RPJMD Kaltim Akomudir Rembuk Rakyat

Balikpapan, Rabu, 5/3/14. Rumusan hasil Rembuk Rakyat berdasarkan 5 komisi yaitu : Komisi 1. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia Kaltim yang mandiri dan berdaya saing tinggi; Komisi 2 Mewujudkan Daya Saing Ekonomi yang berkerakyatan berbasis SDA dan energi terbarukan; Komisi 3. Mewujudkan infrastruktur dasar yang berkualitas bagi masyarakat secara merata; 4). Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan berorientasi pada pelayanan publik; 5). Mewujudkan kualitas lingkungan yang baik dan sehat serta berprestif perubahan iklim, pada tanggal 26 Pebruari 2014 di ruang rapat Ballrom Hotel Senyiur Samarinda telah di akomudir pada Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018.

Hal ini terungkap pada saat rapat pembahasan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 – 2018 di ruang rapat Meratus, Hotel Gran Senyiur, jalan ARS. Mohammad Nomor 7 Balikpapan, Provinsi Kaltim, Indonesia dibuka oleh Plh. Kepala Bappeda Provinsi Kaliantan Timur, sekaligus sebagai Sekretaris Bappeda Provinsi Kalimantan Timur, Ir.H. Nazrin, M.Si dan didampingi oleh Kepala Bidang Pengkajian dan Pembiayaan Pembangunan Daerah, Bappeda Provinsi Kalimantan Timur, Ir.H. Djoko Susilo Handono, juga dihadiri Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kepala Bidang Pemerintahan dan Aparatur, serta Kepala sub Bidang dan Kasubbag serta staf yang terkait di lingkup Bappeda Provinsi Kalimantan Timur.

Hasil Rembuk Rakyat Kalimantan Timur yang telah diakomodir berdasarkan program prioritas pembangunan yang menjadi komitmen untuk dilaksanakan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Provinsi Kalimantan Timur dalam lima tahun ke depan, dituangkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
RPJMD ini akan menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan lima tahunan dan juga bagi para stakeholders dalam berkontribusi terhadap pembangunan di Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.  Sejalan dengan semangat dalam RPJMD tersebut, ditetapkan pula VISI Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yakni “Mewujudkan Kaltim Sejahtera yang Merata dan Berkeadilan Berbasis Agroindustri dan Energi yang Ramah Lingkungan”. Untuk mewujudkan VISI Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur ini, maka ditetapkan pula lima (5) MISI pembangunan.
Proses pembahasan Rancangan RPJMD Kaltim 2013-2018

Pelaksanaan rapat RPJMD Kaltim 2013-2018 dimulai pada pukul 9.30 wita di ruang  rapat Meratus, Hotel Gran Senyiur jalan ARS Mohammad Nomor 7 Balikpapan, Provinsi KalimantanTimur, Indonesia dibuka oleh Plh. Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Timur, Ir.H. Nazrin, M.Si dan rapat dilanjutkan dengan pemaparan oleh Kepala Bidang Pengkajian dan Pembiayaan Pembangunan Daerah, Ir.H. Djoko Susilo Handono, Bappeda Provinsi Kalimantan  Timur dihadiri oleh seluruh Kepala Bidang, Kasubbag dan Kasubbid serta staf lingkup Bappeda Provinsi Kalimantan Timur berjumlah kurang lebih 35 orang.

Kabid P3D menyampaikan secara umum dari bab per bab RPJMD Kaltim 2013-2018 dan  jadwal kegiatan Bappeda Provinsi Kalimantan Timur disesuaikan dengan dengan RPJMD Kaltim atau sebaliknya untuk dapat menkomonikasikan semua jadwal kegiatan Bappeda Provinsi Kalimantan Timur.

