LKPJ Gub. Kaltim Tahun 2013
Samarinda, Senin 5/5/14. Bappeda.kaltimprov.go.id - Gubernur Kalimantan Timur, DR.H. Awang Faroek Ishak menyampaikan Laporan Keterangan 
Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Kalimantan Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2013 pada rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kaltim Hadi Mulyadi, dibentuk Panitia Khusus (Pansus) LKPj Gubernur Kaltim 2013 yang diketuai oleh Sarkowi V Zahry dari fraksi Partai Golkar.
Dalam penyampaan LKPJ Gubernur Kalimantan Timur bahwa secara keseluruhan berdasarkan Perhitungan APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013, realisasi Belanja Daerah adalah Rp. 13,78 Trilyun atau 91,02% dari total rencana Belanja Rp.15,13 Trilyun.
Perkembangan daya serap atau realiasasi anggaran belanja tahun 2013 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan daya serap anggaran belanja tahun 2012 sebesar 86,32%.
Anggaran Pendapatan
Secara umum kinerja Pendapatan Daerah dari tahun ke tahun terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini sejalan dengan tumbuh positifnya kinerja ekonomi disamping kondisi sosial, politik dan keamanaan yang semakin kondusif. Dengan kondisi tersebut tentu saja diharapkan akan terus membawa dampak terhadap meningkatnya Pendapatan Daerah.
Perencanaan Anggaran Pendapatan Daerah setiap tahunnya, dilakukan dengan tetap mempertimbangkan serta memperhatikan karakteristik dari masing-masing sumber pendapatan.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan daerah yang dapat dipantau dan dikendalikan secara langsung oleh Pemerintah Provinsi. Oleh karenanya pendapatan yang bersifat dinamis seperti pajak, perencanaannya dilakukan melalui pendekatan analisis potensi. Sedangkan perencanaan sumber-sumber PAD yang bersifat fluktuatif seperti retribusi dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, dilakukan dengan mempertimbangkan perubahan makro yang berpengaruh terhadap sumber penerimaan tersebut.
Kemudian untuk komponen Dana Perimbangan yaitu Dana Bagi Hasil Pajak dan yang bersumber dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan PPH Orang Pribadi dalam Negeri Pasal 21 serta Bagi Hasil Bukan Pajak yang bersumber dari Penerimaan Bagi Hasil Kehutanan, Pertambangan Umum dan Migas merupakan sumber penerimaan negara yang relatif sulit untuk diprediksi dan sangat rentan terhadap perubahan lingkungan makro yang dipengaruhi oleh jumlah produksi, harga, permintaan pasar serta nilai tukar rupiah.
Berdasarkan perhitungan, Pendapatan Daerah yang bersumber dari PAD, Dana Perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah sampai dengan 31 Desember 2013 realisasinya adalah Rp.11,63 Trilyun atau 97,42% dari rencana anggaran pendapatan yang telah ditetapkan Rp.11,94 Trilyun.
Komponen Penerimaan yang bersumber dari PAD pada umumnya mengalami peningkatan. Selain upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pungutan yang selama ini dilakukan, juga dipengaruhi oleh indikator ekonomi makro Kalimantan Timur yang cenderung terus membaik, yang implikasinya akan mengefektifkan penerimaan pajak daerah dan sumber-sumber penerimaan daerah lainnya.
