Dari Batubara ke Energi Hijau: Kaltim Rencanakan Fondasi Ekonomi Berbasis Energi Terbarukan
Samarinda, (16/09/2025) - Transformasi Ekonomi Kalimantan Timur adalah agenda besar yang tidak bisa ditunda. Ketergantungan pada batubara harus diimbangi dengan ekonomi baru yang berkelanjutan. Sejak 2024, Forum Konsultasi Daerah (FKD) menjadi wadah bersama lintas aktor dalam merumuskan arah transformasi ekonomi Kaltim hingga 2045.
Pada Pertemuan ke-3 Putaran 1 FKD, pada Selasa (16/09). Pembahasan berfokus pada sektor listrik dan gas Energi Baru Terbarukan (EBT), yaitu PLTS, PLTA, dan Biometana. Forum ini diawali dengan pemaparan dari PLN mengenai Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) dan kondisi eksisting kelistrikan di Kaltim. Selanjutnya, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kaltim menyampaikan paparan potensi, tantangan, serta arah pengembangan sektor PLTS, PLTA, dan Biometana. Diskusi kemudian memperdalam target, aksi utama, dan aksi pendukung lintas aktor.
- PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya): Pembangunan PLTS skala besar yang sejalan dengan RUPTL, dengan memanfaatkan lahan pascatambang serta membuka peluang diversifikasi perusahaan tambang menjadi penyedia listrik swasta atau Independent Power Producer (IPP).
- PLTA (Pembangkit Listrik Tenaga Air): Penerapan prinsip Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA) untuk legitimasi sosial, serta konservasi dan rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS) berbasis masyarakat agar keberlanjutan pasokan air terjamin.
- Biometana: Penguatan keterhubungan supply dari PKS penghasil biometana dengan demand industri kimia, jaringan gas, kelistrikan, hingga sektor HoReCa (Hotel, Restoran, Kafe) sebagai pengganti LPG. Diskusi juga menyoroti kebutuhan standar mutu gas hijau, penguatan distribusi energi, serta dukungan regulasi teknis dari pusat dan daerah untuk seluruh pemanfaatan biometana.
Dari forum ini, satu hal menjadi jelas: pemerintah tidak bisa sendirian. Transformasi ekonomi dan pencapaian target bauran EBT 79% hanya dapat dicapai bila semua pihak terlibat—pemerintah, PLN, perusahaan tambang & sawit, industri, perbankan, akademisi, NGO, hingga masyarakat lokal.
(PSDA,SA)
