Pembangunan Berwawasan Lingkungan

Balikpapan, 18/9/14. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bersama-sama semua elemen masyarakat telah mendeklarasikan serta mempublikasikan program Kaltim Hijau (Green Kaltim) pada acara Kaltim Summit 2010, tanggal 7 Januari 2010 di Grand Senyiur Hotel Samarinda yang dihadiri peserta stakeholder, berjumlah kurang lebih 1.200 orang, berasal dari dari lokal maupun nasional.

Kaltim Hijau adalah Kondisi Kalimantan Timur yang memiliki perangkat kebijakan, tata kelola pemerintahan serta program-program pembangunan yang memberikan perlindungan sosial dan ekologis terhadap masyarakat Kalimantan Timur serta memberikan jaminan jangka panjang terhadap keselamatan dan kesejahteraan masyarakat serta berkelanjutan lingkungan hidup. Kaltim Hijau merupakan dimulainya sebuah proses pelaksanaan pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan (Green Devernance) dengan basis data kelola pemerintahan yang berwawasan lingkungan.

Hal ini disampaikan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, DR.H. Ir. Rusmadi.MS mewakili Gubernur Kalimantan Timur pada saat penyampaian sambutan sekaligus membuka acara Diskusi Intensif “Inisiatif parapihak dalam rangka mewujudkan ekonomi hijau di Kalimantan Timur” di Ballroom Novotel Hotel Balikpapan.

Kegiatan Diskusi Intensif “Inisiatif parapihak dalam rangka mewujudkan ekonomi hijau di Kalimantan Timur” juga dalam rangka menerima kunjungan kerja Duta Besar Norwegia untuk Indonesia, Stig Traavik di Kalimantan Timur. Kegiatan ini diselenggarakan oleh DDPI (Dewan Daerah Perubahan Iklim) Kaltim bersama WWF Indonesia didukung oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang dihadiri oleh peserta kurang lebih 75 orang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Kaltim, Pemerintah Kabupaten/Kota se Kaltim, NGO lokal dan Internasional, praktisi dan akademisi.

Peserta Diskusi

Peserta dari Bappeda Provinsi Kalimantan Timur dihadiri oleh Kepala Bidang Ekonomi, Ir. Ujang Rachmad, M.Si; Kepala Sub Bidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup, Ir. Budhi Apriasena; Duma Mangalle, SE staf pelaksana Bidang Ekonomi; Sukandar, S.Sos staf pelaksana Kehumasan. Sementara Kabid Ekonomi Ir. Ujang Rachmad, M.Si sekaligus menjadi moderator pada sesi diskusi pertama yang seharusnya dibawakan oleh Prof. DR. Daddy Ruhiyat,  Ketua Harian DDPI Kaltim karena secara bersamaan mengikuti konfrensi pers bersama Plt. Sekdaprov. Kalimantan Timur mewakili Gubernur Kaltim, Duta Besar Kerajaan Norwegia untuk Indonesia, H.E.Stig Traavik; Wakil Bupati Kutai Barat dan Pj. Bupati Mahakam Ulu, maka tugas moderator sesi pertama dibawakan Ir. Ujang Rachmad, M.SI dengan narasumber Prof. DR. Mustofa Agung Sardjono/DDPI Kaltim membawakan paparan judul Update REDD+ Kalimantan Timur : Implementasi dan Tantangan; narasumber kedua DR. Prabianto Mukti Wibowo / HoB National Working Group menyampaikan paparan dengan judul HOB Kalimantan Updates : Implementation dan Tantangan; narasumber ke tiga disampaikan oleh Kepala Bappeda Kutai Barat diwakili oleh Arliana Yulianti menyampaikan paparan dengan judul Kebijakan Ekonomi Hijau di Kutai Barat.

Forum Diskusi Intensif “Inisiatif parapihak dalam rangka mewujudkan ekonomi hijau di Kalimantan Timur” merupakan wadah bagi para pihak yang beraktivitas di kegiatan percontohan ekonomi hijau dan REDD+ di Kalimantan Timur, untuk berbagi dan bertukar informasi mengenai kemajuan dan tantangan yang mereka hadapi selama melaksanakan kegiatan.

