DIPA APBN KALTIM 2013 Rp. 36.216 Trilliun

Samarinda, 17/12/12. Penyerahan DIPA APBN Kalimantan Timur 2013 Gubernur Kalimantan Timur, DR.H. Awang Faroek Ishak kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se Kaltim 36.216 Trilliun berasal dari Kementrian dan Lembaga di Kaltim antara lain 1. KPPN Samarinda sebanyak 315 DIPA sebesar Rp. 5,9 Trilliun; 2. KPPN Balikpapan sebanyak 135 DIPA sebesar Rp. 3,5 Trilliun; 3. KPPN Tarakan sebanyak 105 DIPA sebesar Rp. 655 Milyar dan KPPN Nunukan sebanyak 40 DIPA sebesar Rp. 167 Milyar. Sedangkan APBD Tahun 2013 juga meningkat menjadi sebesar Rp. 13 Trilliun di bandingkan Tahun 2012 hanya Rp. 10,603 Trilliun.

Hal ini diungkapkan oleh Gubernur Kaltim pada saat memberikan sambutan segaligus membuka acara Rapat Kerja Gubernur Kalimantan Timur bersama Bupati dan Walikota se Kalimantan Timur dengan tema Capaian Kinerja Pembangunan Tahun ke-4 RPJMD Kaltim di ruang rapat Lamin Etam, jln. Gajah Mada Samarinda.

Tujuan Raker : Evaluasi Capaian Kinerja Pembangunan Tahun ke-4 RPJMD. Apakah melampaui target (ourstanding), on The Track atau masih pada posisi off Track.

Mengapa evaluasi penting ?
a.    Ada amanah PERDA No. 4 Tahun 2009 tentang RPJMD Tahun 2009 – 2013 untuk mencapai target 2013 sesuai dengan Visi Kaltim Bangkit.
b.     Evaluasi secara cermat dan teliti posisi kinerja kita hingga tahun 2012 ini, sehingga tahun 2013, tidak ada proyek yang tidak selesai, SEMUA HARUS TUNTAS – TAHUN 2013 harus dijadikan TAHUN PEMBULATAN.

Untuk mengingatkan, sebenarnya apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita, pemerintah daerah
a.     3 Aspek (1). Kesejahteraan Masyarakat,  (2). Pelayanan Umum/Publik,  (3). Daya Saing Daerah.
b. Sesuai dengan pendekatan/strategi pembangunan : FOUR TRACK STRATEGY yaitu strategi pro pertumbuhan (Pro Growth), pro lapangan kerja (Pro Job), pro pengurangan kemiskinan (Pro Poor) dan pro melestarikan lingkungan (Pro Environment).
c.    Keberhasilan pembangunan diukur, sejauhmana kita mampu untuk menjawab amanah rakyat tersebut.

Sesuai 12 program prioritas RKPD 2012 dan berdasarkan atas data statistik indikator utama pembangunan, kita bersyukur banyak KEMAJUAN telah kita capai.

Pertama Ekonomi Kaltim semakin kuat, stabil dan berkeadilan (growth with equity) menuju green economy. PDRB tahun 2009 sebesar Rp. 285,6 triliun meningkat menjadi Rp. 390,6 triliun pada tahun 2011 dan tahun 2012 hingga triwulan III Rp. 321,7 triliun, dan pertumbuhan ekonomi dalam kurun waktu 2000 – 2008 yang hanya rata-rata 3,17 %, dalam 4 tahun pelaksanaan RPJMD (2009 - 2012) mencapai rata-rata 4 % dengan tingkat pertumbuhan tertinggi selama 2000 – 2012, pada tahun 2010 yaitu 5,04 %. Tahun 2012 sampai dengan triwulan III tercatat 4,75 %  dan kita optimis tahun 2013 mencapai 4,5 – 5,5 %.

Kedua, kita setuju bahwa pembangunan yang kita lakukan untuk rakyat sehingga orientasi pembangunan haruslah rakyat sebagai center, human centered development. Kita melaksanakan program-program pembangunan untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyat. Mari kita semua fokus, agar rakyat tidak ada keluhan terkait ketersediaan dan kecukupan pangan, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan.

Kita ingin, tidak ada lagi anak usia sekolah yang tidak bersekolah. Tidak ada lagi rakyat kesulitan untuk berobat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Saya minta, kepada semua Bupati/Walikota untuk memberikan perhatian besar terhadap hal-hal yang menyangkut kebutuhan dasar rakyat.

Disisi lain, upaya untuk mendorong kemandirian rakyat juga perlu untuk terus dilakukan. Tidak mungkin, pemerintah bisa selamanya untuk menyantuni rakyat. Lantas apa yang harus kita lakukan? membuka lapangan kerja, job creation. Dengan job, rakyat akan mendapat penghasilan sehingga tidak kesulitan  memenuni kebutuhan-kebutuhan dasarnya. Agar pekerjaan bisa diciptakan, ekonomi harus tumbuh. Pembangunan infrastruktur, jalan tol, pelabuhan peti kemas, bandara, kawasan-kawasan industri, program 200.000 ha food & rice estate, program 1 juta hektar kelapa sawit, keramba, job market dan lainnya tidak lain adalah upaya untuk memberi ruang bagi rakyat bekerja. Hasilnya tingkat pengangguran terbuka terus semakin menurun, tahun 2008 jumlah angka pengangguran 157.376 orang (11,11 %), saat ini berdasarkan SAKERNAS Agustus 2012 menjadi 158,263 orang (8,90%).

Ketiga, mitos Kaltim kaya tetapi masih banyak penduduk miskin tidak terlalu benar, fakta menunjukan bahwa jumlah orang miskin terus berkurang, pada tahun 2008 penduduk miskin 284.440 orang (9,51 %) dan diakhir tahun 2012 mancapai 6,68 % dengan jumlah penduduk miskin 253.340 orang.

