Pemandangan Umum RAPBD 2013

Samarinda, 22/11/12. Pembahasan pemandangan umum DPRD Kaltim dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kaltim tahun 2013 oleh tim dari pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di ruang rapat Propeda lantai I, Bappeda Kaltim, Jl. Kusuma Bangsa No. 2 Samarinda.
Adapun tim yang membahas berbagai pemandangan umum DPRD Kaltim dari Bappeda Kaltim, Biro Keuangan, Biro Penyusunan Program.    

Mengutip dari pemberitahaan yang dikeluarkan oleh DPRD Kaltim melalui media website DPRD Kaltim, pada tanggal 22/11/12 bahwa proyek pola kontrak tahun jamak menjadi sorotan delapan fraksi DPRD Kaltim yakni Fraksi Golkar, Fraksi PDIP, Fraksi Demokrat, Fraksi PKS, Fraksi PPP, Fraksi PAN, Fraksi PBD, dan Fraksi Hanura-PDS sampaikan pemandangan umum terkait dengan nota keuangan R-APBD Kaltim 2013 pada paripurna XXXV yang dipimpin  wakil ketua DPRD Kaltim, H Aji Sofyan Alex, didampingi Wakil Ketua DPRD, Yahya Anja, Rabu (21/11) kemarin. Salah satu masalah yang menjadi sorotan fraksi-fraksi adalah menyangkut kemajuan proyek pola kontrak tahun jamak (MYC).  

Juru bicara Fraksi PKS,  Zaenal Haq mengingatkan terkait dengan proyek-proyek pola kontrak tahun jamak (MYC), khususnya proyek pembangunan jalan tol Balikpapan-Samarinda sepanjang 99,2 kilometer, Fraksi PKS meminta Pemprov Kaltim melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proyek pola kontrak tahun jamak yang sudah berjalan lebih dari satu tahun tersebut.

“Rakyat Kaltim harus tahu sejauh mana penyelesaian fisik proyek pola kontrak tahun jamak tersebut, apalagi anggaran yang dikucurkan sudah lebih dari 50 persen, yakni Rp1,250 triliun. Sebelum anggaran kembli dikucurkan pada APBD 2013, FPKS meminta paket pola kontrak tahun jamak pembangunan jalan tol Balikpapan-Samarinda tersebut dievaluasi secara terperinci, apalagi dari lima segmen jalan tol tersebut  capaian fisiknya kurang dari 50 persen,” kata Zaenal Haq, yang juga Ketua Fraksi PKS DPRD Kaltim.

Sedangkan juru bicara Fraksi Golkar, H Suwandi mengatakan dinilai perlu mengingatkan kepada Pemprov Kaltim bahwa APBD 2013 ini adalah APBD terakhir dalam masa pemerintahan Gubernur Awang Faroek Ishak untuk mencapai target dan sasaran sebagaimana yang dituangkan dalam RPJMD 2008-2013.

Karena itu, Fraksi Golkar berharap agar dalam penyusunan APBD 2013 ini didasarkan atas pemikiran dan pertimbangan yang sangat matang,  sehingga  kemajuan pencapaian target dan sasaran dimaksud dapat terpenuhi dengan baik, selama kurun waktu lima tahun pemerintahan gubernur saat ini.

“Fraksi Partai Golkar mohon penjelasan oleh Pemprov Kaltim, perusahaan daerah apa saja yang masih dalam kondisi kurang dan tidak mampu meningkatkan pendapatan daerah, mengingat tidak sedikit setiap tahunnya Pemprov mengalokasikan dana untuk penyertaan modal kepada badan usaha milik daerah,” kata Suwandi.

Juru bicara Fraksi PDIP, Hermanto Kewot,  mengatakan rancangan APBD 2013 didasarkan pada pertumbuhan makro ekonomi di Provinsi Kaltim pada 2012, dimana pemerintah mencatat pertumbuhan positif pada triwulan ketiga sebesar  2,87 persen,  turun dibanding sebelumnya tumbuh 5,46 persen dengan laju inflasi sebesar 5,39 persen dibanding triwulan sebelumnya 4,83 persen.

