Balikpapan, 22/5/13. Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur harus di kelola dengan wajar dan benar, anggaran yang besar bisa dilihat dulu apakah sudah sesuai dengan esensinya yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat Kaltim.
Hal ini diungkapkan Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur sekaligus Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Timur, DR.Ir.H. Rusmadi,MS pada saat memberikan sambutan sekaligus membuka acara Sosialisasi Instrumen & Simulasi Evaluasi Hasil RENSTRA, RENJA SKPD dan RKPD 2014 di ruang rapat Hotel Pasifik, Jl. Jenderal Achmad Yani Kota Balikpapan, dihadiri peserta kurang lebih seratus dua puluh orang yang berasal dari seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
DR.Ir.H. Rusmadi,MS didampingi oleh (sebelah kiri) Kepala Sub Bidang Pengkajian Pembangunan Daerah, Yusliando,ST Bidang Pengkajian & Pembiayaan Pembangunan Daerah, Bappeda Kaltim; Sekretaris Bappeda Provinsi Kaltim, Ir.H. Nazrin sebagai Plh Kepala Bappeda Kaltim; Narasumber dari Kementrian Dalam Negeri, Republik Indonesia, Sony Yuwono, SE.Ak, M.Si sebagai tenaga ahli / praktisi; Biro Keuangan Setwilda Provinsi Kalimantan Timur, Fahmi.
Dalam pemaparan Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim dengan judul “Laporan Hasil Pelaksanaan Verifikasi RENJA SKPD dan Klarifikasi pra RKA SKPD Tahun 2014” mengacu pada Tema RKP Nasional Tahun 2014 adalah Memantapkan Perekonomian Nasional Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Yang Berkeadilan maka Pemerintah Provinsi Kalimantan menetapkan Tema RKPD Kaltim Tahun 2014 adalah Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah Berbasis Sumber Daya Ekonomi Terbarukan Didukung Peningkatan Manajemen Sumber Daya Aparatur.
DAYA SAING EKONOMI DAERAH
1. Peningkatan Nilai Tambah Industrialisasi/manufaktur – Integrasi Hulu-Hilir;
2. Pengembangan kawasan/sentra produksi dengan mempertimbangkan skala ekonomi dan pasar;
3. Meningkatan Infrastruktur – Efisiensi Distribusi;
4. Pengembangan SDM yang inovatif.
SUMBERDAYA TERBARUKAN
1. Peningkatan Pertanian;
2. Ekowisata;
3. Pembangunan yang ramah Lingkungan;
4. Pengembangan Pedesaaan.
MANAJEMEN SUMBERDAYA APARATUR
1. Peningkatan Kompetensi;
2. Profesionalisme;
3. Peningkatan Pelayanan Publik;
4. Peningkatan kinerja aparatur dan Anti Korupsi.
AGENDA DAN 12 PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2014
Prioritas Pembangunan pada Tahun 2014 masih di Fokuskan pada 3 Agenda Besar Kalimantan Timur dengan 12 prioritas pembangunan. Pembangunan diarahkan untuk meletakkan dasar pencapaian sasaran RPJMD ke-3 sesuai arahan didalam RPJPD 2005-2025
AGENDA I : Menciptakan Kaltim yang aman, demokratis, dan damai didukung Pemerintahan yang bersih dan berwibawa antara lain :
1. Prioritas 5. Reformasi dan Tata Kelola Pemerintahan;
2. Prioritas 12. Pembangunan Kawasan Perbatasan, Pedalaman dan Daerah Tertinggal
AGENDA II : Mewujudkan ekonomi daerah yang berdaya saing dan pro rakyat antara lain :
1. Prioritas 1. Kemandirian dan Kedaulatan Pangan;
2. Prioritas 4. Pemberdayaan Ekonomi Rakyat dan Pengembangan Sektor Riil;
3. Prioritas 6. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim;
4. Prioritas 7. Daya Saing Ekonomi Daerah;
5. Prioritas 10. Pembangunan infrastruktur;
6. Prioritas 11. Pemenuhan Daya Listrik.
AGENDA III : Meningkatkan Kualitas SDM dan Kesejahteraan Rakyat antara lain :
1. Prioritas 2. Pengentasan Kemiskinan;
2. Prioritas 3. Perluasan Kesempatan Kerja;
3. Prioritas 8. Pelayanan Pendidikan;
4. Prioritas 9. Optimalisasi Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan.
RENCANA STRUKTUR APBD 2013 DAN PROYEKSI APBD 2014
Jumlah pendapatan tahun 2013 sebesar Rp. 11,5 Trilliun dan surplus sebesar Rp. 1,4 Trilliun sehingga total jumlah belanja sebesar Rp. 12,9 Trilliun. Sementara proyeksi APBD tahun 2014 jumlah pendapatan sebesar Rp. 12 Trilliun dan surplus sebesar Rp. 1,7 Trilliun sehinggu tolal jumlah belanja sebesar Rp. 13,7 Trilliun.
Pada ujung sambutannya Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan menyampaikan saran terhadap seluruh peserta yang hadir antara lain :
1. SKPD Prov Kaltim perlu segera menindaklanjuti hasil verifkasi RENJA SKPD Tahun 2014 sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh bidang perencana Bappeda Prov. Kaltim Pada Tgl 13 – 16 Mei 2013;
2. Perlu segera menetapkan pagu indikatif SKPD tahun 2014 pasca verifikasi RENJA SKPD dan klarifikasi PRA RKA SKPD tahun 2014, mengingat harus segera menetapkan Pergub RKPD tahun 2014 pada tanggal 24 mei 2013;
3. Jika BL-SKPD 2014 tetap seting pada Rp. 7,3 Trilliun, maka terhadap usulan tambahan pagu SKPD perlu segera direspon apakah diakomodir atau ditunda pada tahun berikutnya;
4. Perlu segera melakukan entry SIMDA Keuangan tahap II berdasarkan pagu indikatif yang baru untuk mendapatkan informasi besaran : belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal. (Sukandar,S.Sos).