Kunker DPRD & Pemkab Sidoarja, Jatim

Samarinda, 4/12/12. Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Bappeda Kaltim, Drs. Hariyo Santoso bersama jajaran SKPD terkait lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menerima kunjungan kerja dari DPRD dan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam rangka memperlajari strategi dan pengelolaan penanggulangan kemiskinan di Provinsi Kaltim di ruang rapat Pola Dasar, Bappeda Kaltim, Jl. Kusuma Bangsa Nomor 2 Samarinda.

Kabid P SDM sebagai wakil dari Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Timur menyampaikan ucapan terima kasih dan bangga akan kehadiran dari DPRD dan Pemerintah Kabupaten Sidoarja ke Kalimantan Timur.   

Program penanggulangan kemiskinan Provinsi Kalimantan Timur dianggap telah berhasil sesuai data tahun 2007 penduduk miskin sebesar 11,04 % dan tahun 2008 mengalami penurunan sebesar 2,51 % menjadi 8,53%, tahun 2009 mengalami penurunan menjadi 7,86% tahun 2010 juga mengalami penurunan menjadi 7,66% dan tahun 2011 mengalami penurunan menjadi 6,63%. Jadi target RPJMD Kaltim tahun 2009-2013 sebesar 7% tahun 2013 telah terlampau pada tahun 2011.

Sementara untuk jumlah absolutnya penduduk miskin Kaltim tahun 2007 sebesar 324.800 jiwa, dan tahun 2008 mengalami penurunan menjadi 259.500 jiwa, tahun 2009 mengalami penurunan menjadi 245.100 jiwa, dan tahun 2010 juga mengalami penurunan menjadi 243.000 jiwa dan pada tahun 2011 secara absolut penduduk miskin mengalami kenaikan menjadi 247.130 jiwa, namun secara prosentasi mengalami penurunan karenakan jumlah penduduk migrasi Kaltim pada tahun 2011.  

Hal ini diungkapkan oleh Kabid Pengembangan Sumber Daya Manusia, Drs. Hariyo Santoso dalam penyampaian pemaparan dengan pihak kunjungan kerja DPRD dan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo di ruang rapat Pola Dasar Bappeda Kaltim.

Sebaran penduduk miskin Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur bervariasi berdasarkan antara lain : 1. Kabupaten Nunukan, penduduk miskin sebesar 17.700 jiwa atau 12,45%; 2. Kota Tarakan penduduk miskin berjumlah 19.900 jiwa atau 10,23%; 3. Kabupaten Malinau berjumlah 9.600 jiwa atau 15,31%; 4. Kabupaten Tana Tidung, penduduk miskin berjumlah 2.100 jiwa atau 13,89%; 5. Kabupaten Bulungan, penduduk miskin berjumlah 16.600 jiwa atau 14,58%; 6. Kabupaten Berau, penduduk miskin berjumlah 11.900 jiwa atau 6,6%; 7. Kabupaten Kutai Timur, penduduk miskin berjumlah 29.200 jiwa atau 11,39%; 8. Kabupaten Kutai Kartanegara, penduduk miskin berjumlah 54.700 jiwa atau 5,21%; 9. Kabupaten Kutai Barat, penduduk miskin berjumlah 16.500 jiwa atau 9,9%; 10. Kota Samarinda, penduduk miskin berjumlah 38.000 jiwa atau 5,21%; 11. Kota Balikpapan, penduduk miskin berjumlah 22.800 jiwa atau 4,07%; 12. Kota Bontang, penduduk miskin berjumlah 9.400 jiwa atau 6,67%; 13. Kabupaten Penajam Paser Utara, penduduk miskin berjumlah 15.000 jiwa atau 10,47% dan Kabupaten Paser, penduduk miskin berjumlah 22.100 jiwa atau 9,49%.

Sementara perkembangan jumlah dan prosentase penduduk miskin perdesaan cenderung menurun rata-rata 1,13 % per tahun . Jika penurunan angka tersebut merupakan akibat dari intervensi dari program terkait penanggulangan kemiskinan dari berbagai sektor di perdesaan, maka dapat dikatakan bahwa intervensi program terkait penanggulangan kemiskinan  perdesaan telah berhasil menurunkan angka kemiskinan di perdesaan.

Namun begitu angka kemiskinan perdesaan masih lebih tinggi dibanding perkotaan, sehingga diperlukan integrasi program sektoral yang tepat sasaran untuk mendukung percepatan penurunan angka kemiskinan perdesaan.  

PERMASALAHAN KEMISKINAN :

1.     Kegagalan Pemenuhan Hak Dasar
Terbatasnya kecukupan dan mutu pangan, pemenuhan kebutuhan pangan yang layak dan memenuhi persyaratan gizi yang masih menjadi persoalan bagi masyarakat miskin, rendahnya kemampuan daya beli masyarakat merupakan persoalan masyarakat miskin.

