Pembangunan Tidak Berdiri Sendiri

Samarinda, Kamis, 12/3/15. Perencanaan Program Pembangunan Daerah adalah suatu  proses untuk memperoleh hasil maksimal dalam mencapai target atau sasaran yaitu dengan kata kunci peningkatan kesejahtaraan masyarakat.

Program pembangunan daerah tidak berdiri sendiri diperlukan program dan kegiatan lainnya yang dapat mendukung atas sasaran yang sama yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Hal ini diungkapkan oleh Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Timur, DR.Ir.H. Rusmadi.MS pada saat menyampaikan paparan tentang  Arah Kebijakan & Prioritas Pembangunan Rancangan Awal RKPD Provinsi Kaltim Tahun 2016 pada acara Konsultasi Publik dalam rangka Rancangan Awal RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2016 di ruang rapat Rektorat, Universitas Mulawarman Samarinda.

Peserta rapat konsultasi publik dihadiri kurang lebih 150 orang terdiri dari pihak akedemisi, LSM, Ormas, tokoh masyarakat, dan paara pejabat atau staf yang mewakili SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan pejabat atau yang mewakili lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota se Kaltim;

Pelaksanaan Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 dimulai pada pukul 8.30 wita s.d 12.00.wita, di ruang rapat Rektorot Unmul Samarinda lantai II. Acara diawali dengan pembacaan do’a dari Unmul dan dilanjutkan dengan penyampaian sambutan sekaligus membuka acara Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Provinsi Kaltim Tahun 2016 oleh Prof.DR.Ir. Agung Mustofa Laksono, Pembantu Rektor I mewakili Rektor Umnul Samarinda dan di dampingi oleh Kepala Bappeda Provinsi Kaltim, DR.Ir.H. Rusmadi,MS  dengan moderator H. A. Sofyan Maskur, SH., MH Direktur Eksekutif The Jawa Pos Institute of Pro Autonomy /JPIP Kaltim.

Prof. DR.Ir. Mustofa Agung Laksono dalam menyampaikan sambutannya mengatakan bahwa perencanaan pembangunan tidak serta merta dalam merencanakanan diperlukan konsutasi publik dalam merancang perencanaan pembangunan menuju kesejahteraan masyarakat.

PEMAPARAN

Pemaparan Rancangan Awal RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 disampaikan oleh Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Timur, DR.Ir.H. Rusmadi,MS dengan poin-poin penting antara lain :
1. Konsultasi Publik ini sangat penting dalam memberikan masukan dalam Rancangan Awal RKPD Provinsi Kaltim tahun 2016;
2. Program Pembangunan Daerah harus mampu mengatasi pengangguran dan serta membuka lapangan kerja sehingga dapat menurunkan angka kemiskinan;
3. Pertumbuhan ekonomi hingga tahun 2018 diharapkan rata-rata 5 s/d 6 % dengan target yang diharapkan sebesar 4,7 s/d 5,3%;
4. Sektor pertanian dan industri pengolahan di masa depan diharapkan dapat menggantikan dari sektor migas;
5  Industri pengolahan yang sifatnya migas sangat mengkuatirkan dimasa depan;
6. Perencanaan saat ini katakanlah tidak ada migas dan batubara sehingga sektor pertanian akan tumbuh;
7. Program penanggulangan kemiskinan harus fokus dalam pengelolaannya;
8. Program pembangunan tidak berdiri sendiri harus didukung dengan program pembangunan lainnya;
9. Program prioritas dapat dilihat sejauh mana program tersebut berkolerasi terhadap sasaran pembangunan yang diharapkan;
10. Daya saing dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat;
11. Membangun sektor unggulan dengan menggunakan indikator-indikator yang akan dicapai;
12. Indikator teknis yang ada diperlukan masukan dari masyarakat;
13. Indikator makro yang bisa digunakan salah satunya masukan dari masyarakat;
14. Indikator lingkungan yang terdapat dalam RPJMD;
15. Ada 19 indikator utama dan ada 10 indikator yang telah tercapai;
16. Sasaran dan arah kebijakan pembangunan Kaltim tahun 2016;
17. Program pembangunan setiap tahunnya harus ada penekanan untuk mencapai visi tahun 2018;
18. Bicara nilah tambah ekonomi berhubungan dengan industri dan infrastruktur;
19. Program pembangunan harus ada skla prioritas dalam rangka mencapai sasaran;
20. Kualitas sekolah bisa dilihat dari rata-rata lama sekolah di Kaltim dan di Kaltim diperlukan untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah;
21. Sasaran pembangunan dan daya saing ekonomi;
22. Sektor infrastruktur sangat tergantung dalam meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Infrastruktur Dasar;
23. Tugas pemerintah harus fokus terhadap pembangunan di daerah pusat pertumbuhan;
24. Pendekatan pembangunan infrastruktur dalam rangka memangkas jarak tempuh dan memudahkan akses masyarakat untuk peningkatan ekonomi;
25. Pemerintah sangat ngotot dalam pembangunan industri berbasis oli chemecal yang ada di KIPI Maloy;
26. Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan
27. Perencanaan pembangunan jalan tol laut yang menghubungkan antara Kota Balikapan dan PPU;
28. Program pembangunan tahun 2016 sudah jelas namun begitu perlu masukan dalam rangka penyempurnaan;
29. Pemerintah Daerah tidak boleh bergantung terus terhadap kebijakan fiskal dari Pemerintah Pusat sehingga memiliki semangat dalam meningkatan pendapatan daerah;
30. Dana perimbangan hal yang tidak pasti dan cenderung turun;
31. Dana yang dapat dilihat dalam rangka melayani masyarakat bisa dilihat dari belanja modal.