Namun demikian apabila kita  membandingkan jumlah penduduk miskin tahun 2011 sebesar 247.900 orang (6,77%) dan tahun 2012 sebesar 253.340 orang (6,68%), diakui bahwa jumlah penduduk miskin secara absolut bertambah  dikarenakan kita dihadapkan dengan kenyataan pertumbuhan penduduk yang tinggi 3,81 % (tertinggi ketiga setelah Papua dan Riau) dengan dominasi pertumbuhan migran 2,18%.

Keempat. Aspek lingkungan perlu mendapatkan perhatian khusus dalam konteks keberlanjutan pembangunan. Kita bersyukur, Kaltim memiliki sumberdaya alam yang kaya dan telah terbukti Ekonomi Kaltim menempati posisi 6 besar Nasional, tetapi dengan ketergantungan yang tinggi dari sektor MIGAS dan batubara. Kita sadar bagaimanapun besarnya potensi cadangan MIGAS dan batubara, suatu saat akan habis, sehingga kita sepakat untuk tidak menunda mempersiapkan Ekonomi Daerah pasca MIGAS dan batu bara.

Kita telah menetapkan Visi, bahwa Kaltim terus menjadi Pusat Agroindustri dan Lumbung Energi Nasional. Dokumen MP3EI mempertegas posisi strategis Kaltim dalam Koridor III Kalimantan. MP3EI lahir untuk mempercepat program-program pembangunan terutama dalam mendorong peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan ekonomi, pembangunan infrastruktur dan energi, serta pembangunan SDM dan iptek.

MP3EI diharapkan dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi, dengan demikian proyek-proyek MP3EI tidak sebatas proyek-proyek yang didanai melalui APBN dan swasta saja, tetapi kegiatan apa saja yang mampu mempercepat pertumbuhan dan perluasan ekonomi di masing-masing koridor termasuk yang didanai oleh APBD Provinsi maupun APBD Kab/Kota.

Percepatan dan perluasan  pembangunan ekonomi bukanlah tujuan akhir, tujuan akhir pembangunan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sekali lagi. Kesejahteraan Rakyat merupakan the ultimate goal pembangunan. Saat ini, sedang dirumuskan MP3KI (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia). Nanti Pak Wakil Gubernur selaku Ketua TKPD diharapkan untuk menyampaikan progres percepatan penanggulangan kemiskinan dan apa yang jadi fokus MP3KI.

Namun untuk mencapai semua itu diperlukan percepatan, diperlukan TEROBOSAN. Terlebih dalam hal upaya mengurangi kemiskinan, perlu mendapat prioritas.

Kita semua telah menyaksikan penyerahan DIPA APBN dan DPA APBD tahun anggaran 2013. Kita bersyukur bahwa  alokasi APBN  Tahun 2013 sebesar Rp.10, 216 Trilliun meningkat di bandingkan tahun 2012 yang hanya sebesar Rp. 9,282 Trilliun. Selain itu Provinsi Kalimantan Timur juga menerima dana Transfer ke daerah Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 26 Trilliun. Sedangkan APBD Tahun 2013 juga meningkat menjadi sebesar Rp. 13 Trilliun di bandingkan Tahun 2012 hanya Rp. 10,603 Trilliun.

Namun demikian peningkatan alokasi anggaran ini juga harus dibarengi dengan Realisasi penyerapan anggaran. Pada tahun 2012 penyerapan anggaran masih memprihatinkan, dimana untuk APBN hingga bulan Nopember 2012 baru terserap 61,31% dan realisasi fisik 79,64%. Sedangkan APBD realisasi keuangan 55,20% dan fisik 70,88%.

Pada tahun 2013 tidak boleh lagi terjadi, proses tender harus dimulai bulan Januari 2013 dan akan dilakukan lelang serentak sehingga ditargetkan bulan Maret 2013 semua proyek sudah tanda tangan kontrak, karena hal ini berkaitan dengan kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Pimpinan SKPD dan Tim Evaluasi Percepatan Penyerapan Anggaran (TEPPA) harus lebih bekerja keras sehingga sejak awal kita telah mampu mengidentifikasi masalah rendahnya realisasi dari target yang harus dicapai. Bahkan tidak saja dana yang bersumber dari APBD Provinsi, Pemerintah Provinsi bekerjasama dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Negara akan melakukan monitoring dan evaluasi terpadu tentang progres fisik dan keuangan kegiatan yang bersumber dari APBN.

Gubernur Kaltim berpesan pada ujung sambutan ini “mari kita semua untuk menempatkan kebersamaan sebagai faktor kunci keberhasilan pembangunan”. Tidak ada lagi, ini proyek APBN jadi tanggungjawab Pemerintah Pusat dan itu proyek APBD Provinsi menjadi tugas Gubernur lah untuk menuntaskannya. Proyek yang didanai APBD Provinsi tersebar di 14 Kab/Kota, kami memerlukan dukungan semua Bupati/Walikota, tanpa dukungan Bupati/Walikota, swasta dan rakyat tidak mungkin kita mampu mewujudkan itu semua.

Pada akhirnya sambutan gubernur Kaltim mengajak semua SKPD dan stakeholder manfaatkan Raker ini untuk melakukan evaluasi secara objektiv program pembangunan yang telah kita lakukan. Untuk kemudian kita rumuskan formulasi rencana aksi percepatan penuntasannya, sehingga semua target yang diamanatkan dalam Visi Kaltim Bangkit 2013 terwujud. (Humas Bappeda Kaltim/Sukandar,S.Sos).