Dalam sambutannya Gubernur Kalimantan Timur, DR.H. Awang Faroek Ishak yang disampaikan oleh Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, DR.Ir.H. Rusmadi.MS mengatakan dalam upaya untuk mengurangi emisi karbon dan melaksanakan pembangunan yang berwawasan lingkungan (green developmen) dengan menggunakan strategi pertumbuhan rendah karbon di Kalimantan Timur pada dasarnya adalah menyatukan pertumbuhan ekonomi dengan mitigasi perubahan iklim yang bertumpu pada :
1.     Menurunkan jejak karbon dari sektor-sektor ekonomi terkait yaitu pertanian, kehutanan, perkebunan, batubara, minyak dan gas;
2.    Melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi bernilai tambah lebih tinggi tapi menghasilkan emisi lebih rendah;
3.    Membangun ekonomi dan infrastruktur yang memiliki ketahanan terhadap perubahan iklim.

Strategi Pembangunan Kaltim

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah menetapkan strategi pembangunan, tidak hanya untuk lima tahun ke depan namun dirancang hingga tahun 2030 dalam mewujudkan Kalimantan Timur Maju di tahun 2030.

Kaltim telah melalui beberapa fase perkembangan ekonomi yang kurang sehat dan berkualitas. Penurunan tingkat pertumbuhan dari 7.42% pada periode kayu menjadi 5.41% pada era migas telah mengakibatkan pengangguran meningkat hingga di atas 10%. Selanjutnya, penurunan laju pertumbuhan ekonomi akibat pergeseran basis ekonomi dari migas ke batu bara menghasilkan persentase pengangguran tertinggi dalam sejarah ekonomi Kaltim yakni sebesar 12.83% pada tahun 2007.

Namun demikian sejak dilakukan upaya transformasi ekonomi pada tahun 2009 prosentase pengangguran terus mengalami penurunan dan pada tahun 2013 menjadi 8.87%, tingkat kemiskinan menjadi 6,06% dan IPM meningkat pada anggka 77,10.

Fakta ini menunjukkan bahwa fenomina berubahnya tingkat pertumbuhan ekonomi wilayah sebagai dampak dari berkurangnya stok sumber daya tak terbarukan telah terjadi di wilayah Kalimantan Timur. Kondisi terburuk terjadai pada tahun 2013 dimana pertumbuhan ekonomi hanya mencapai 1,59% yang diakibatkan oleh penurunan kontribusi sektor migas dan batubara akibat penurunan produksi dan penurunan harga batubara.

Dalam satu dekade terakhir, peran sektor non migas di Kalimantan Timur semakin meningkat khususnya di dorong oleh pertambangan batubara. Sementara sektor ekonomi yang bersifat terbarukan seperti pertanian dan jasa kontribusnya masih kecil, struktur ekonomi ini yang kita rubah melalui strategi tranformasi ekonomi menuju struktur ekonomi berbasis SDA terbarukan. Ungkap Gubernur Kaltim dalam sambutannya.

Menyadari pertumbuhan yang dihadapi tersebut Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melakukan kebijakan transformasi ekonomi berbasiskan SDA terbarukan, dimana pada tahun 2009 – 2013 adalah sebagai peletakan dasar transformasi sosial ekonomi, sedangkan periode tahun 2014-2018 adalah saat kita menerapkan pola pembangunan dengan memperkuat daya saing, nilai tambah berbasiskan sumber daya lokal yang berkelanjutan. Penerapan skenario pertumbuhan ekonomi hijau atau Green Ekonomi ataupun skenario pembangunan rendah karbon merupakan pilihan yang tepat untuk Kalimantan Timur.

Peningkatan kemampuan modal manusia yang menguasai Iptek sangat diperlukan untuk memasuki tahap Innovation-driven economies. Hal ini memerlukan tranformasi sosial dan ekonomi. (Humas Bappeda Provinsi Kaltim/Sukandar, S.Sos).