PEMBAHAS

DR. Eng. Idris Mandang, M.Si (Akedemsi Universitas Mulawarman);

Pembahas pertama memberikan masukan tentang antara lain :
1. Konsep ekonomi biru sangat sejalan dengan konsep ekonomi hijau;
2. Potensi kelautan di Kaltim dapat digali lebih lanjut;
3. Sektor kemaritiman belum tersentuh, sebaiknya sektor tersebut dihubungkan dengan sektor pelabuhan di KIPI Maloy;
4. Pengembangan pariwisata di berau lebih banyak;
5. Konsep ekonomi biru bisa masuk pada tahun 2016;

Azmal Ridwan (Ketuaq GAPKI Kalimantan Timur);

Pembahas kedua memberikan masukan tentang antara lain :
1.  Bisnis perkebunan potensial di Kaltim;
2.  Ada 400 pengusaha perkebunan yang masuk anggota hanya ada 140 pengusaha;
3.  Alasan yang tidak masuk anggata bisa karena tidak sesuai dengan kriteria dan ada yang tidak mau masuk dalam anggota
4.  Sektor perkebunan andalan di Kaltim;
5.  Rencana tata ruang harus jelas, mana hutan, mana untuk kebun dan sebagainya;
6.  Biaya hidup di Kaltim sangat tinggi sehingga kita dituntut untuk berbuat yang sangat efektif;
7.  Pabrik sampo, sabun, kosmetik belum ada tapi kita memiliki CPO sehingga diperlukan terobosan ini dalam pengembangan hilirisasinya;
8.  Kita memerlukan orang-orang yang ektrim yang positif;
9.  Tidak ada orang pengangguran, yang ada orang malas bekerja;
10. Pemasaran sangat penting pada sektor perkebun yang memerlukan peran penting dari pihak pemerintah;
11. Potensi ke depan ada di Kaltim;
12. Buat konsep yang akan membuat orang tertarik terutama pada sektor hilirisasinya
13. Potensi peluang kerja di Kaltim sangat tinggi namun tenaganya didatangkan dari Jawa karena orang daerah tidak tertarik untuk bekerja di sektor perkebunan;
14. Bukan hanya indikator target yang dituju namun target pendapatan yang diutamakan.

Niel Makinuddin (Ketua TNC Kalimantan Timur)

Pembahas ketiga memberikan masukan tentang antara lain :
1. Struktur dalam program pembangunan ini masih banyak sektor migasnya;
2. Lingkungan yang tidak beres akan ditinggalkan oleh pihak investor;
3. RKPD Kaltim tahun 2016 dalam kata kunci tujuannya harus dalam rangka kesejahteraan masyarakat;
4. Kaltim harus berbangga hari karena sudah ada pengelolaan lingkungan;
5. Potensi konflik di Kaltim sebanyak 700 kasus pada sektor lingkungan hidup sehingga diperlukan pengelolaan konflik harus dikelola dengan baik supaya tidak menjadi bom waktu;
6. Sebanyaknya ada modeling pengelolaan sumberdaya alam, didesaign dengan baik dan juga adanya koridor satwa yang dilindungi sehingga akan berimbang;
7. Hewan membantu manusia dalam menyebarkan bibit pohon sehingga hutan akan terus terawat;
8. Bila bicara ketahanan pangan langsung kita bicara dengan adanya beras padahal masih banyak sektor lainnya yang perlu kita kembangkan;
9. Bila Kaltim ini diibaratkan kapal, berapa tonase daya angkut kita, bila berlebih maka akan tenggelam;
10. Bab IV terputus tidak nyambung dan tidak ada angkanya;
11. Usul dari angka target capaian dari 2 menjadi 5.