H. Djoko Susilo Handono menyampaikan pesan kepada Plth. Bappeda Provinsi Kaltim dan sekaligus Sekretaris Bappeda Provinsi Kalimantan Timur untuk menkomunikasi atau menyesuaikan jadwal RPJMD Kaltim baik dengan DPRD Provinsi Kalimantan Timur ataupun dengan SKPD lainnya untuk membahas posisi RPJMD Kaltim 2013-2018.

Penyampaian rancangan RPJMD sebagai penyempurnaan rancangan awal RPJMD dihadapkan pada beberapa persoalan antara lain :
1.    Merumuskan akar masalah;
2.    sasaran indeks williansom dan energi dan terbarukan masih dipertanyakan;
3.    Validasi kapasitas riil keunganan;
4.    Agroindustri dan energi ramah lingkupan perlu penajaman karena merupakan elemen penting terhadap visi RPJMD;
5.    Hasil rembuk rakyat
6.    nomenkelatur yang baru  
Ada saran indeks willianson untuk didroup dan diganti oleh ramah lingkungan.

Ada beberapa hal  dan untuk keterkaitan pada bidang PA yaitu kondisi awal 5,2 dan target menjadi 7 sesuai pernyataan Kabid PA dan Kasubbid Aparatur.

Pembahasan indeks willianson antara lain :
1.    Indeks willionson tidak perlu pada level sasaran cukup pada tujuan saja, indeks inter terlalu jauh, saran dari Bidang Ekonomi, Berlin;
2.    Dalam rembuk rakyat ada usulan untuk memasukkan indeks willionson pada kelompok II, Bidang Ekonomi;
3.    Berdasarkan dari pak sony memasukkan indeks willions berdasarkan merata itu bukan hanya pada masusianya tapi juga pada wilayahnya;
4.    Indeks willioanson berdasarkan ketimpangan PDRB wilayah, apa indikator pembangunan wlayah itu terjadi ketimpangan, namun berdasarkan perencanaan pembangunannya memang berbeda dan memang timpang karena sasaran pembangunan wilayah tersebut memang berbeda, bila memang tida ada korelasi dengan bab II indeks willioanson ini tidak perlu dimasukkan.usulan Charmarijaty;
5.    Apa indikator yang tepat dan smat untuk memasukkan indikator sesuai dengan bab II, masih perlu merumuskan indikator terhadap bab II;
6.    indeks willionson sudah baik berdasarkan kajian akademis dan perlu diteruskan, setiap teori pasti ada kelebihan dan kekurannya. Usulan Surono
7.    Khusus untuk IPM dan indeks gini tidak mempunyai turunannya, apakah indeks ini dimasukkan ;
8.    indikotor makro perlu data pertumbuhan ekonomi, ipm dan kemiskinan sehingga perlu masuk dalam dokumen. Usulan Djoko;
9.    indeks williamson bisa diganti bila ada indikator sasaran untuk mencapai elemen visi
10.     Kinerja pembangunan, impek, output dan input;