2.     Terbatasnya Akses dan Rendahnya Mutu Layanan Pendidikan
Pembangunan Pendidikan merupakan salah satu upaya penting dalam penanggulangan kemiskinan. Berbagai upaya pembangunan pendidikan yang dilakukan secara signifikan telah memperbaiki tingkat pendidikan. Pembangunan pendidikan ternyata belum sepenuhnya mampu memberikan pelayanan secara meratakepada seluruh lapisan masyarakat sampai saat masih terdapat kesenjangan antar kelompok masyarakat terutama antara kaya dan miskin, antara perkotaan dan perdesaan.

3.    Terbatasnya Kesempatan Kerja dan Berusaha
Masyarakat miskin umumnya, menghadapi permasalahan terbatasnya kesempatan kerja, terbatasnya peluang usaha, lemahnya perlindungan terhadap asset usaha, perbedaan upah serta lemahnya perlindungan kerja terutama pekerja anak dan pekerja perempuan seperti pembantu rumah tangga. Masyarakat miskin terbatas modal dan kurang ketrampilan maupun pengetahuan.

4.     Terbatasnya Permodalan
Dari realita yang ada, masyarakat kurang beruntung masih dihadapkan ketidak berdayaannya dalam memperoleh permodalan dalam rangka meningkatkan kemampuannya untuk berusaha dengan secara mandiri, sementara itu pemilik modal atau perbankan masih belum secara maksimal memberikan kredit usaha rakyat dengan persyaratan yang tidak memberatkan bagi masyarakat kurang mampu.
PROGRAM PEMBANGUNAN YANG INKLUSIF & BERKEADILAN TINDAK LANJUT INPRES 1, INPRES NOMOR 3 & INGUB NO 3 TAHUN 2010

PROGRAM-PROGRAM PRO RAKYAT1.    Program-program terkait Bantuan dan Perlindungan Sosial
2.    Program-program terkait Pemberdayaan Masyarakat
3.    Program-program terkait Pemberdayaan UMKM//Penguatan Ekonomi Rakyat

PROGRAM-PROGRAM  KEADILAN UNTUK SEMUA (JUSTICE FOR ALL)
1.    Program-program terkait pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS
2.    Program-program terkait perlindungan hukum bagi Anak, Perempuan, tenaga kerja, dan PMKS.

PROGRAM-PROGRAM PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN MDGs
1.    Program-program yang terkait dengan penanggulangan kemiskinan & kelaparan
2.    Program-program yang terkait dengan pencapaian pendidikan dasar untuk semua
3.    Program-program untuk mendorong kesetaraan gender & pemberdayaan perempuan
4.    Program-program yang terkait dengan penurunan angka kematian anak.
5.    Program-program yang terkait peningkatan kesehatan ibu
6.    Program-program yang terkait dengan memerangi HIV/AIDS, Malaria dan penyakit menular lainnya
7.    Program-program yang terkait dengan kelestarian lingkungan hidup

Arah Kebijakan Prioritas Pengentasan Kemiskinan
1.    Meningkatkan kualitas serta memperluas kebijakan keberpihakan untuk penanggulangan kemiskinan melalui 4 (empat) klaster program penanggulangan kemiskinan;
2.    Mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan pro rakyat miskin;

STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN (Berdasarkan Perpres No 15 Tahun 2010)
1.    Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin
2.    Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin
3.    Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan UMK (usaha mikro dan kecil)
4.    Membentuk sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan

Program Penanggulangan Kemiskinan Inisiatif Daerah

Dari berbagai program yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melakukan terobosan dalam hal percepatan penanggulangan kemiskinan di daerah, yang semuanya bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat di Kalimantan Timur, program-program inisiatif daerah tersebut antara lain :

1.    Program Puskesmas 24 jam di seluruh kabupaten/kota terutama daerah-daerah yang jauh dari akses rumah sakit.
2.    Program upaya kesehatan masyarakat berupa kegiatan pemberian Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin (Jamkesda diluar kuota Jamkesmas)
3.    Program pembangunan 5.000 unit rumah layak huni bagi masyarakat tidak mampu maupun korban bencana.
4.    Program pembangunan fasilitas air bersih dan listrik dengan menggandeng pihak swasta untuk pembangunannya.
5.    Program pembangunan rice and food estate guna menciptakan ketahanan pangan di daerah.
6.    Program Kaltim Cemerlang melalui bantuan beasiswa bagi siswa miskin berprestasi dari SD hingga perguruan tinggi

Program tambahan Biaya Operasional Sekolah khususnya pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas/MA setiap murid mendapatkan bantuan Rp. 1 juta per siswa per tahun sedangkan Sekolah Kejuruan Rp. 1,5 juta per siswa per tahun. (Humas Bappeda Kaltim/Sukandar,S.Sos).