Realisasi dari masing-masing komponen Pendapatan Daerah tahun 2013 dijelaskan sebagai berikut :
Pertama,pada Bagian PAD, dari target Rp.5,54 Trilyun, dapat direalisasikan Rp.5,88 Trilyun. Ini berarti terjadi pelampauan target Rp.342,49 Milyar atau 6,18%. Sebagian besar dari kenaikan tersebut bersumber dari komponen Pajak Daerah yaitu Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor serta Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan serta lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
Kedua, Bagian Dana Perimbangan yang direncanakan Rp.5,97 Trilyun, realisasinya adalah Rp.5,33 Trilyun, yang berarti tidak mencapai target Rp.637,83 atau 10,68%. Realisasi masing-masing Penerimaan adalah sebagai berikut :
1. Bagi Hasil Pajak dari Perimbangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bagi Hasil Pajak Penghasilan Orang Pribadi atau PPh Pasal 21, realisasi penerimaannya Rp.825,86 Milyar, yang berarti terjadi pelampauan target Rp.5,86 Milyar atau 100,71%, dari rencana Rp.820 Milyar. Kenaikan Bagi Hasil Pajak ini sebagian besar bersumber dari Pajak Bumi dan Bangunan.
2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya alam yang terdiri dari Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), landrent, royalty, Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam untuk Tahun 2013 secara keseluruhan ditargetkan Rp.5,09 Trilyun, realisasinya Rp.4,45 Trilyun atau tidak tercapai target Rp.643,68 Milyar atau 87,35%.
3. Dana Alokasi Umum (DAU) terealisasi sesuai dengan target Rp.55,54 Milyar.
4. Demikian pula, Dana Alokasi Khusus (DAK) dari target Rp. 8,05 Milyar, telah terealisir seluruhnya.
Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak mengungkapkan capaian pembangunan Kaltim di tahun terakhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2009-2013 tersebut menunjukkan keberhasilan di berbagai sektor yang dapat dilihat dari berbagai indikator makro pembangunan ((Humas Prov Kaltim/her).
Sektor perekonomian, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mencapai Rp447 triliun. Pertumbuhan ekonomi mencapai 1,59 persen. Investasi Rp31,71 triliun, dengan rincian penanaman modal dalam negeri (PMDN) Rp.18,411 triliun dan penanaman modal asing (PMA) Rp13,299 triliun.
Capaian lainnya, Pemprov berhasil menurunkan tingkat pengangguran menjadi 8,04 persen dan tingkat kemiskinan 6,06 persen. Sedangkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menempati peringkat kelima nasional dengan angka 76,71.
Bidang reformasi dan tata kelola pemerintahan, khususnya di bidang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP), Kaltim berhasil menjadi yang terbaik selama lima kali berturut-turut sejak 2009. Pada 2013 LAKIP Kaltim mendapatkan peringkat terbaik nasional bersama Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dengan nilai B+.
Pengelolaan keuangan negara, Kaltim mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI. Masih di tahun yang sama, Kaltim juga mendapatkan peringkat pertama nasional sebagai provinsi terbaik untuk bidang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Dan terbaik I tingkat nasional kategori Pemerintah Provinsi dalam pelaksanaan Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPPA).
“Sejumlah keberhasilan pembangunan tersebut dapat dicapai dengan kerja keras dan kompak dari seluruh jajaran pimpinan dan staf SKPD lingkup Pemprov, serta dukungan dari seluruh pemangku kepentingan. Untuk itu, 2014 dan tahun-tahun kedepan kita harus lebih meningkatkan kinerja dan kekompakan untuk meraih hasil terbaik baik Kaltim,” ungkap Awang Faroek.
Tidak hanya itu, Pemprov juga memberikan perhatian serius terhadap pembangunan kawasan perbatasan, pedalaman dan daerah tertinggal melalui pelaksanaan tujuh program dan 29 kegiatan yang tersebar di wilayah Kaltim. Diantaranya pembangunan menara telekomunikasi sebanyak empat unit di Kutai Barat (Long Apari), Nunukan (Long Layu), dan Malinau (Desa Agung Baru dan Long Nawang).
“Pembangunan tower ini telah dilaksanakan secara swakelola dengan TNI, serta bekerjasama dengan TVRI Kaltim dan RRI Samarinda dalam menyediakan sarana sewa satelit untuk menunjang kegiatan TVRI dan RRI sehingga dapat diakses oleh masyarakat di daerah perbatasan,” jelasnya.