Pembahasan Bab II
1.    Tujuan dari Misi II belum memenuhi daya saing dan belum terakomudir dalam sasaran pembangunan, Charmarijaty;
2.     Misi I masuk dalam misi II sehingga ada program tumpang tindih;
3.    daya saing ekonomi yg dimaksud ini dayang saing hijau dan;
4.    kira2 poin 6-10 pada misi II apakah sudah bisa mewujudkan daya saing pad misi II;
5.    Daya saing ekonomi merupakan lintas sektor, termasuk tenaga kerja, kemiskinan, H. Hariyo dan misi II belum masuk energi terbarukan, seperti apa energi terbarukan tersebut;
6.    Misi II diberi ruang untuk dibahas kembali, djoko;
7.    Bila target pembahasan RPJMD Kaltim hari harus selesai sebaiknya selesakan hari ini saja, Hariyo;
8.    Menurunnya ketimpangan antar wilayah sudah benar berdasarkan indeks williomson dan mengusulkan menurunnya ketimpangan wilayah dan isinya adalah kab/kota, Hj. Hidayanti Dharma;
9.    Daya saing ekonomi dari sesi produksi masuk dalam tujuan misi II dan untuk misi hijau sudah masuk, tinggal tambahkan dari sisi energi baru terbarukan dan masukan tujuan 3 menambahkan energi baru dan terbarukan;
10.    daya saing ekonomi yg berkerakyatan dengan usulan meningkatnya nilai tambah produk unggulan daerah, indikatornya nilai ekspor non migas, charmarity
11.    indeks daya saing ekonomi dikeluarkan setiap tahun, stella;
12.    mengingatkan waktu pelesaian RPJMD Kaltim, padahal dari 19 sasaran ini belum masih perlu dibahas tindak lanjut, yusliando dan pak hariyo setuju untuk mebahas yg lebih penting dulu;
13.    Energi baru yang belum ada menjadi ada, sedangkan energi terbarukan merupakan energi yg tidak pernah habis, dan usulannya dalam sasaran adalah pengembangan energi baru dan terbarukan.  Tajuddin;
14.    usulan nona, meningkatnya pemanfaatan energi terbarukan dan indikatornya, proporsi rumah tangga yg menggunakan energi terbarukan;
15.    usulan winda, indikatornya prosentase bauran energy baru dan terbarukan;
16.    bila ada tambahan ini “meningkatnya nilai tambah produk unggulan daerah” tinggal menunggu tindak lanjut ,
17.    berlin, tambahan sasaran “meningkatnya nilai tambah produk unggulan daerah” tidak perlu ada lagi, apakah ini sesuatu yg mutlak yang harus dimaksudkan, cukup masuk dalam kebijakan umum;
18.    usulan sasaran Meningkatnya pemanfaatan energi baru dan terbarukan,  ditindaklanjuti dengan data pendukungnya;
20.    Rembuk Rakyat, bila ada masukan dapat menunjang sasaran;

21.    Bidang SDM Hariyo, usulannya adalah :
1).     Program pemuda dan olahraga yang berprestasi;
2).     Program perlindungan perempuan dan ibu, masuk pd misi 1; dgn sasaran pemberdayaan perempuan dan anak. Namun begitu tidak perlu dimasukkan dalam sasaran cukup pada kebijakan, dari usulan 5 program yg masuk 2;.  meningkatnya indeks pemberdayaan gender, usulan untuk bid SDM nona;
3).    Usulan tidak masuk dalam sasaran, namun masuk dalam kebijakan umum, program penguatan kelembagan pengarusutamaan gender dan anak,  surono;     
22.    Kabid, PA, misi IV usulannya : 1). program pelayanan publik; 2).Pembentukan komisi pelayanan publik; 3). Program pengawasan eksternal sejak dini;
23.    Indikator lebih dari satu akan diambil satu indikator yg pertama saja, dan ada 2 sasaran satu program ini juga menyulitkan pada aplikasi/system, masukan pak buyung;
24.    121 program, ada 78 baru, nomenkelatur baru perlu koordinasi kembali melalui tim kecil;
25.     permen 54, program prioritas hanya ada satu, namun juga dibagi pada program prioritas strategis dan operasional;
26.    konfirmasi bab 8 kepada PRK, posisinya msh blm update, karena pada musrenbang RPJMD,bab 2, 7, 8, harus disepakti sesuai dengan berita acaranya dan posisi saat ini sudah berapa prosen;  
27.    bagi tugas P3D menyusun rancangan RPJMD Kaltim, PRK menyusun systemnya dan Bidang perencana kegiatannya;
28.    keputusan rapat untuk bimtek SIPPD masih belum diputuskan apakah di Samarindan atau di Balikpapan, berdasarkan informasi Plh. Ka. Bappeda Kaltim.      
29.    khusus bab 7 dan 8 akan dibahas setelah bimtek SIPPD, tgl 7 Maret 2014 dan harus selesai;
30.    Operator masih mengalai masalah pada saat input pada SIPPD, namun data yg telah diinput belum masuk dalam aplikasi SIPPD, apaka saat input belum tersimpan atau ada masalah lain;
31.    Bidang Ekonomi;
1).    Semua usulan pada rembuk rakyat sudah masuk pada bab 7 dan 8 namun belum ada program perikanan dan kelautan belum masuk;
2).    Berdasarkan informasi dari ibu nona bahwa Dinas Perikanan dan Kelautan tidak ada nelayan orang miskin, jadi Dinas Perikanan lebih fokus pada produksi perikanan, bahkan pendapatan nelayan dianggap sudah tinggi jika dibandingkan dengan masyarakat yang ada di darat;
3).    Kemiskinan nelayan,adalah pendapatan perikanan dibawah standar, dgn menggunakan perahu kecil, namun yg dianggap ibu nona nelayan tersebut  adalah nelayan besar; tajuddin;
4).    Masyarakat pesisir merupakan kantong kemiskinan, andi;
5).    Program kemisikan dari pemerintah pusat sudah ada untuk nelayan tangkap maupun nelayan budidaya masyarakat pesisir dan sangat setuju bahwa masyarakat nelayan pesisir masih banyak yg miskin;
6.    Peningkatan produksi hasil perikanan tangkap, peningkatan produksi perikanan budidaya
7.    program pemberdayaan penyuluh perikanan, usulan andi tetap masuk?;
8.    Program pengendalian pencemaran tanah lahan pertanian,
9.     pengurangan pemanfaatan insektisida dan pestisida, tony, sumber hasil rembuk rakyat, dicek kembali bid ekonomi;
10.    Program pembinaan dan pengawasan pertambangan;
11.    Program pemberdayaan masy dlm pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan, usulan  masuk di RPJMD namun usulan berlin cukup di Renstra SKPD.
32.    Program prioritas 121 harus dirumuskan akar masalahnya, dan diskripsinya apa / data pendukungnya, baik data kondisi awal maupun target yg diinginkan;
33.    program tetap namun kebijakannya bertambah, nona;