TANGGAPAN

DR.Ir.H. Rusmadi.MS.
1. ALKI II, Pemerintah Provinsi Kaltim telah berkometmen sangat baik di sektor kemaritiman;
2. ALKI II sangat potensial untuk menjadi alur 2;
3. Pemerintah Pusat untuk dapat take over dari inisiatif dari Pemerintah Provinsi Kaltim;
4. Terminal peti kemas di Karingau baru tahun 2013 beroperasi dan pada tahun tersebut sudah melampaui target artinya ini sangat potensial;
5. Tujuan pelabuhan ini untuk perdagangan dalam rangka peningkatan ekonomi;
6. Potensi kelautan sangat besar begitu juga potensi pariwisatanya;
7. Akses sangat diperlukan dalam pengembangan pariwisata, sektor ini memerlukan infrastruktur yang membutuhkan dukungan dari Pemerintah Pusat;
8. Kaltim membutuhkan orang-orang yang berani untuk merubah paradigma dalam peningkatan ekonomi masyarakat;
9. Ijin pertambangan sebanyak 4-5 juta ha di Kaltim
10. Pendekatan pada pusat pertumbuhan;
11. Sektor pangan masih mengarah pada sektor beras karena berhubungan dengan lahan;
12. Perlu dukungan pada konsep ini terhadap sektor lingkungan hidup;
13. Perlu ruang terbuka hijau sebanyak 30 %;
14. Sutuju sekali tentang efisiensi dari H. Abmo Dalle tentang program pembangunan yang ekonomis;
15. Membangun ekonomi tumbuh dan meminimalkan ketimpangannya;
16. Tata ruang sangat stategis dalam penanganan lahan. Prof. Sigit Hadiwinanto, staf ahli Gubernur sektor Pertanian;
17. Keluarga Perga Tata Ruang akan membuka peluang masuknya investor;
18. Sektor pangan hanya 47% masih kekurangan sekitar 120 ribu ton. Ka. Pertanian Kaltim, Ir.H. Ibrahim;
19. Rumah tangga petani semakin berkurang, bukan berarti luas lahan petani berkurang;
20. Produksi pisang kepok di sangkulirang sekitar 1,3 juta sisir, terkendala biaya ongkos transportasi;
21. Buah naga Kaltim terluas di Indonesia;
22. Pisang kepok diharapkan menjadi tepung;
23. Sektor air sangat dibutuhkan dalam meningkatkan produksi pertanian;
24. Permintaan tepung tapioka sangat tinggi;
25. Pendapatan petani singkong di Sulawesi bisa mencapai 15 juta per bulan;
26. Ka. Badan Perbatasan dan Pedalaman Kaltim, regulasi harus di infrastruktur;
27. Kebijakan harus membawa dampak apapun;
28. Ka. Bappeda Kaltim. Forum ini diharapkan dapat memberikan ruang dalam Ranwal RKPD Kaltim tahun 2016;
29. BSB sudah kontrak pada sisi udaranya, bulan Peb 2015 dan diharapkan pada tahun 2016 sudah dapat beroperasi;
30. Pembangunan infrastruktur dapat mendorong para investor untuk masuk ke Kaltim;
31. Tugas pemerintah untuk membangun jalan, terutama jalan tol, sedikitpun dari dunia usaha tidak ada masuk;
32. Potensi herbal sangat penting dan pemerintah sudah memberikan dorongan anggaran melalui Balikbang Provinsi Kaltim, tidak perlu dari pihak Balikbang bisa dari para peneliti;
33. Sidak semua program BUMD bersifat profit karena ada program sosial;
34. Alakosi pendidikan sudah teralokasikan yang penting programnya.

DISKUSI PESERTA

Ambo Dale – Pengusaha Samarinda
1. Transportasi urat nadi pembangunan, namun begitu pembangun bisa berjalan tanpa transportasi;
2. Dana yang hangus di untuk transportasi di Samarinda sebesar 1T setiap tahun;
3. Kenapa BSB belum selesai karena yang mondar mandiri ini orang-orang lebih banyak akan ke bandara Balikpapan;
4. Efesiensi perlu dipikirkan antara pelabuhan dan pergudangan kok sangat jauh coba antara pergudangan dan pelabuhan dekat akan timbul efisiensi;
5. Antara asas dan manfaatnya itu yang prioritas

Ahmad Riyadi - Infrastruktur
1. Data yang kongkrit yang disampaikan dimasa depan;
2. Dana perimbangan semakin menurun sehingga pendapatan daerah lebih dominan;
3. Belanja modal lebih sedikit dari barang dan jasa sehingga perlu direvesi kembali tentang belanja modalnya;
4. Program rumah layak huni, alangkah bagus tidak dikerjakan oleh Pemerintah Provinsi, kemungkinan sasarannya tidak akurat, sebaiknya diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;
5. Terkendala lahan dalam pekerjaan infrastruktur;
6. Pemerintah Provinsi harus menstresing kepada Pemerintah Kabupaten/Kota tentang kesiapan lahan pada pelaksanaan program dan kegiatan.