Selain itu, juga dilakukan pengamanan pulau-pulau terluar melalui inventarisir penamaan dan pemasangan tugu nama pulau. Meningkatkan pembangunan jalan dan jembatan serta bandara di kawasan batas negara. Meningkatkan akses pendidikan melalui Beasiswa Kaltim Cemerlang. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan melalui Puskesmas 24 Jam.
“Kita sudah melaporkan semuanya lengkap dengan lampirannya. Itulah yang diteliti oleh anggota dewan melalui pansusnya. Kita tunggu saja perkembangannya pada paripurna selanjutnya. Yang jelas kita akan terus berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat,” pungkasnya.
Pada rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kaltim Hadi Mulyadi, dibentuk Panitia Khusus (Pansus) LKPJ Gubernur Kaltim 2013 yang diketuai oleh Sarkowi V Zahry dari fraksi Partai Golkar. (sumber : website kaltim
Berdasarkan dokumen LKPJ yang disampaikan Gubernur Kalimantan Timur khusus belanja daerah dari realisasi dari masing-masing anggaran belanja daerah tahun 2013, sebagai berikut :
Belanja Operasi, meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Belanja Bantuan Keuangan direncanakan Rp.8,17 Trilyun, dengan realisasi Rp.7,44 Trilyun atau 91,04%. Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Operasi tahun 2012 Rp.6,70 Trilyun, maka realisasi Belanja Operasi tahun 2013 mengalami kenaikan Rp.737,14 Milyar atau 11,119%.
Rincian dari realisasi masing-masing belanja ini adalah sebagai berikut :
1. Belanja Pegawai yang dialokasikan Rp.1,54 Trilyun, realisasinya Rp.1,35 Trilyun atau 87,35%.
2. Belanja Barang dialokasikan Rp.2,75 Trilyun, realisasinya mencapai Rp.2,46 Trilyun atau 89,44%.
3. Belanja Hibah dari alokasi anggaran Rp.1,61 Trilyun telah terealisasi Rp.1,57 Trilyun atau 96,90%. Belanja hibah ini antara lain diberikan kepada Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu untuk kegiatan Pemilu Gubernur dan dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS) serta kepada instansi Vertikal dan Organisasi Kemasyarakatan.
4. Belanja Bantuan Sosial dialokasikan Rp.5,5 Milyar dengan realisasi Rp.3,94 Milyar atau 71,64%.
5. Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur direncanakan Rp.2,25 Trilyun dengan realisasi sampai dengan akhir tahun anggaran 2013 Rp.2,10 Trilyun atau 91,36% dari target yang ditetapkan. Belanja ini digunakan untuk mendukung kemampuan keuangan dan pemerataan pembangunan di Kabupaten/Kota serta untuk membantu capaian program prioritas pemerintah provinsi yang dilaksanakan sesuai urusan yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota.
Belanja Modal, untuk belanja modal telah dialokasikan dana Rp.4,19 Trilyun dengan realisasi Rp.3,65 Trilyun atau 87,10% dari target yang ditetapkan. Belanja Modal ini digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka membiayai pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap yang digunakan dalam kegiatan pemerintahan yang terdiri dari Tanah, Peralatan dan Mesin, Bangunan dan Gedung, Jalan, Irigasi dan Jaringan serta Aset tetap lainnya, termasuk belanja tahun jamak. Daya serap belanja modal tahun 2013 sebesar 87,10%.
Belanja Tidak Terduga, direncanakan Rp.19,79 Milyar dan sampai dengan akhir tahun anggaran realisasinya nihil.
Belanja Transfer, merupakan Bagi Hasil Pendapatan Pajak Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, dari rencana Rp.2,76 Trilyun, telah terealisir Rp.2,69 Trilyun atau 97,60%. Realisasi dari belanja ini disesuaikan dengan ketentuan tentang Bagi Hasil Penerimaan Pajak Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Dibandingkan dengan realisasi transfer tahun 2012 Rp.2,13 Trilyun, maka realisasi transfer tahun 2013 mengalami peningkatan Rp.559,97 Milyar.