34.    Bidang PPW
1).    Usulan konservasi sumberdaya air di misi 5, tunggu konfirmasi dari bidang PPW ;
2).     Salah satu kebijakannya kawasan pertumbuhan ekonomi untuk mengatasi banjir;
3).     Program pengembangan pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumberdaya air lainnya, rachmah; dan kebijakan umumnya Pengendalian rusak air;
4).    Program penanggulangan banjir dan masuk dalam kebijakan umum;

35.    Keterkaitan dengan tema, apakah program sudah sesuai berdasarkan tahap-tahapan yg telah disusun;
36.    arah kebijakan pembangunan sangat menentukan tahapannya pada lima tahun ke depan;

Hasil kesepakatan dengan peserta rapat diskors pada pukul 17.30.wita, dan akan dilanjutka pada pukul 20.00 wita setelah makan malam, dan membahas khusus arah kebijakan pembangunan, ruang rapat tetap Meratus, Hotel Gran Senyiur, Jl. ARS. Mohammad Nomor 7 Balikpapan.  

Rapat dilanjutkan pada pukul 20.45 wita, dan dipimpin oleh Kabid P3D, Bappeda Provinsi Kaltim, Ir.H. Djoko Susilo Handono dengan mengawali penjelasan dari Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan mendapat saran dari Kasubbid Pengkajian Pembangunan Daerah, Yusliando, ST untuk memberikan kesempatan kepada masing-masing bidang perencana membuat masing arah kebijakan, setelah selesai baru mempresentasikan.

Pada sesi selanjutkan yang mendapat kesempatan pertama mempresentasi hasil dari kerja masing-masing bidang perencana adalah Bidang Prasarana Pengembangan Wilayah yang dipresentasikan oleh Stella.

