Pembangunan Utamakan Kebutuhan Masyarakat Kaltim

Balikpapan, 7/3/2017. Program prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2018 harus mengutamakan kebutuhan masyarakat Kalimantan Timur diatas dipentingan kelompok maupun golongnan. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Dr.Ir.H. Rusmadi, MS saat menyampaikan sambutan sekaligus membuka acara Rapat Koordinasi Bappeda Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur di hadiri seluruh perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Bappeda Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur berjumlah kurang lebih tiga ratus orang di Ballroom Novotel Balikpapan.

Lebih lanjut Sekretaris Provinsi Kaltim yang merupakan mantan Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Timur mengatakan bahwa program pembangunan prioritas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur akan mempercepat perkembangan ekonomi berdasarakan 8 kawasan  prioritas antara lain :
1.     Kawasan Industri Karingau dan Buluminung, Balikpapan dan PPU;
2.    Kawasan Perkayuan, Perkapalan, Industri dan jasa, Kota Samarinda;
3.    Kawasan Industri berbasis Migas dan Kondensat, Kota Bontang;
4.    Kawasan ekonomi khusus Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional, Maloy (Maloy Batuta Trans Kalimantan Ekonomic Zones);
5.    Kawasan Industri Pariwisata Kepulauan Derawan, Kabupaten Berau;
6.    Kawasan Industri Pertanian, Kabupaten Paser dan PPU;
7.    Kawasan Industri Pertanian, Kabupaten Kukar dan Kubar;
8.    Kawasan Strategis Perbatasan Mahakam Ulu.
 
Sementara Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Timur, Dr.Ir.H. Zairin Zain, M.Si dalam sambutannya mengatakan  bahwa Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 dengan tema “Penguatan Ekonomi Masyarakat Menuju Kesejahteraan Yang Adil dan Merata”.

Pelaksanaan Rakor Bappeda Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur Tahun 2017 dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2018 dengan tujuan untuk Penyelarasan dan Penajaman Program Prioritas Pembangunan Antara  Provinsi Dengan Kabupaten/Kota Dan Program Prioritas Pembangunan Nasional.

Adapun dasar hukum pelaksanaan Rakor Bappeda Kabupaten/Kota se Kaltim antara lian : 1).  Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 2). Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3). Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Program Prioritas & Sasaran Pembangunan Kaltim Tahun 2018

Berdasarkan sasaran pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan melalui RPJMD Tahun 2013-2018 dengan masing-masing tahun anggaran telah ditetapkan tema pembangunan dari tahun 2014 dengan tema “Penguatan Daya Saing Daerah Berbasis SDA Terbarukan  Didukung Penguatan Managemen SD Aparatur”; tahun 2015 dengan tema  “Penyiapan Industrialisasi Produk Unggulan Daerah dan Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan”; Tahun 2016 dengan tema “Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi Produk Unggulan Daerah dan Pemantapan Konektivitas Intra dan Antar Wilayah”; tahun 2017 dengan tema “Pemantapan Industri Hilir untuk Mewujudkan Struktur Ekonomi yang Berkualitas”; dan tahun terakhir 2018 dengan tema “Penguatan Ekonomi Masyarakat Menuju Kesejahteraan yang Adil dan Merata”.

Program Prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 antara lain :
1.      Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan
2.      Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan
3.      Percepatan Pengentasan Kemiskinan
4.      Peningkatan Dan Perluasan Kesempatan Kerja
5.      Pengembangan Ekonomi Kerakyatan
6.      Percepatan Transformasi Ekonomi
7.      Pemenuhan Kebutuhan Energi Ramah Lingkungan
8.      Pengembangan Agribisnis
9.      Peningkatan Produksi Pangan
10.     Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar
11.     Reformasi Birokrasi Dan Tata Kelola Pemerintahan
12.    Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

Hasil Rakor Bappeda Kabupaten/Kota se Kaltim

Berdasarkan berita acara kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Perangkat Daerah Bappeda Provinsi Kalimantan Timur dengan Bappeda Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur berdasarkan hasil diskusi, tanggapan dan masukan dari peserta Rakor Bappeda Se Kalimantan Timur terhadap materi paparan yang disampaikan Provinsi Kalimantan Timur saat ini masih dihadapkan pada berbagai masalah pembangunan diantaranya :
1.    Masih adanya disparitas ekonomi dan wilayah yang disebabkan oleh kecenderungan menurunnya pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur yang kurang memadai untuk mendukung konektivitas antar wilayah pedalaman/perbatasan dan antar kawasan pusat pertumbuhan ekonomi, hal ini ditambah dengan kondisi pemulihan ekonomi dunia dan mitra dagang utama berlangsung lambat dan cenderung terbatas,
2.    Belum terdiversifikasinya komoditas ekspor non migas dalam pengembangan nilai tambah produk perekonomian Kaltim,
3.    Adanya kecenderungan menurunnya Kapasitas Fiskal Kalimantan Timur yang disebabkan oleh menurunnya tingkat pertumbuhan ekonomi akibat penurunan kinerja sektor pertambangan dan migas,
4.    Pendapatan dari dana perimbangan tidak sebanding dengan besarnya sumbangan PDRB Kaltim terhadap PDB Nasional akibat belum proporsionalnya kebijakan transfer dana pusat ke daerah yang menyebabkan kecilnya persentase dana transfer pusat ke Kalimantan Timur,
5.    Masih terdapat beberapa Kabupaten/Kota yang belum optimal dalam menyerap anggaran pembangunan dari DAK sehingga berpengaruh terhadap besaran dana transfer ke daerah.