Pembiayaan
1. Pada Bagian Penerimaan Pembiayaan yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya dari target Rp.3,198 Trilyun realisasinya adalah sejumlah yang sama.
2. Untuk tahun 2013 ini tidak dialokasikan dana untuk Pengeluaran Pembiayaan.
Neraca Daerah, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, adalah Laporan yang menggambarkan posisi keuangan berkenaan dengan aset, kewajiban dan ekuitas dana. Neraca Daerah ini diharapkan dapat memberikan informasi yang memadai kepada masyarakat maupun pihak-pihak terkait tentang kekayaan dan kewajiban yang dimiliki Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
Berdasarkan hasil perhitungan Neraca Daerah Provinsi Kalimantan Timur per 31 Desember 2013 total nilai Aset adalah Rp.27,635 Trilyun, dengan nilai Kewajiban sebesar Rp.632,28 Milyar sehingga nilai Ekuitas Dana atau kekayaan bersih Pemerintah Provinsi adalah Rp.27 Trilyun.
Perkembangan atau perubahan mengenai masing-masing pos dalam neraca per 31 Desember 2013 dapat dijelaskan sebagai berikut :
Aset
Total nilai aset Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur per 31 Desember 2013 adalah Rp.27,635 Trilyun terdiri dari Aset Lancar Rp.3,18 Trilyun, Investasi Jangka Panjang Rp.2,31 Trilyun dan Aset Tetap senilai Rp.21,998 Trilyun serta aset lainnya senilai Rp.139, 47 Milyar.
Dibandingkan total nilai aset per 31 Desember 2012 Rp.25,338 Trilyun, berarti total aset 2013 mengalami peningkatan Rp.2,297 Trilyun.
Peningkatan ini disebabkan adanya peningkatan aktiva tetap akibat transaksi belanja modal.
Kewajiban
Kewajiban merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumberdaya ekonomi pemerintah.
Saldo kewajiban Pemerintah Provinsi per 31 Desember 2013 adalah Rp.632,27 Milyar yang seluruhnya merupakan kewajiban jangka pendek.
Ekuitas Dana
Ekuitas Dana Rp.27,003 Trilyun merupakan selisih antara total aset dikurangi dengan jumlah kewajiban. Dibandingkan dengan ekuitas dana tahun 2012 yang berjumlah Rp.24,767 Trilyun, berarti terdapat peningkatan Rp.2,235 Trilyun atau 9,03%. Peningkatan ini sebagian besar dipengaruhi oleh peningkatan nilai aset tetap sebagaimana telah disampaikan.
Selanjutnya saya akan menyampaikan secara ringkas berkenaan dengan Laporan Arus Kas, yang juga merupakan bagian dari kelengkapan penyampaian Laporan Keuangan tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2013.
Laporan Arus Kas, adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai Arus Kas Masuk dan Arus Kas Keluar serta saldo kas pada awal dan akhir periode 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2013.
Informasi penerimaan dan pengeluaran kas dimaksud berkaitan dengan aktivitas operasi, aktivitas investasi aset non keuangan, aktivitas pembiayaan dan aktivitas non anggaran.
Laporan Arus Kas dari aktivitas masing-masing disampaikan sebagai berikut :
Arus Kas dari aktivitas Operasi, terdiri dari Arus Kas Masuk dari aktivitas operasi Rp.11,63 Trilyun. Kemudian Arus Kas Keluar dari aktivitas operasi Rp.10,129 Trilyun.
Berdasarkan data realisasi Arus Kas masuk dan Arus Kas Keluar berarti arus kas bersih dari aktivitas operasi terdapat selisih positif Rp.1,501 Trilyun.