“Fraksi PDIP melihat bahwa secara kalkulasi ekonomi kita boleh saja bergembira terhadap pertumbuhan makro ekonomi, akan tetapi makro ekonomi sesungguhnya secara riil belum menggambarkan secara keseluruhan kemampuan ekonomi rakyat Kaltim, sebab dia hanya menggambarkan secara keseluruhan pertumbuhan ekonomi sementara sebagaimana diketahui yang mendominasi hal tersebut adalah dari sektor tambang dan migas, dimana hanya sebagian kecil rakyat Kaltim yang terserap pada sektor tersebut, sementara dalam bindang-bidang yang lain sangat jauh tertinggal seperti sektor pertanian, kelautan, perdagangan usaha mikro kecil dan menengah,” kata Hermanto.

Pada bagian lain, Fraksi PDIP   mengapresiasi  Pemprov Kaltim mengingat di dalam nota penjelasan keuangan rencana APBD 2013, target pendapatan sebesar Rp11,5 triliun, meningkat sebesar Rp2,39 triliun atau sebesar 26,34 persen dari pendapatan tahun anggaran 2012 murni.

Salah satu program dan permasalahan yang disoroti oleh Fraksi PPP adalah  konflik-konflik pertanahan yang akhir-akhir ini sangat memprihatinkan baik pada perkebunan, pertambangan, maupun kehutanan yang melibatkan masyarakat.

Bahkan adanya politisasi penggiringan untuk melibatkan masyarakat yang sebenarnya tidak tahu permasalahan,  dengan melibatkan organisasi masyarakat yang seharusnya berfungsi sosial kemasyarakatan.

“Oleh sebab itu karena itu Fraksi PPP meminta kepada Pemprov Kaltim dan instansi terkait agar benar-benar melakukan upaya preventif atau pencegahan agar tidak terjadi konflik seperti di daerah lain yaitu Mesuji,  Lampung  atau daerah lain yang sudah menelan korban yang banyak dari masyarakat awam,” kata juru bicara Fraksi PPP, Syaparudin.

Sementara juru bicara Fraksi PAN, Zain Taufik Nurrohman menyoroti beberapa bidang yang akan berpengaruh terhadap perkembangan Kaltim ke depan, antara lain bidang kesehatan,  pekerjaan umum pertanian,  kehutanan,  belanja bantuan keuangan ke kebupaten/kota, perencanaan pembangunan,  riset daerah, media dan penyiaran  dan dana tanggap darurat.

Dikatakannya, Fraksi PAN berpendapat bahwa belanja bantuan keuangan dari Pemprov Kaltim kepada kabupaten /kota, baik bersifat umum maupun khusus dimaksudkan untuk mendukung capaian kebijakan pemerintah provinsi dan mengurangi kesenjangan fiskal.

“Hal tersebut dimaksudkan agar bantuan keuangan dapat dirasakan manfaatnya, maka perlu dirumuskan formulasi bantuan keuangan kepada kabupaten/kota, dengan menggunakan variabel-variabel yang terukur dan rasional seperti pemerataan, kependudukan, kemampuan keuangan masing-masing daerah, kondisi geografis, prioritas pembanguann dan keseimbangan,” kata Zain.

Juru bicara Fraksi Partai Demokrat, H Ichruni Lufti Sarasakti, berharap rancangan APBD 2013 dapat memenuhi sasaran utama nasional, sasaran akhir RPJMD Kaltim 2009-2013, sasaran SKPD dan yang paling penting adalah memberikan dampak bagi peningkatan kesejahteraan rakyat.

“Penurunan jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan, penurunan jumlah pengangguran terbuka, penurunan angka korupsi, peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, peningkatan kualitas SDM melalui APM pendidikan dasar, menengah dan atas serta kualitas keterampilan dan penguasaan ilmu dan teknologi, kualitas kesehatan masyarakat, lingkungan yang lestari dan terjaga, sangat penting bagi Kaltim ke depan,” kata Ichruni.

Sorotan terhadap capaian kinerja pemerintah juga disampaikan juru bicara Fraksi Patriot Bintang Demokrasi (PBD), Andi Harun dan juru bicara Fraksi Hanura – PDS, Maria Margaretha Rini Puspa. Sumber : website resmi DPRD Kaltim dan dipublikasikan kembali oleh Humas Bappeda Kaltim/Sukandar,S.Sos.