Integrasi Infrastruktur KIPI Maloy

Sangatta, 15/5/14. Target Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bersama Gubernur, DR.H. Awang Faroek Ishak pada tahun 2018 Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Maloy di Kabupaten Kutai Timur dapat beroperasi dan mengekspor perdana Crude Palm Oil (CPO).

Pembangunan integrasi infrastruktur dan sub infrastruktur di KIPI Maloy sangat dibutuhkan dalam mendukung terutama dalam persiapan Ekspor CPO perdana pada tahun 2018 tersebut salah satunya adalah target awal pembangunan enam (6) tangki timbun tahun 2015 melalui pembiayaan dari Pemerintah Pusat (APBN) yang masuk dalam program Master Plan Percepatan, Perluasan dan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).

Hal ini terungkap pada saat survei atau peninjauan lapangan di KIPI Maloy yang oleh Bappeda Provinsi Kalimantan Timur, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Provinsi Kalimantan Timur, dan Dinas Perkerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur yang diwakili oleh pihak kontraktor serta Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur.

Peserta survei yang beraal dari Bappeda Provinsi Kalimantan Timur diantaranya Kepala Sub Bidang Prasarana Wilayan, Achmad Mujakkir,ST dan Kepala Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha, Pariwisata dan Budaya, Berlin Franko Shaloho, SE; Kepala Sub Bidang Pembiayaan Pembangunan Daerah, Andi Arifuddin, S.Pi dan Sukandar,S.Sos staf pelaksana Humas, Achmad Hafid staf pelaksana Bidang Ekonomi serta staf lingkup Bappeda Provinsi Kaltim.

Pelaksanaan survei di KIPI Maloy Bappeda Provinsi Kalimantan Timur bersama SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang terkait bertujuan untuk memastikan integrasi pembangunan infastruktur dan sub infrastruktur di KIPI Maloy dalam rangka memastikan masing-masing target pembangunan dalam Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional Maloy dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan perencanaan.

Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Maloy di Kabupaten Kutai Timur dipersiapkan menjadi pusat pengolahan CPO beserta produk turunannya dan pusat industri yang terintegrasi dengan pelabuhan berskala internasional.

Posisi KIPI Maloy

KIPI Maloy terletak pada lintasan Alur Laut Kepulauan Indonesia II (ALKI II) yang merupakan lintasan laut perdagangan internasional dan berada pada kawasan pusat ekonomi dunia masa depan (Pacific Rim) merupakan salah satu keunggulan yang dimiliki KIPI Maloy.

Selain itu, kawasan Maloy juga masuk dalam jalur interkoneksitas Kalimantan dan Sulawesi, yang dilalui jalur regional lintas trans Kalimantan dan transportasi penyeberangan ferry Tarakan-Toli Toli, Balikpapan-Mamuju, (dikutip dari kaltimprov.go.id).

Dasar Hukum

Dasar hukum pembangunan dan pengembangan KIPI Maloy adalah Peraturan Presiden No.32/2012 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) Koridor Ekonomi Kalimantan, sebagai Pusat Produksi dan Pengolahan Hasil Tambang dan Lumbung Energi Nasional. Juga diperkuat dengan Instruksi Presiden No.1/2012, yang menetapkan Kalimantan Timur sebagai Klaster Industri berbasis Oleochemical di Maloy Kutai Timur, serta Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2009, Visi Kaltim Bangkit 2013, mewujudkan Kaltim sebagai Pusat Agroindustri dan Energi Terkemuka menuju Masyarakat Adil dan Sejahtera.

Dengan ditetapkannya KIPI Maloy sebagai salah satu dari sejumlah proyek pembangunan di Kaltim yang masuk dalam program MP3EI Koridor Ekonomi Kalimantan merupakan bukti proyek tersebut sangat strategis sehingga patut mendapat dukungan dari pemerintah pusat.

Konsep Perencanaan Pembangunan KIPI Maloy

KIPI Maloy memiliki dua konsep pembangunan, yang pertama adalah membangun klaster industri oleochemical dan pengolahan hasil tambang berskala internasional dalam rangka meningkatkan nilai tambah, menciptakan lapangan pekerjaan dan peluang bisnis. Kedua, menyediakan kawasan industri yang berdaya saing tinggi dengan dukungan insentif dan berbagai kemudahan.

Pembangunan dan pengembangan KIPI Maloy diperkirakan membutuhkan total investasi mencapai Rp. 4,771 triliun, dengan luas kawasan 5.305 hektare. Tahap pengembangan pertama seluas 1.000 hektare dan lahan yang sudah dibebaskan seluas 577 hektare.

Infrastruktur

Percepatan pembangunan KIPI Maloy dilakukan dengan melakukan pembangunan sarana dan prasarana pendukung diantaranya adalah industri olien, industri peleburan almunium, stearin dan PFAD, industri asam lemak, industri biodiesel dan minyak goreng.

Sedangkan kawasan penunjang, yaitu pelabuhan, power plant 2x100 MW, jalur rel kereta api dan terminal batubara. Dalam area industri olechemical dibangun pelabuhan CPO dengan kemampuan diatas 100.000 DWT. Pada sisi darat dibangun diatas areal seluas 115,38 hektare dengan fasilitas kantor, workshop, fire house dan storage tank sebanyak 19 unit dengan kapasitas masing-masing 3.000 ton/unit. Disamping itu, Pemprov juga mempersiapkan infrastruktur pendukung berupa pembangunan jalan akses pelabuhan Maloy sepanjang 17 kilometer dengan nilai investasi sebesar Rp229 miliar berasal dari dana APBN SAL Tahun Anggaran 2011, progres saat ini sudah mencapai 20%.

