Rakor Bappeda se Kalimantan Timur 2018

Bontang, 7/2/2018. Gubernur Kalimantan Timur diwakili oleh Kepala UPTB Pusat Data & Informasi Bappeda Provinsi Kalimantan Timur, Ir.Hj. Charmarijaty, M.Si membuka secara resmi Rapat Koordinasi Bappeda se Kalimantan Timur Tahun 2018 dengan tema “Memperkuat Daya Saing Investasi Untuk Mempercepat Hilirisasi Industri” di Ball Room Hotel Sintuk Kota Bontang didampingi oleh Walikota Botang, dr. Hj. Neni Moerniaeni, Sp,OG; Kepala Bappeda Kota Bontang, Kementerian Bappenas, Kementerian PUPR pada hari Selasa, 6/2/2018. Pelaksanaan Rakor Bappeda se Kalimantan Timur Tahun 2018 atas kerjasama antara Pemerintah Provnsi Kalimantan Timur yang dalam hal ini Bappeda Provinsi Kalimantan Timur dengan Pemerintah Kota Bontang yang dalam hal ini Bappeda Kota Bontang sekaligus sebagai selama 2 hari dari tanggal 6 - 7 Pebruari 2018 dihadiri oleh Kepala Bappeda se Kalimantan Timur berikut eselon III, eselon IV serta staf terkait. Sementara lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur diwakili oleh beberapa Perangkat Daerah yang dihadiri oleh eselon II, eselon III, eselon IV serta staf terkait. Dalam sambutan Gubernur Kalimantan Timur yang dibacakan oleh Kepala UPTB Pusdatin Bappeda Provinsi Kalimantan Timur bahwa pelaksanaan Rakor Bappeda se Kalimantan Timur Tahun 2018 ini merupakan langkah yang sangat penting dalam proses perencanaan pembangunan Kalimantan Timur Tahun 2019, dimana hasilnya akan menjadi masukan dalam rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019.

PAPARAN DAN DISKUSI

Pemaparan Rakor Bapeda se Kalimantan Timur Tahun 2018 disampaikan oleh beberapa narasumber antara lain :

1. Pengarahan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur yang dibacakan oleh Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Timur, Dr. Ir. H. Zairin Zain, M.Si; 

2. Paparan Direktur Pengembangan Wilayah & Kawasan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas RI Bapak Drs. Oktorialdi, MA, Ph.D tentang Arah dan Kebijakan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019 dalam Pemerataan Pembangunan Untuk Pertumbuhan Berkualitas;

3. Paparan Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI yang diwakili oleh Ibu Yolanda Indah Permatasari, SE, MM tentang Alternatif Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur melalui Skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Tahun 2019;

4. Paparan Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Bapak Dr. Ir. H. Zairin Zain, M.Si tentang Arah dan Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019;

5. Diskusi, tanggapan, saran dan masukan dari Kepala Bappeda Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur terhadap materi narasumber.

HASIL KESEPAKATAN

1. Hasil Rapat Koordinasi Bappeda Se Kalimantan Timur Tahun 2018 selanjutnya akan menjadi bahan penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2019;
2. Sebagai upaya Memperkuat Daya Saing Investasi untuk Mempercepat Hilirisasi Industri, dan sejalan dengan Arah Kebijakan Pembangunan Nasional, maka Prioritas, Strategi, Arah Kebijakan dan Program/Kegiatan RKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2019 difokuskan pada : a). Mempercepat penyelesaian status lahan dan peningkatan pelayanan perijinan investasi pada kawasan yang direncanakan untuk pengembangan hilirisasi industri; b). Pengembangan Infrastruktur transportasi, sumber daya air dan energi yang menunjang Konektivitas Kawasan Strategis Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota untuk mendukung hilirisasi komoditi unggulan, yang saling terintegrasi melalui skema pembiayaan alternatif Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU); c). Peningkatan nilai tambah komoditi unggulan untuk hilirisasi industri yang diprioritaskan pada sektor pertanian dalam arti luas, industri pengolahan, pariwisata, perdagangan dan jasa produktif; d). Peningkatan kualitas Sumber Daya manusia yang berdaya saing untuk pemenuhan kebutuhan pasar kerja yang sesuai dengan rencana hilirisasi industri; e). Peningkatan upaya pengendalian kerusakan lingkungan yang diprioritaskan kepada pengurangan masalah banjir melalui penanganan hulu-hilir secara terintegrasi dengan pendekatan kerjasama antar Kabupaten/Kota.
3. Bappeda Kabupaten/Kota akan memberikan masukan/penajaman terhadap Kertas Kerja Identifikasi Isu Strategis dan Permasalahan (terlampir) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari berita acara kesepakatan ini dua minggu setelah pelaksanaan Rakor Bappeda;
4. Hasil masukan/penajaman terhadap Kertas Kerja Identifikasi Isu Strategis dan Permasalahan dari Kabupaten/Kota selanjutnya menjadi bahan penyempurnaan Rancangan RKPD yang akan dibahas pada Forum SKPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2018;
5. Pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2018 paling lambat dilakukan pada minggu ketiga Bulan Maret 2018 dan Musrenbang RKPD Provinsi Kalimantan Timur pada minggu pertama bulan April 2018;
6. Pelaksanaan Rakor Bappeda se-Kalimantan Timur Tahun 2019 akan diselenggarakan di Kabupaten Kutai Kartanegara selambat-lambatnya minggu pertama Februari 2019. (skr).