Bappeda Kaltim Gelar Forum SKPD 2013

Samarinda, 25/3/13. Program Kaltim Tahun 2014 harus terukur, output, outcame serta dampak serta empek atau manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat harus bisa diukur dalam rangka peningkatan program pembangunan Provinsi Kalimantan Timur.

Hal ini diungkapkan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, DR.H. Irianto Lambrie pada saat memberikan arahan sekaligus membuka acara Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 dalam rangka Penyusunan Rencana Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 di ruang rapat Renstra lantai III Bappeda Kaltim, Jl. Kusuma Bangsa Nomor 2 Samarinda.

Peserta forum diikuti peserta kurang lebih dua ratus lima puluh orang lebih yang terdiri dari seluruh pejabat maupun staf di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan seluruh Bappeda Kabupaten/Kota se Kaltim.

Sementara Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Timur, DR.Ir.H. Rusmadi.MS menyampaikan laporan penyelenggaraan Forum SKPD dalam rangka Penyusunan Kerja Pembangunan Kalimantan Timur Tahun 2014.

Sesuai laporan Kepala Bappeda Kaltim bahwa rangkaian proses pembahasan Rancangan Awal RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah) tahun 2014 sebelum pelaksanaan MUSRENBANG Provinsi Kaltim yang telah dilaksanakan Bappeda Provinsi Kaltim antara lain : (1). Rapor Bappeda se Kalimantan Timur di Kota Tarakan pada tanggal 6-7 Pebruari 2013; (2). Penyampaian Rancangan Awal RKPD Kaltim Tahun 2014 di Samarinda, 4 Mare 2013; (3). Entry usulan program/kegiatan SKPD se Kaltim pada tanggal 7 s.d 13 Maret 2013; (4). Verifikasi Rancangan Renja SKPD Tahun 2014 di Samarinda pada tanggal 14-15 Maret 2013; (5). Rakor Prioritas Pembangunan Kalimantan Timur di Samarinda pada tanggal 18 s.d 19 Maret 2013 yang berupa kesepakatan program/kegiatan prioritas tahun 2014; (6). Konsultasi Publik di ruang rapat lantai 3 Rektorat UNMUL Samarinda pada tanggal 22 Maret 2013 dengan tujuan menyerap aspirasi akademisi, praktisi/organisasi profesi, tokoh masyarakat dalam penajaman program prioritas tahun 2014, dan hari ini 25/3/13 pelaksanaan Forum SKPD dalam di Bappeda Kaltim dalam rangka penyusunan RKPD Kaltim 2014.    

Sesuai UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara, UU No.25/2004  tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah telah mengamanatkan adanya penyempurnaan sistem perencanaan dan penganggaran nasional, baik pada aspek proses dan mekanisme maupun tahapan pelaksanaan musyawarah perencanaan di tingkat pusat dan daerah. Sehubungan dengan itu, untuk menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2014, yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, Pemerintah Daerah perlu menyelenggarakan Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang merupakan wadah penampungan dan penjaringan aspirasi masyarakat, dan dunia usaha (pemangku kepentingan), untuk penyempurnaan rancangan kebijakan penyusunan Renja SKPD tahun 2014.

Hal ini menunjukkan dalam pendekatan perencanaan menggunakan sistem perencanaan bawah atas (bottom up planning) berdasarkan asas demokrasi dan desentralisasi.  Dalam proses penyusunan Renja SKPD tahun 2014 pelaksanaan konsultasi publik dipisahkan antara Kabupaten/Kota dengan Provinsi.  Forum SKPD 2013 dilaksanakan secara berjenjang, mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/ kota hingga tingkat Provinsi, termasuk penyelenggaraan Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (Forum SKPD) di tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota.

Forum SKPD adalah awal untuk persiapan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan tahunan provinsi yang melibatkan para pelaku pembangunan di kabupaten dan kota dalam lingkup Pemerintah Provinsi.  Forum SKPD Provinsi membahas rancangan Renja SKPD provinsi dengan menggunakan prioritas program dan kegiatan yang dihasilkan dari musrenbang Kabupaten/Kota, sebagai bahan untuk menyempurnakan rancangan Renja SKPD Provinsi, yang difasilitasi oleh SKPD terkait.

Tujuan Forum SKPD
Tujuan dilaksanakannya Forum SKPD dan atau Forum Gabungan SKPD Provinsi tahun 2013 (menurut Pasal 145 Permendagri Nomor 54 tahun 2010) adalah :
a.    Menyelaraskan program dan kegiatan SKPD Provinsi dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang Kabupaten/Kota;
b.    Mempertajam indikator serta target kinerja program dan kegiatan SKPD Provinsi sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD;
c.    Menyelaraskan program dan kegiatan antar SKPD Provinsi dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan prioritas pembangunan daerah; dan
d.    Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing SKPD Provinsi.

Forum SKPD Provinsi tahun 2013 membahas rancangan Renja SKPD Provinsi tahun 2014 dengan masukan dari Musrenbang Kabupaten/Kota atau Forum SKPD Kabupaten/Kota tahun 2013, sebagai upaya menyempurnakan rancangan Renja SKPD Provinsi tahun 2014.

Rancangan Renja SKPD Provinsi tahun 2014 hasil Forum SKPD Provinsi tahun 2013, menjadi bahan pemutakhiran rancangan RKPD Provinsi tahun 2014 untuk selanjutnya dibahas di dalam Musrenbang RKPD Provinsi tahun 2013.

MASUKAN (Bahan Forum SKPD dan atau Forum Gabungan SKPD)

Bahan yang disiapkan dalam penyelenggaraan Forum SKPD dan atau Forum Gabungan SKPD tahun 2013 adalah :
a.      Dari Kabupaten/Kota :
•    Daftar prioritas program dan kegiatan pembangunan hasil Musrenbang Kabupaten dan  Kota tahun 2013,  berdasarkan  sumber  pendanaan  (APBD  Provinsi  menurut  SKPD Provinsi terkait dan APBN/kementerian-lembaga).
•    Daftar usulan program dan kegiatan lintas kabupaten dan kota tahun 2014
•    Masukan terhadap rancangan awal RKPD Provinsi tahun 2014.

b.    Dari Provinsi :
•    Hasil evaluasi kinerja pelaksanaan Renja SKPD pada tahun sebelumnya.
•    Daftar prioritas program dan kegiatan pembangunan berdasarkan Renstra SKPD.
•    Daftar prioritas program dan kegiatan pembangunan berdasarkan rancangan awal RKPD 2014.
c.    Rancangan Renja SKPD 2014
d.    Daftar alokasi anggaran  indikatif untuk masing-masing SKPD.

KELUARAN (Hasil Forum SKPD dan atau Forum gabungan SKPD) yang dihasilkan adalah :
a)    Rancangan  Renja  SKPD  Provinsi  yang  memuat  kerangka  regulasi  dan  kerangka anggaran SKPD.
b)    Daftar prioritas program dan kegiatan menurut sumber pendanaan (APBD Provinsi dan APBN/BLN) yang disusun menurut kabupaten dan kota. Selanjutnya,  prioritas  program  dan  kegiatan  tersebut  diinformasikan  kepada masing-masing kabupaten dan kota oleh delegasi kabupaten dan kota.

(Humas Bappeda Kaltim/Sukandar,S.Sos).