Tanggapan dari peserta antara lain : 1). Kasubbid Perencanaan Program, H. Buyung adalah kenapa penguatan kualitas layanan infrastruktur dan transportasi yang memadai dikerjakan pada tahun ke 5 yaitu tahun 2018; 2). Tanggapan kedua disampaikan oleh Kasubbid Pengkajian Pembangunan Daerah adalah pada poin satu, peningkatan kondisi infrastruktur dasar transportasi guna memperlancar akses terhadap layana publik,yang menjadi permasalahannya adalah akses layanan publik apa yang dimaksud; 3). Peningkatan kondisi infrastruktur sebaiknya dijelaskan tempat atau lokasi kawasan yang menjadi target;

Penguatan konektivitas intra dan inter kawasan industri dan pusat pertumbuhan menuju outlet diperjelas, karena masing-masing kawasan industri memiliki program prioritas masing-masing.

Pusat pertumbuhan merupakan pusat pertumbuhan perekonomian yang masih baru maupun yang akan diprediksi menjadi pusat pertumbuhan perekonomian, termasuk pusat produksi, kawasan industri, kawasan penduduk. Pusat pertumbuhan berdasarkan pola ruang, sedangkan kawasan perkotaan berdasarkan struktur perkotaan.

Presentasi Bidang Pemerintah dan Aparatur

Penyampaian presentasi disampaikan oleh Kasubbid Aparatur, H. Andrie Asdi, SH didampingi oleh Kabid PA, Siti Sugiyanti, SE., M.Si dengan menyampaikan tahapan arah kebijakan pembangunan semuanya dimulai dari tahun 2014 s.d 2018;

Tahapan pelaksanaan pembangunan setiap tahun namun targetnya berbeda, menurut penjelasan dari Kabid PA;

Berdasarkan masukan dari Kasubbid Pembiayaan Pembangunan, adalah semua tahapan ini dilakukan semuanya menjadi prioritas, seharusnya setiap tahun ada penekannya disesuaikan dengan tema yang berlaku,

Arah kebijakan pembangunan berdasarkan tahapan waktu yang ditetapkan disesuaikan pada bab 7;

Arah kebijakan pembangunan prioritas dapat dirubah bila ada informasi baru, dan ada kebijakan dari pemerintah pusat, maupun pemerintah provinsi dan dimasukkan dalam dokumen RKPD.

Presentasi Bidang Pengembangan SDM

Presentasi khusus pendidikan disampaikan oleh Hj. Hidayanti Darma dan dilanjutkan dengan presentasi sektor kesra disampaikan oleh Ir. Surono.

Tahapannya tidak mesti setiap tahun menjadi prioritas harus ada penekannya, menurut Kabid P3D, namun menurut nona sektor pendikan dan kesehatan sifatnya prioritas sehingga memerlukan penekannya setiap tahunnya;

Kabid P.SDM bila wajib belajar 12 tahun selesai tahun 2016 selesai maka tidak perlu lagi direncanakan setelahnya;

Bila pelayannya kesehatan setiap tahun setuju, namun aksesnya serta mutu kesehatan tidak perlu setiap tahun tahapannya sama, menurut Kabid P3D.

Presentasi Bidang Ekonomi

Presentasi bidang ekonomi khusus PDU dan Pariwisata disampaikan oleh Winda dan dilanjutkan dengan presentasi sektor SDA & LH disampaikan oleh ila .

Tanggapan peserta (Kabid P3D) pada sektor penegakan hukum lingkungan kenapa ada pada tahun terakhir dan sebagai masukan bahwa arah kebijakan ini juga dilihat pada dokumen renstra;

Bila sudah bisa mengidentifikasi masalah dalam angroindustri maka seharusnya dalam lima tahun ke depan sudah dapat memprediksi apa yang akan dilakukan.

Presentasi dari Bidang Ekonomi merupakan presentasi terakhir dan rapat ditutup oleh Plh. Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Timur, Ir.H. Nazrin,M.Si pada pukul 00.15 wita, Kamis 6 Maret 2014. (Sukandar,S.Sos/Bappeda Kaltim).