Selanjutnya, pembangunan jalan dalam kawasan industri Maloy sepanjang 8,5 kilometer, nilai investasi Rp95 miliar berasal dari dana APBD Provinsi 2012, progres 20%. Pembangunan kantor dan fasilitas pendukung pelabuhan Maloy, nilai investasi Rp39 miliar berasal dari dana APBD provinsi 2012 Rp7,6 miliar dan 2013 Rp31,4 miliar, progres 11,8%. Kemudian, pembangunan fasilitas penyediaan air baku untuk KIPI Maloy dengan nilai investasi Rp200 miliar.

Dengan rincian, pembangunan Bendung Kaliorang Rp30 miliar berasal dari APBD provinsi 2011-2012. Pekerjaan survey, investigasi dan desain (SID) Bendung Slangkau pada luasan lahan 1.500 hektare, dengan anggaran Rp2 miliar dari APBD provinsi 2012. Pekerjaan model test, sertifikasi Bendung Kaliorang, nilai investasi Rp1,2 Milyar, berasal dari dana APBD provinsi 2012. Serta AMDAL Bendung Kaliorang, nilai investasi Rp. 600 juta, berasal dari dana APBD Provinsi 2012.

Sementara itu, diluar KIPI Maloy, Pemprov juga berupaya meningkatkan infrastruktur jalan guna mendukung percepatan pembangunan kawasan tersebut. Sejumlah kegiatan dilakukan diantaranya penanganan/ peningkatan jalan Talisayan-Batu Lepok-Sangkulirang dan peningkatan jalan Sp.Perdau-Maloy.

Penanganan/peningkatan jalan Talisayan-Batu Lepok-Sangkulirang sepanjang 209 kilometer, dengan nilai investasi Rp575 miliar berasal dari dana APBD provinsi dan tiga paket multiyears (MYC) 2012-2013, progres pembangunan fisik sudah mencapai 6% yang dimulai pada awal September 2012.

Peningkatan jalan Sp. Perdau-Maloy sepanjang 30 kilometer, dengan nilai investasi Rp164 miliar berasal dari dana APBN yang terbagi menjadi dua paket. Untuk paket satu TA 2012 senilai Rp8,9 miliar dan dua paket MYC 2012-2014 senilai Rp155 miliar. Progres pembangunan fisik sudah mencapai 86,5%.

Selain pembangunan jalan, guna mendukung sarana transportasi darat menuju KIPI Maloy, juga dilaksanakan pembangunan rel kereta api Muara Wahau-Lubuk Tutung sepanjang 150 kilometer, kerjasama Pemprov dengan Ras Al-Khaimah Minerals and Metal Investment, Uni Emirat Arab (UEA) dengan total investasi sebesar US$ 900 juta. Selanjutnya, pembangunan rel kereta api Tabang-Lubuk Tutung sepanjang 185 kilometer yang dibangun oleh PT Gunung Bayan dengan total nilai investasi sebesar US$ 1 miliar.

Maloy Trans Kalimantan Ekonomi Zone (MTKEZ)

Dalam perkembangannya, KIPI Maloy diusulkan Pemprov Kaltim untuk menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy Trans Kalimantan Economic Zone (MTKEZ) dengan luas 32.800 hektare. MTKEZ merupakan salah satu lokus pembangunan di Koridor Ekonomi Kalimantan yang akan menjadi bagian dari postur konektivitas nasional guna memaksimalkan pertumbuhan.

MTKEZ merupakan integrasi antara KIPI Maloy seluas 5.305 hektare, Kawasan Industri Mineral Trans Kalimantan Economic Zone (TKEZ) seluas 26.500 hektare dan Kawasan Industri Kimia Batuta Coal Industrial Port (BCIP) seluas 1.000 hektare. Lokasi yang dipilih adalah di Kutai Timur, yaitu di Kecamatan Sangkulirang, Kaliorang dan Bengalon (Lubuk Tutung), Kabupaten Kutai Timur.

Pembangunan MTKEZ yang zona industrinya meliputi oleochemical dasar, industri berbasis makanan dan non makanan dilakukan untuk memacu perkembangan perekenomian di wilayah timur dan utara Kaltim, sehingga terjadi pemerataan pembangunan yang mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitarnya.

Hal itu sesuai dengan grand strategi pembangunan ekonomi Pemprov Kaltim yang mengarah pada pembangunan berkeadilan dan berkelanjutan dengan mengembangkan industri eksisting (minyak bumi, pupuk, gas, crude palm oil (CPO) dan batubara) dan membangun industri berbasis pertanian dengan pendekatan skala ekonomi dan klaster.

"Pemprov saat ini berupaya menjadikan MTKEZ sebagai salah satu Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dengan menjaga dan meningkatkan daya saing investasi yang didukung dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, posisi geografis pada ALKI II, kondisi keamanan yang kondusif, komitmen pemerintah dalam memfasilitasi investasi dan ketersediaan sumber daya manusia yang memadai," ungkap Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak (dikutip dari website www.kaltimprov.go.id)

MTKEZ juga didukung oleh kawasan industri lainnya yang tersebar di wilayah Balikpapan (Kawasan Industri Kariangau), Samarinda (Kawasan Industri Perdagangan dan Jasa), Bontang (Kawasan Industri Minyak, Gas dan Kondensat), Berau (Kawasan Industri Pariwisata), Bulungan (Delta Kayan Food Estate) dan Malinau (Kawasan Hutan Kayan Mentarang). (sumber : website www.kaltimprov.go.id dan dipublikasikan kembali oleh Humas Bappeda Provinsi Kalimantan Timur/Sukandar,S.Sos).