Rapat Koordinasi Evaluasi Anggaran Kesehatan Ibu dan Anak

Samarinda, 18 Juni 2021, 09.00 wita. Bappeda Provinsi Kalimantan Timur menghadiri secara daring kegiatan rapat koordinasi evaluasi anggaran kesehatan ibu dan anak. Acara ini diselenggarakan oleh Kemenkes RI dan dihadiri oleh Kemenkes RI, Tim ahli Universitas Gadjah Mada, Bappeda, BPKAD dan Dinas Kesehatan Provinsi se Indonesia. Narasumber yang dihadirkan pada acara ini Drs. Bayu Teja Muliawan, SH, M.Pharm, MM, Apt selaku Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan RI, serta Diah Ayu Puspandari perwakilan dari Pusat KPMAK.

Dalam paparannya Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran Sekjen Kemenkes RI menyampaikan bahwa Status Kesehatan di Indonesia meskipun mengalami perbaikan signifikan seperti usia harapan hidup, namun beberapa capaian indikator Kesehatan Indonesia masih rendah dan tertinggal dibandingkan dengan negara sebanding seperti angka kematian bayi dan ibu, serta stunting. Disisi lain, alokasi anggaran untuk Kementerian Kesehatan terus meningkat setiap tahunnya. Sejak tahun 2015 sd 2021 anggaran Kementerian Kesehatan meningkat dari Rp 51,39 Trilyun menjadi Rp 138,07 Trilyun. Kementerian Kesehatan akan terus mengupayakan peningkatan alokasi anggarannya terutama untuk mendanai kegiatan yang masih memerlukan percepatan penanganannya, termasuk program Kesehatan ibu dan anak.

Pada umunya setiap Kabupaten/Kota dan Provinsi mendukung terkait studi yang dilakukan WHO Indonesia dan Tim konsultan dari Universitas Gajah Mada/UGM mengenai evaluasi tematik anggaran dengan tema spesifik : Analisis alokasi dan realisasi anggaran dan kegiatan program Kesehatan ibu dan anak. Selanjutnya akan dilakukan studi dan kajian untuk pengumpulan data sekunder ke Daerah-daerah dengan menyampaikan surat permohonan dukungan kepada Kepala Bappeda, BPKAD, serta Kepala Dinas Kesehatan di daerah lokasi studi.

Dukungan yang diharapkan dari daerah adalah Dukungan administrasi yang diperlukan; Dukungan kemudahan mendapatkan data yang diperlukan; Dukungan tenaga yang akan mendampingi tim studi Ketika melakukan kunjungan ke lokasi studi; Dukungan untuk dapat melakukan wawancara mendalam kepada pejabat/staf yang terkait dengan tema studi; dan Dukungan lain yang terkait keberhasilan pelaksanaan studi ini.

Sementara itu, Diah Ayu Puspandari dari Pusat KPMAK menyampaikan Kerangka Pendekatan Multi Sektor terdiri dari 5 Pilar yaitu 1. Komitmen dan Visi Pimpinan, 2. Konvergensi dan Koordinasi Program Pusat Daerah.  3. Peningkatan Akses & Kualitas Pelayanan Kesehatan 4. Peningkatan Kesehatan Gender dan Pemberdayaan Perempuan 5. Pemantauan dan Evaluasi.

Berkenaan dengan Intervensi Kesehatan yang Spesifik disampaikan terdiri dari ANC sesuai standar, KB, Rumah Tunggu Kelahiran, Jampersal, PONED dan PONEK, Regionalisasi Sistem Rujukan, UTD & Bank Darah, Ketersediaan SDM, Sarpras, obat dan vaksin, ASI eksklusif, Imunisasi dasar lengkap dan JKN. Intervensi Multisektor yang sensitif  antara lain Wajib belajar 12 Tahun, Pencegahan Pernikahan Anak, Peningkatan Peran Perempuan dalam Ekonomi, Kespro remaja dan Catin, Peran tokoh masyarakat, tokoh agama dan public figure, Pengasuhan Anak serta Air bersih, udara bersih dan jamban keluarga.

Dari pelaksanaan kegiatan ini disimpulkan bahwa Status Kesehatan Indonesia meningkat secara signifikan, namun masih tertinggal dengan negara sebanding seperti angka kematian bayi dan ibu serta stunting. Karena itu, Kemenkes meningkatkan alokasi anggaran untuk mendanai kegiatan yang perlu ditangani dengan cepat. Dukungan daerah juga penting untuk meningkatkan status Kesehatan di Indonesia.

(HumasBappeda/Ismi).