Rapat Lanjutan Pembahasan Usulan Rancangan Pergub RAD PD

Sebagai tindaklanjut hasil pertemuan dalam pembahasan rancangan Peraturan Gubernur (Pergub) Kaltim tentang Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas (RAD PD) tanggal 26-27 Februari 2024, Bappeda Provinsi Kalimantan Timur bersama unsur Dewan Pengurus Daerah Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (DPD-PPDI) dan Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemprov Kaltim melaksanakan pembahasan lanjutan Rancangan Pergub Kaltim tentang RAD PD di Ruang Propeda Bappeda Kaltim, Senin (1/4). 
 
Perencana Ahli Muda Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Kaltim, Bapak Muhammad Hamsani menyampaikan bahwa pertemuan ini akan berfokus pada pembahasan batang tubuh beserta substansi Rancangan Pergub tersebut. 
 
Lebih lanjut disampaikan, Pergub tersebut nantinya bertujuan sebagai dasar untuk terwujudnya pemenuhan, perlindungan dan penegakan hak Penyandang Disabilitas, sehingga dapat mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia. 
 
Selain itu juga untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintah daerah yang mampu mengimplementasikan pembangunan manusia secara khusus pemenuhan, perlindungan dan penegakan hak Penyandang Disabilitas. 
 
Turut hadir dalam pembahasan tersebut Ibu Anni Juwairiyah, selaku Ketua Dewan Pengurus Daerah Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (DPD-PPDI) dan DR. Haris Retno Susmiyati, SH.M.H, selaku Ketua Tim Pusat Studi Hukum Perempuan dan Anak (PuSHPA) Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Samarinda. 
 
Pada tahap selanjutnya, hasil dari pertemuan ini akan dilanjutkan dengan pembahasan akhir bersama dengan seluruh pihak terkait yang akan dituangkan dalam berita acara kesepakatan terkait dengan Rancangan Pergub RAD PD tersebut. 
 
FDS 
 
#bappedakaltim2024 
#PembahasanPergubRADPenyandangDisabilitas 
#pemerintahandanpembangunanmanusia2024 
#ppidbappedakaltim2024