Postingan Lainnya

|
Rabu, 25 Juni 2025

|
Rabu, 25 Juni 2025

|
Rabu, 25 Juni 2025

|
Kamis, 05 Juni 2025

|
Rabu, 28 Mei 2025

|
Rabu, 28 Mei 2025

|
Selasa, 20 Mei 2025

|
Senin, 19 Mei 2025

|
Jumat, 16 Mei 2025

|
Kamis, 15 Mei 2025
Profil Bappeda
Sejarah Singkat Bappeda Kaltim: Dari 1974 hingga Pembaruan 2020
Tupoksi Bappeda
Temukan peran dan tanggung jawab Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2023
Struktur Organisasi
Lihat struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur untuk memahami pembagian tugas dan fungsi setiap unit
ASN Bappeda Prov. Kaltim
Dapatkan informasi lengkap tentang ASN Bappeda Provinsi Kalimantan Timur
Kepala Bappeda
Kenali sosok Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Timur dan visinya
Sekretariat
Ketahui lebih lanjut bagaimana Sekretariat Bappeda Provinsi Kaltim menjalankan peran pentingnya dalam koordinasi administrasi, keuangan, dan operasional untuk mendukung kelancaran tugas seluruh unit
Bidang perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Lihat struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur untuk memahami pembagian tugas dan fungsi setiap unit
Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
Temukan peran Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dalam merumuskan kebijakan dan mengembangkan sumber daya manusia serta kesejahteraan rakyat di Bappeda Kaltim
Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam
Simak bagaimana Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam memainkan peran penting dalam pengembangan kebijakan dan program untuk memaksimalkan potensi sumber daya
Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
Dapatkan wawasan tentang koordinasi antar sub bidang dalam penyusunan rencana dan program pembangunan infrastruktur yang efektif dan efisien
Umum
Telusuri agenda terkini yang mendukung pelaksanaan berbagai program strategis untuk pembangunan dan pelayanan publik.
Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Telusuri agenda prioritas Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang dirancang untuk meningkatkan efektivitas perencanaan pembangunan daerah.
Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
Telusuri jadwal agenda Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang berfokus pada pengawasan dan evaluasi berkelanjutan terhadap pelaksanaan pembangunan.
Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam
Telusuri informasi terkini mengenai agenda Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam yang berfokus pada pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan bersama.
Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
Telusuri agenda strategis Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang mendukung pengembangan infrastruktur demi memperkuat konektivitas wilayah.
Artikel
Temukan informasi penting tentang inovasi pembangunan yang mendukung kemajuan daerah.
Berita Bappeda
Ulasan lengkap tentang program unggulan Bappeda yang berkontribusi pada kemajuan wilayah.
Informasi
Dapatkan informasi terbaru tentang program pembangunan daerah yang inovatif dan berdampak
Kinerja Pembangunan Kaltim
Ketahui perkembangan signifikan dalam kinerja pembangunan Kaltim yang mendorong kemajuan ekonomi daerah
Berita Nasional
Temukan berita terkini tentang perkembangan yang menyentuh berbagai aspek kehidupan bangsa.
Rabu, 02 Desember 2020
Admin
Berita
82229 kali dilihat
Peluncuran Kertas Kebijakan untuk Mengatasi dan Mencegah Dampak Covid-19 pada Anak dan Individual Rentan
Samarinda, (28/09/2020). Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional / Bappenas menyelenggrakan peluncuran kertas kerja kebijakan dengan tema “Berkejaran dengan waktu : Masukan Kebijakan untuk Mengatasi dan Mencegah Dampak Covid-19 pada anak dan Individu Rentan”.
Kegiatan ini dilaksanakan secara virtual melalui aplikasi Zoom Meeting dan dihadiri Bappeda dari 33 Provinsi dan 260 Kabupaten/Kota di Indonesia, termasuk Bappeda Provinsi Kalimantan Timur yang diwakili oleh staff Subbidang Kesejahteraan Sosial. Turut hadir pula Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Kementerian Sosial, Kementerian Koord. Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan kebudayaan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Komnas Perempuan, serta Mitra Pembangunan KOMPAK, UNICEF, DFAT, Mahkota, dan INOVASI.
Saat ini pandemic Covid-19 berpotensi melipatgandakan atau memunculkan kerentanan baru pada kelompok tertentu, namun program perlindungan sosial saat ini masih banyak mengacu pada defenisi kerentanan yang erat kaitannya dengan kemiskinan. Oleh karenanya melalui kegiatan ini memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai definisi kerentanan di masa pandemi COVID 19 untuk memastikan program penanganan dan rehabilitasi yang dilakukan oleh pemerintah bersifat inklusif dan telah mempertimbangkan karakteristik kerentanan dan kebutuhan yang berbeda dalam berbagai kelompok masyarakat.
Secara umum anak merupakan kelompok yang rentan terhadap penularan Covid-19, berdasarkan data yang didapat kondisi Yang menambah Kerentanan Anak terhadap penularan yaitu adanya anak usia 12-23 bulan tidak mendapatkan imunisasi dasar lengkap sebesar 42,1 %, 50,4% kasus tuberkolosis terjadi pada anak balita dan 467.383 kasus pneumonia terjadi pada anak balita di tahun 2019.
Selain kerentanan penularan pada pada anak, kerentanan terjadi juga pada perempuan berupa Kekerasan dalam rumah tangga. Pada masa pandemi ini didominasi kekerasan psikologis dan ekonomi perempuan rentan yaitu usia 30-31 yang berpenghasilan kurang dari 5 juta dengan 3-5 anak atau lebih, dampak terhadap kesehatan ibu dan anak sekitar 36% dari hasil responden menyatakan bahwa mereka sering kali mengurangi porsi makan karena masalah keuangan.
Berbicara dampak covid-19 terhadap anak dalam hal ekonomi dan kesejahteraan adalah berkurangnya kesejahteraan anak akibat orang tua mengalami penurunan pendapatan dan kehilangan mata pencarian.
Dalam hal pendidikan, kebijakan pembelajaran jarak jauh masih terkendala para guru belum siap untuk materi pembelajaran secara online, serta psikologis siswa mengenai motivasi belajar anaknya menjadi berkurang seperti bosan, sulit berkonsentrasi, sulit tidur, stress, dan lelah. Selain itu Tantangan anak dalam program belajar jarak jauh berdasarkan data Rapid need assessment ada 37% anak tidak bisa mengatur waktu belajar, 30% Anak kesulitan memahami pelajaran, 21% anak tidak memahami instruksi guru.
Dampak lainnya pada anak dalam hal perlindungan anak adalah meningkatnya intensitas anak menggunakan gadget berpotensi memunculkan kasus perundungan online dan kejahatan melalui media online. Intervensi perlindungan anak di masa pandemic covid 19.
Untuk itu melalui kertas kerja ini diharapkan Pemerintah berkomitmen untuk mengurangi penurunan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai bentuk program bantuan, terutama mereka yang berada dibawah garis kemiskinan.
Pemerintah pusat dan daerah harus menyiapkan kebijakan yang mampu mengatasi sumber-sumber kerentanan anak dan kelompok khusus.
(HumasBappedaKaltim/fat)