Arus Kas dari aktivitas Investasi Aset Non Keuangan, terdiri dari Arus Kas Masuk yang bersumber dari penjualan aset tetap dan aset non keuangan lainnya realisasinya adalah Rp.913 juta. Kemudian Arus Kas Keluar yang digunakan untuk membiayai belanja modal realisasinya adalah Rp.3,651 Trilyun, sehingga arus kas bersih dari aktivitas investasi aset non keuangan defisit Rp.3,65 Trilyun.
Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan, Arus kas aktivitas pembiayaan tahun 2013, baik arus kas masuk ataupun arus kas keluar tidak ada.
Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran, mencerminkan aktivitas penerimaan dan pengeluaran yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan. Realisasi bersih Arus Kas Masuk dan kas keluar dari Aktivitas non anggaran yang bersumber dari penerimaan dan pengeluaran pihak ketiga mengalami defisit Rp. 59,971 juta.
Dari Arus kas bersih masing-masing aktivitas di atas dapat diketahui Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) per 31 Desember 2013 yaitu Rp.1,050 Trilyun yang terdiri dari Saldo Kas di BUD termasuk Deposito Rp.956,92 Milyar, saldo kas di BLUD Rp.93,200 Milyar dan saldo uang di bendaharawan pengeluaran Rp.230,90 juta.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) telah memasuki akhir tahun pelaksanaan. Pemerintah Daerah secara konsisten terus melaksanakan strategi dan kebijakan pembangunan yang telah direncanakan sesuai dengan Visi dan Misi Pembangunan melalui pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Sebagai wujud tanggung jawab Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, sesuai dengan PP Nomor 3 Tahun 2007, kami sampaikan beberapa hal sebagai gambaran secara objektif, langkah-langkah yang telah ditempuh, pencapaian sasaran pembangunan dan kendala yang masih dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur.
Visi Kaltim Bangkit 2013 “Mewujudkan Kalimantan Timur sebagai Pusat Agroindustri dan Energi Terkemuka guna mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera” merupakan semangat untuk membangun masa depan ekonomi daerah Kalimantan Timur yang berbasis Sumber Daya Alam Terbarukan, tidak tergantung atas migas dan batubara yang di awal RPJMD 2009-2013 mendominasi hingga 75,04% dari total Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB).
Untuk keberlanjutan pembangunan Kalimantan Timur dan sejalan dengan semangat Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam kerangka pembangunannya menitikberatkan pada upaya membangun fundamental ekonomi melalui percepatan pembangunan kawasan industri yang berorientasi pada nilai tambah (value added) dan ekspor non-migas dengan pendekatan klaster industri.
Untuk mewujudkan visi tersebut, Gubernur dan Wakil Gubernur berkomitmen pada tiga agenda besar, yaitu :
1) Menciptakan Kalimantan Timur yang aman, demokratis dan damai didukung pemerintahan yang bersih dan berwibawa;
2) Mewujudkan ekonomi daerah yang berdaya saing dan pro rakyat;
3) Meningkatkan kualitas SDM dan kesejahteraan rakyat.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2009-2013, menetapkan slogan “MEMBANGUN KALIMANTAN TIMUR UNTUK SEMUA”. Membangun Kalimantan Timur Untuk Semua tidak sebatas slogan semata, tetapi mengandung nilai yang sangat penting agar pelaksanaan pembangunan bersifat menyeluruh dan berkeadilan. Pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat tanpa membedakan suku, agama, partai politik dan sebagainya.
Pada saat kami mengawali tugas sebagai Kepala Daerah, ada sepuluh isu strategis dalam melaksanakan Pembangunan di Kalimantan Timur, yaitu;
1) Kemandirian dan Kedaulatan Pangan;
2) Pengentasan Kemiskinan;
3) Pengangguran;
4) Keterbatasan Akses Permodalan;
5) Reformasi Birokrasi/Pelayanan Publik;
6) Degradasi Mutu Lingkungan;
7) Daya Saing dan Iklim Investasi;
8) Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan
9) Infrastruktur; serta
10) Pembangunan Perbatasan, Pedalaman dan Daerah Tertinggal.
