Forum Konsultasi Publik Dalam Proses Penyusunan Rancangan Awal RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

Rabu, 26/01/2022. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Bappeda Provinsi Kalimantan Timur menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik Dalam Proses Penyusunan Rancangan Awal RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 yang dilaksanakan di hotel Novotel Balikpapan dan secara daring melalui zoom meeting. Peserta yang hadir dalam acara ini berjumlah sekitar 150 orang dan 200 partisipan yang hadir melalui zoom meeting terdiri dari unsur Perangkat Daerah Provinsi, unsur legislatif, instansi vertikal, TGUP3, akademisi, BUMD, asosiasi profesi, mitra pembangunan, dunia usaha serta tokoh masyarakat.

-

Tema RKPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2023 adalah “Penguatan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan Menuju Kesejahteraan Masyarakat Dalam Kerangka Kalimantan Timur Yang Berdaulat”. Sedangkan prioritas pembangunan Kalimantan Timur diarahkan pada Pengembangan angkatan kerja yang kompetitif dan berdaya saing; Penguatan ekonomi kerakyatan dan kewirausahaan masyarakat; Peningkatan produktivitas kawasan industri pengolahan secara berkelanjutan; Penguatan ekspor komoditi unggulan yang memiliki nilai tambah tinggi; Pemerataan dan pemantapan konektivitas dan aksesibilitas infrastruktur antar daerah dan kawasan pendukung IKN; serta Pengembangan kemandirian birokrasi untuk kebijakan publik yang berpihak pada kedaulatan daerah.

-

Pada kesempatan ini, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Bapak HM Sa’bani) yang mewakili Gubernur Kalimantan Timur membuka sekaligus memberi sambutan. Beliau menyampaikan bahwa konsultasi publik ini merupakan agenda penting dalam tahap perencanaan pembangunan Kalimantan Timur yang berfungsi untuk menjaring aspirasi, masukan serta saran dari seluruh pemangku kepentingan. Disampaikan pula bahwa Kalimantan Timur masih dihadapkan pada sejumlah tantangan, peluang dan permasalahan diantaranya berkenaan dengan pengesahan Undang-Undang Ibu Kota Negara, covid-19, perang dagang di dunia internasional, kebijakan ekonomi hijau, kebijakan ekspor batubara dari Pemerintah Pusat serta kondisi infrastruktur yang masih belum optimal.

-

Beberapa narasumber yang dihadirkan pada sesi diskusi dalam kesempatan ini antara lain Kepala BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur, Prof. Dr. Ir. HM Aswin, MM; Plt. Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Dr. Sugeng Hariyanto; dan Direktur Regional II Kementerian PPN/BAPPENAS, Mohammad Roudo, Ph.D. Dalam paparannya, Prof. Aswin menyampaikan permasalahan Kalimantan Timur dapat dipetakan beberapa hal antara lain masih tingginya tingkat kemiskinan; tingginya tingkat pengangguran terbuka; tingginya angka indeks gini; serta potensi penurunan kualitas lingkungan hidup. Melihat kondisi tersebut, maka prioritas serta arah kebijakan pembangunan Kalimantan Timur (Provinsi dan Kabupaten/Kota) di tahun 2023 perlu diarahkan pada upaya penyelesaian permasalahan yang masih dihadapi. Selain itu disampaikan pula terdapat sebanyak 6 tujuan dan 19 sasaran pembangunan dengan berbagai target indikator yang perlu dicapai di tahun 2023.

Pelaksanaan forum konsultasi publik ini ditutup dengan penandatanganan berita acara yang ditandatangani oleh seluruh pemangku kepentingan yang hadir.