Pengumuman

Bappeda Provinsi Kalimantan Timur berkomitmen untuk terus melakukan pembenahan dan memberikan kinerja yang terbaik guna pembangunan Kalimantan Timur yang lebih optimal, sesuai dengan motto pelayanan Bappeda Provinsi Kalimantan Timur "Berhasil Membuat Perencanaan Berarti Merencanakan Keberhasilan". Hubungi admin website kami pada fitur chat admin yang berada pada sisi paling kanan halaman website ini bila anda membutuhkan informasi seputar perencanaan pembangunan daerah. Segala bentuk penyalahgunaan yang dilakukan oleh Pejabat Bappeda Kaltim, Laporkan pada kami melalui email atau chat admin.

Pembangunan Sanitasi Nasional

Berita

Pembangunan Sanitasi Nasional

Jakarta, 27/8/14. Plh. Kepala Bappeda Provinsi Kaltim, Ir. H. Nazrin, M.Si bersama Bappeda Provinsi Sumatera Barat menandatangani kesepakatan 3a._STBM_September_05.2_Fendi_SiregarANCOL tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di saksikan oleh Dirjen Pemerintah Daerah, Bapak Tarmidzi Ismail dan Plh Direktur Jenderal PP dan PL, Dr. H.M. Subuh., MPPM pada acara Rakornas STBM, di Hotel Sahid Sudirman Jakarta dihadiri peserta dari Provinsi se Indonesia dan dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia kurang lebih 70 orang.

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Republik Indonesia Tahun 2015 – 2019, pemerintah bertekad  merespon akses sanitasi universal (100%) pada tahun 2014. Target ini 2 tahun lebih cepat dari target dunia pada tahun 2014 seperti yang dicanangkan dari tim teknis sanitasi PBB untuk pembangunan Santisasi Pasca Milenium Development Goal (MDG) tahun 2005.

STBM ditetapkan sebagai pendekatan pembangunan sanitasi nasional sejak tahun 2008 diharapkan dapat berkontribusi  nyata dalam upaya pencapaian target tahun 2019. Survey sosial ekonomi nasional (SUSENAS) menunjukan capaian akses sanitasi Indonesia sebesar 59,71% (perkotaan 75% dan pedesaan 44%) di tahun 2013, berarti masih ada 40%, 29% atau 100 juta penduduk Indonesia yang harus mendapatkan akses sanitasi  sampai akhir tahun 2019.
Sampai triwulan I tahun 2014 STBM dilaksanakan di 17.057 dera dan ditargetkan 20.000 dera pada akhir tahun 2014 dapat terpenuhi dengan harapan dukungan dan pemerintah daerah, elemen masyarakat dan dunia usaha swata maupun BUMN / BUMD.

Tujuan
1.    Memperkuat komitmen berbagai pemangku kepentingan terutama  Pemerintah Daerah Provinsi dan Kab/Kota serta lintas Kementrian.
2.    Mendukung upaya sinegritas antara program sanitasi lintas Kementrian dan memperkuat komponen sanitasi dalam program multi sektor.

Pelaksanaan Rakor STBN

Dilaksanakan dari tanggal 3 – 5 september 2014 di Hotel Discovery Ancol Jakarta yang dihadiri dan di buka oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan Pengarah Ibu Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / BAPPENAS.

Hasil Rakornas  STBM4._STBM_September_05_Fendi_Siregar

1.    Dipahaminya polimik STBM dalam mendukung pencapaian target akses universal sanitasi dan tericptanya komitmen Pemda dan lintas Kementrian untuk mewujudkan tecapainya target universal akses bidang sanitasi 2019;

2.    Terealisasinya praktik – praktik terbaik STBM di daerah dan mendorong terlaksananya adopsi praktik terbaik tersebut di daerah lain melalui program sanitasi yang didukung oleh lintas Kementrian;

3.    Teridentifikasinya masukan – masukan strategis untuk penguatan pelaksanaan STBM dalam RPJMN 2015 – 2019 melalui perubahan isu – isu strategis STBM;

4.    Mengoptimalisasikan kontribusi STBM menuju pencapaian Akses Universal Sanitasi Indonesia tahun 2019, seperti :  a).   Penguatan Kelembagaan diantaranya, Mobilisasi lembaga kecamatan dan desa,  Implementasi undang – undang desa, Pengembangan SDM sanitasi; b). Pembiayaan diantaranya, Komponen pembiayaan sanitasi, Peningkatan APBD untuk sanitasi, Advokasi CSR, Akses keuangan Mikro; c). Fungsi program lintas sektor diantaranya,  STBM sebagai ragam strategis pengembangan sanitasi untuk merubah perilaku masyarakat, integrasi STBM dalam perbaikan gizi dan sanitasi sekolah; b). Pengembangan Metodologi diantaranya, Penerapan dan pembelajaran antar daerah,Pemanfaatan komunikasi dan perhubahan perilaku, Pengembangan wirausaha STBM, Pengembangan TTG STBM dan standarisasi  serta akses untuk nasional;

5.    Pada akhir Rakornas dilaksanakan penandatanganan kesepakatan ANCOL, dimana Bappeda Provinsi Kaltim dan Bappeda Sumatera Barat yang di saksikan oleh Dirjen Pemerintah Daerah (Bapak Tarmidzi Ismail) dan Plh Direktur Jenderal PP dan PL (Bapak Dr. H.M. Subuh, MPPM).
(Humas Bappeda Provinsi Kaltim/Sukandar, S.Sos)