Selanjutnya 10 isu strategis ini, dalam RPJMD 2009 – 2013 menjadi sepuluh Prioritas Pembangunan Kalimantan Timur. Pada tahun 2013 yang merupakan tahun terakhir dari Masa Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Periode Tahun 2009-2013, dapat dilaporkan bahwa pencapaian target pembangunan sejak tahun 2009 hingga akhir tahun 2013 mencapai hasil yang menggembirakan. Berbagai program yang dilakukan Pemerintah Provinsi telah memberikan perubahan yang cukup nyata terhadap kemajuan pembangunan.
Capaian indikator makro pembangunan sebagai berikut :
1. Laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur selama lima tahun terakhir berfluktuaktif. Pada tahun 2013 laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur tercatat 1,59% dengan migas, lebih lambat dibanding tahun 2012 yang tumbuh 3,98%. Kinerja pertumbuhan yang melemah ini banyak dipengaruhi oleh menurunnya produksi komoditas migas dan melemahnya harga jual batubara. Jika tanpa migas, laju pertumbuhan ekonomi Kaltim mencapai 5,17%. Selanjutnya, jika tanpa migas dan batubara maka pertumbuhan ekonomi Kaltim jauh lebih besar, yaitu 7,47 persen pada tahun 2013. Hal tersebut menunjukkan kinerja ekonomi daerah Kalimantan Timur yang berbasis renewable resources sudah berjalan dengan baik dan mengalami peningkatan yang cukup signifikan.
2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kalimantan Timur selama lima tahun terakhir menunjukkan arah yang semakin baik. Pada tahun 2012 TPT sebesar 8,9% turun menjadi 8,04% di akhir tahun 2013, meski demikian pencapaian ini belum mencapai target RPJMD 2009-2013 sebesar 7,42%. Situasi tersebut hanya mungkin terjadi apabila investasi sebagai mesin pertumbuhan ekonomi meningkat signifikan, inflasi dan jumlah migrasi penduduk terkendali, percepatan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dengan didukung oleh aparatur dan sistem birokrasi yang profesional serta kondisi Kalimantan Timur yang aman dan damai.
3. Jumlah penduduk miskin di Kalimantan Timur selama lima tahun terakhir menunjukkan arah yang cenderung menurun. Tingkat kemiskinan pada tahun 2012 sebesar 6,68% menjadi 6,06% di tahun 2013. Hal ini menunjukkan penurunan 0,62% orang miskin di Kalimantan Timur telah keluar dari kemiskinan.
4. Angka Indeks Pembangunan Manusia sebagai indikator peningkatan kualitas Sumberdaya Manusia juga meningkat. IPM Kalimantan Timur dari 76,22 pada tahun 2011 menjadi 76,71 pada tahun 2012. IPM di Kalimantan Timur tahun 2012 menempati urutan ke lima tertinggi secara nasional dan diatas IPM nasional sebesar 73,29.
5. Inflasi yang terjadi di Kalimantan Timur tahun 2013 mengalami lonjakan yang cukup signifikan hingga mencapai 9,65%, lebih tinggi dibanding tahun 2012 sebesar 5,60%. Lonjakan inflasi yang terjadi pada tahun 2013 merupakan dampak dari kenaikan BBM yang berdampak cukup luas terhadap kegiatan ekonomi. Sektor angkutan yang menjadi tulang punggung pendistribusian barang dan jasa mengalami peningkatan biaya operasional akibat kenaikan BBM. Oleh karena itu, penekanan prioritas pembangunan kedepan tetap diarahkan kepada pembangunan infrastruktur yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi daerah dan mengurangi ketimpangan wilayah serta meningkatkan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat. (Humas Bappeda Provinsi Kalimantan Timur/Sukandar,S.Sos).