Joko – Dinas Pendidikan Kaltim
1. Sektor pendidikan diutamakan pada sektor pengajar;
2. Usulan dana pendidikan dapat diperhatikan;

Indra Purwadi - Kadin
1. Rencana yang sudah disusun sebaiknya sudah dikaji dengan baik;
2. OJK mendorong untuk menerbitkan obligasi daerah;
3. Peningkatan infrastruktur bisa menggunakan obligasi daerah;
4. Pengusaha da pemerintah sama dalam rangka meningkatkan ekonomi masyarakat.

Haris Siswanto  - Unmul  
1. Sektor kehutanan belum nampak pada RKPD;
2. Basis pengembangan di desa padahal KPH di daerah tersebut sehingga diperlukan program untuk masyarakat;
3. Sebaiknya dimasukkan dalam RKPD pada sektor kehutanan (KPH);

Fakultas. Pertanian Unmul – peneliti singkong
1. Arah pembangunan dari pemerintah adalah untuk kesejahteraan petani;
2. Singkong dapat ditanam dimana saja;
3. Singkong lokal bisa 3-5 kg per pohon dan singkong unggul bisa panen antara 10 – 15 kg per pohon;
4. Perlu lahan tanam bagi petani;
5. Perlu bantu pengelolaannya serta pemasarannya;
6. Pernah sosialisasikan pada Gubernur namun tanggapan masyarakat kurang;
7. Bagaimana singkong ini dapat mensejahterakan petani;
8. Komoditas yang cocok adalah pada sektor karet;
9. Sosialisasi terhadap masyarakat perlu pendampingan;

Ratna Nirmala - Unmul  
1. Perlunya dukungan dana terhadap sektor penelitian, karena sangat penting dalam kemajuan negara;
2. Penggalian potensi sumberdaya hayati terutama terhadap tanaman obat bisa dapat membantu dalam peningkatan ekonomi;
3. Masih kekurangan teknologi terhadap hilirisasi sektor pertanian atau sektor lainnya.

Hairuda – LSM  
1. Fiskal daerah (APBD) sumber dari PAD dan Perimbangan Daerah;
2. PAD dari sektor pajak belum optimal terutama pada sektor otomotif;
3. BUMD belum dapat memberikan PAD sehingga perlu di evaluasi, bila tidak memberikan dampak yang baik lebih baik dibubarkan saja;
4. Dana perimbangan untuk daerah perlunya dikawal oleh pemerintah sehingga mendapatkan yang proporsional;
5. Mendorong transfransi blok-blok migas di Kaltim;
6. Pembelanjaan APBD banyak yang mubazir dengan banyaknya bansos yang tidak tepat sasaran, sebaiknya diperketat.

Murni – Balikpapan  
1. Sektor lingkungan hidup mendapat perhatian.

Prof. Sutaji  – Unmul   
1. Model pembangunan partisipasi bersama rakyat;
2. Filosofi pembangunan Kaltim belum jelas;
3. Konsep pembangunan yang sustinebel dan MDGs, termsuk sektor ekonomi, ekologi;
4. Perlu model filosofi pembangunan yang dapat menampung sebuah kebutuhan;
5. Program pembangunan jangan muluk-muluk, dikuatirkan tidak mencapai sasaran.

Prof. Abu Bakar Al Bani – Unmul  
1. PDRB Kaltim sebesar 450 T sangat besar namun yang kembali ke Kaltim sangat kecil, apakah ini sebagai taktik dalam rangka menuntut Otsus;
2. Penurunan dana perimbangan dana daerah akibat dari penurunan harga migas sehingga kita tergantung pada globalisasi harga;
3. Sebaiknya PAD jangan dikenjot dari sektor pajak lebih baik dari sektor BUMD, bila BUMD tidak berfungsi sebaiknya ditutup saja;
4. Varitas unggul sektor pertanian terutama tanaman padi perlu dikaji dalam peningkatan pendapatan petani;
5. Sektor lingkungan hidup memerlukan kebijakan dari Pemerintah Pusat bukan dari Pemerintah Daerah.

(Humas Bappeda Kaltim/Sukandar, S.Sos).