidasi Data Pembangunan se Kalimantan Timur Tahun 2012 ini dapat menghasilkan suatu rekomendasi untuk perbaikan, penyempurnaan dan pengembangan dalam rangka penataan data statistik daerah, baik statistik dasar, statistik sektoral maupun statistik khusus.
Arus Globalisasi Informasi
Gubernur Kaltim mengatakan sesuai dengan sambutan yang disampaikan Bupati Malinau yaitu “Siapa menguasai informasi (data) akan menguasai dunia”. Pernyataan ini sangat tepat, ditengah-tengah arus globalisasi informasi melalui internet atau juga dikenal dengan informasi dunia maya saat ini tanpa batas.
Pentingnya data dan informasi
Data dan Informasi menjadi sangat penting, tidak hanya untuk perencanaan pembangunan, tetapi juga menjadi dasar pengambilan keputusan maupun kebijakan. Atas data tersebut, berbagai progres pembangunan dievaluasi, peta masalah dilihat ulang, konsep perencanaan dan kebijakan pembangunan yang baru dirumuskan. Keberhasilan negara-negara maju sangat ditentukan oleh penguasaan informasi di segala bidang. Mereka tahu persis apa potensi wilayahnya, mereka tahu persis bidang-bidang apa saja yang menjadi prioritas, dan mereka tahu persis bagaimana mewujudkan visi, misi, dan program mereka.
Provinsi kaya ide pembangunan
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sangat kaya dengan berbagai ide pembangunan, sehingga perlu didukung oleh data yang ‘kuat’. Bagaimana mungkin kita akan menyusun program di bidang kesehatan kalau kita tidak tahu persis bagaimana kondisi kesehatan masyarakat? Bagaimana mungkin membangun sekolah di sebuah wilayah tanpa kita tahu seberapa jauh banyaknya penduduk yang berusia sekolah di wilayah tersebut? Bagaimana kita akan mengembangkan pariwisata kalau kita tidak tahu potensi apa yang tepat untuk dikembangkan? Bagaimana kita mengambil keputusan untuk menyusun program yang pro rakyat, kalau kita sendiri tidak tahu bagaimana kondisi sosial ekonomi masyarakat?
Basis data dan informasi
Proses perencanaan yang baik dan komprehensif merupakan titik penting untuk berhasilnya pembangunan. Untuk dapat menghasilkan perencanaan yang ideal tersebut maka setiap proses harus senantiasa dilakukan dengan basis data dan informasi yang valid dan terukur. Data dan informasi yang dihimpun berhubungan dengan potensi dan kondisi daerah dan merupakan bahagian penting demi hasil perencanaan yang baik dan komprehensif.
Data dan informasi yang berkualitas harus dijadikan rujukan bagi penentuan kebijakan dan program sasaran yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Dengan ini, hasil akhir pembangunan berupa peningkatan kesejahteraan masyarakat/rakyat akan tercapai dengan efektif dan efisien.
Penggunaan terpenting data dalam proses perencanaan adalah untuk menyediakan target-target pembangunan”. Penggunaan data dan informasi paling jelas terlihat dalam penetapan indikator-indikator, seperti indikator pencapaian kinerja pembangunan. Indikator yang ada kemudian dijadikan capaian target yang bisa diukur. Sehingga, saat pembangunan sedang dan selesai dilaksanakan dapat dilakukan monitoring dan evaluasi dengan pengukuran yang jelas.Untuk itu, Pemerintah Daerah harus selalu mempunyai basis data (data base) yang terpercaya, valid dan senantiasa diperbaharui (up to date).
Kerja sama dengan penyedia data seperti Badan Pusat Statistik (BPS), terus ditingkatkan. Namun, sebagai pelaksana pembangunan, Pemerintah Daerah juga sebaiknya menghimpun dan menginventarisir seluruh data dan informasi yang dibutuhkan untuk pembangunan. Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus mempunyai database yang update, sehingga pelaksanaan pembangunan yang berhubungan dengan teknis institusinya bisa diukur langsung dan diketahui target pencapaiannya. Tidak dapat dielakkan, pemerintah daerah harus selalu memperbaharui data dan mempunyai data yang valid. Di Tingkat Pusat sering kali keinginan kementerian untuk memiliki data sektoral menjadi terkendala di dalam proses pengumpulan datanya.
