Pengembangan Sistem Data Gender dan Anak Untuk mendukung Percepatan Pengarusutamaan Gender

Samarinda, (8/09/2020). Dalam rangka pemenuhan kebutuhan data terpilah baik berdasar jenis kelamin maupun kelompok usia maka Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DKP3A) Provinsi Kalimantan Timur menyelenggarakan Webinar Pengembangan Sistem Data Gender dan Anak (SIGA) secara online.

Hadir dalam kegiatan ini kepala sub bidang Kesejahteraan Sosial Bappeda Provinsi Kaltim H. Andrie Asdi, SH dab Staff melalui aplikasi zoom meeting.

Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Dinas KP3A Provinsi Kaltim Hj. Halda Arsyad sekaligus sebagai narasumber. Dalam sambutannya Halda mengatakan data gender dan anak menjadi elemen pokok bagi terselenggaranya PUG dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA), untuk itu Kementrian membangun Sistem Data Gender dan Anak (SIGA).

Tujuan dari SIGA adalah untuk dapat mengumpulkan data dari berbagai sektor dan memberikan informasi data terpilah gender dan anak, secara up to date dan akurat. maka diharapkan setiap Perangkat Daerah dapat mendukung dan mengisi data indikator dan laporan sesuai dengan tugas dan fungsi dari setiap Perangkat Daerah.

Data gender dan anak dapat membantu para pengambil keputusan untuk mengidentifikasi perbedaan (kondisi dan perkembangan) keadaan laki-laki dan perempuan termasuk anak, Mengevaluasi dampak dari intervensi pembangunan terhadap laki-laki dan perempuan, serta dapat Mengidentifikasi masalah, membangun opsi dan memilih opsi yang paling efektif untuk kemaslahatan laki-laki dan perempuan yang responsif terhadap masalah kebutuhan pengalaman laki-laki dan perempuan.

Disampaikan oleh Adrie dalam laporannya pengumpulan dan pengolahan data terpilah gender dan anak pada masing-masing OPD dapat terwujud dengan baik dengan didukung ketersediaan data dan informasi yang akurat. Dalam pengembangan aplikasi SIGA diperlukan 1 indikator komposit yang mencerminkan gender dan hak anak. Hal ini digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan lintas bidang sektor terkait dengan perlindungan perempuan dan anak.

Diharapkan setiap Perangkat Daerah membentuk tim pengelola Data Gender dan Anak berdasarkan Surat Keputusan Gubernur.

(HumasBappedaKaltim/fat)