Atas dasar hal-hal tersebut di atas, Bappeda Provinsi  dan  Bappeda Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur  menyepakati antara lain :
1. Rapat Koordinasi Bappeda Se Kalimantan Timur Tahun 2017 merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan Rapat Koordinasi Teknis (RAKORTEK) Pembangunan Daerah Antara Pusat dan Daerah di Makassar pada tanggal 28 Februari – 3 Maret 2017;
2. Percepatan pembangunan Kalimantan Timur sebagai upaya penguatan ekonomi masyarakat diarahkan dan difokuskan pada pengembangan 8 (delapan) kawasan prioritas Kalimantan Timur; adalah :   1). Kawasan Industri Kariangau dan Buluminung Kota Balikpapan dan Kabupaten Penajam Paser Utara; 2). Kawasan Industri Perkapalan dan Jasa Kota Samarinda; 3). Kawasan Industri Berbasis Migas dan Kondensat Kota Bontang; 4). Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan (KEK-MBTK) Kabupaten Kutai Timur; 5). Kawasan Industri Pariwisata Pulau Derawan dan sekitarnya  di Kabupaten Berau; 6). Kawasan Industri Pertanian Kabupaten Paser dan Kabupaten Penajam Paser Utara; 7). Kawasan Industri Pertanian Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Kutai Barat; 8). Kawasan Strategis Perbatasan Kabupaten Mahakam Ulu.
3. Dukungan penyusunan RKPD Tahun 2018 dilakukan secara terintegrasi dan bersama-sama untuk mengatasi isu–isu strategis serta permasalahan pembangunan yang dihadapi oleh Daerah Kalimantan Timur dengan memperhatikan program/kegiatan yang dapat diselesaikan pada tahun 2018 serta fokus mendukung RPJMD Provinsi Kalimantan Timur dan RKP Tahun 2018 salah satunya adalah penyelesaian pembebasan lahan dimasing-masing Kabupaten/Kota;
4. Memperkuat peran swasta dalam mendukung pembangunan Kalimantan Timur melalui sinergitas pembiayaan pembangunan antara pemerintah dan pihak swasta untuk mendorong pencapaian target pembangunan Kalimantan Timur;
5. Pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2017 paling lambat dilakukan pada minggu ketiga Bulan Maret 2017 dan Musrenbang RKPD Provinsi Kalimantan Timur pada minggu pertama  bulan April 2017;
6. Penyerapan anggaran secara optimal, dengan melakukan langkah-langkah berupa peningkatan kualitas perencanaan, penetapan APBD sesuai dengan jadwal yang telah di tentukan, penetapan pengelola anggaran segera  setelah penetapan APBD, peningkatan peran Tim Evaluasi Percepatan Realisasi Anggaran (TEPRA)                   di seluruh Kabupaten/Kota, dan pelaksanaan pelelangan dilakukan segera setelah persetujuan bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD tentang Rancangan APBD;
7. Kabupaten/Kota dalam mengusulkan kegiatan melalui sumber dana DAK dan bantuan keuangan provinsi agar konsisten dengan hasil proses perencanaan pembangunan daerah yang memenuhi persyaratan dokumen perencanaan seperti FS, DED, Amdal dan kesiapan lahan/legalitas lahan;
8. Bappeda Provinsi akan memfinalisasi usulan Program/Kegiatan masing-masing Kabupaten/Kota Tahun 2018 yang sesuai dengan tema pengembangan kawasan strategis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari berita acara kesepakatan ini satu minggu setelah pelaksanaan Rakor Bappeda saat ini;
9.  Bahan finalisasi usulan program/kegiatan sebagaimana dimaksud point kedelapan akan menjadi bahan pembahasan pada Forum Perangkat Daerah Provinsi yang dijadwalkan pada minggu ketiga Bulan Maret Tahun 2017;
10. Pelaksanaan Rakor Bappeda se-Kalimantan Timur Tahun 2018 akan diselenggarakan di Kota Bontang selambat-lambatnya minggu pertama Februari 2018.

(Humas Bappeda Provinsi Kaltim/Sukandar, S.Sos).