Sehingga ketersediaan data sangat tergantung sekali, apakah dinas di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota melakukan upaya-upaya pengumpulan data untuk keperluan sektornya. Kalau tidak, maka akan sulit sekali bagi Pemerintah Pusat untuk menyusun sebuah program yang benar-benar menyentuh persoalan masyarakat hingga wilayah terkecil/pedesaan.
Ketersedian data daerah
Salah satu permasalahan penggunaan data dalam proses perencanaan pembangunan selama ini adalah masih terbatasnya ketersediaan data dan informasi yang akurat dengan keadaan saat ini (update). Hal ini akan menyebabkan proses perencanaan pembangunan itu sendiri terkadang dilakukan dengan menggunakan data yang tidak up to date, selain itu ketersediaan data daerah yang kurang timely, data yang tidak ada, data tahunan dari sumber yang berbeda sehingga tidak dapat dianalisis, pengelolaan yang tidak efisien, data yang tidak sinkron antar SKPD, lambatnya arus informasi dari satu bagian ke bagian lain.
Persoalan data ‘usang’ (mungkin sedikit lebih baik dari pada data tidak ada sama sekali) sering dialami oleh banyak pihak yang selalu menggunakan data sebagai landasan untuk bekerja. Tetapi, tidak dapat dipungkiri bahwa tidak sedikit pula yang kurang peduli terhadap data. Bahkan, kalaupun itu data terbaru dan sudah tersaji di depan mata, data hanya dibiarkan saja sebagai onggokan angka-angka atau publikasinya menjadi penghias lemari di ruang kerja tanpa adanya manfaat yang dapat diperoleh.
Solusi untuk meletakkan data dan informasi sebagai basis utama perencanaan daerah antara lain :
1. Perlunya kesamaan paradigma seluruh aparatur Pemerintah Daerah sebagai eksekutor pembangunan tentang pentingnya data dan informasi dalam proses perencanaan. Perlu adanya manajemen database yang terintegrasi antara institusi yang ada dan membentuk satu pangkalan data sebagai pusat data daerah (peran ini bisa di ambil oleh Bappeda). Kerja sama antara Pemerintah Daerah dan BPS perlu terus ditingkatkan;
2. Kemudian setiap SKPD di daerah harus secara kontinyu menyuplai data dan informasi teknis SKPD-nya kepada pangkalan data daerah (Bappeda).
Gubernur berpesan pada akhir sambutannya menyatakan bahwa pelaksanaan kegiatan Sinkronisasi dan Konsolidasi Data Pembangunan se Kalimantan Timur Tahun 2012, kiranya dapat dijadikan sebagai salah satu referensi dan bahan masukan dalam perbaikan dan penyempurnaan serta penataan perstatitistikan daerah dimasa-masa yang akan datang.
Data dan informasi dapat memberikan kontribusi positif
Pelaksanaan rapat sinkronisasi dan konsultasi data pembangunan se Kalimantan Timur selama tiga hari dan berakhir pada tanggal 1 Juni 2012 ditutup oleh Wakil Bupati Malinau, Topan Amrullah,S.Pd yang juga mewakili Gubernur Kaltim yang berhalangan hadir. Pada sambutan Gubernur Kaltim yang dibacakan oleh Wakil Bupati Malinau menyatakan bahwa “Kita semua mengharapkan acara rapat sinkronisasi dan konsolidasi data pembangunan se Kalimantan Timur Tahun 2012 dapat memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan daerah khususnya dan pembangunan nasional umumnya serta dapat Memantapkan Daya Saing Ekonomi Daerah dan Program Pro Rakyat Guna Mewujudkan Kaltim Bangkit 2013” ungkap Gubernur Kaltim.
Sumber data : Bidang Statistik dan Pengendalian Pembangunan Kaltim dan di publikasikan oleh Humas Bappeda Kaltim/Sukandar,S.Sos).
Photo : M. Yusni Bid. Statistik & Pengendalian Pembangunan Bappeda Kaltim